Namun demikian, saat ini, air belum bisa mengalir sampai ke dapur warga Dusun IV karena masih kekurangan pipa, sehingga mereka berharap supaya Pemerintah Sumba Barat Daya dapat memberikan bantuan berupa pipa.

Sebelum meresmikan sumur bor, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla menyambut baik bantuan sumur bor untuk masyarakat Desa Kalembu Kaha, khususnya untuk warga Kadekap.

Menurutnya, untuk membangun sebuah daerah demi mempercepat pembangunan, tentunya membutuhkan kerja-kerja kolaborasi dengan semua pihak.

Untuk itu, Pemerintah Sumba Barat Daya yang saat ini dibawah kendalinya tetap membuka ruang kolaborasi kepada seluruh pihak yang hendak mau membantu dalam mempercepat pembangunan daerah. Apalagi, kata dia, Sumba Barat Daya mempunyai keuangan terbatas karena efisiensi anggaran.

Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian penerbangan perdana Wings Air rute Labuan Bajo–Tambolaka oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla di Bandara Lede Kalumbang, Kamis (23/7/2026).

Kehadiran rute penerbangan baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan wilayah Pulau Sumba pada umumnya.

Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada manajemen Wings Air, Lion Group, Kepala Bandara Udara Lede Kalumbang, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan rute ini.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kehadiran rute baru ini merupakan bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan pelayanan transportasi udara yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar Bupati Ratu Wulla.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang digagas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam sambutan, Bupati Ratu Wulla menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas Prof. Dr. Moestopo yang telah memilih Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai lokasi pelaksanaan program.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, kualitas hidup, hingga produktivitas masyarakat.

Bupati Ratu Wulla menyebut forum ini adalah wadah partisipasi anak sebagai tempat mereka menyampaikan ide, aspirasi, dan gagasan demi pembangunan daerah yang lebih ramah anak.

Ia meminta supaya pengurus yang baru dilantik dapat menjadi teladan, sahabat, dan penggerak bagi teman-teman sebaya, serta mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kabupaten sumba barat daya yang hebat.

“Anak-anak adalah tunas bangsa, generasi penerus yang akan menentukan wajah sumba barat daya dan indonesia di masa depan. oleh karena itu, tugas kita bersama adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan penuh kasih, sebagaimana ditekankan dalam gerakan nasional ‘ramah aman nyaman anak (gernas rana),” kata Bupati Ratu Wulla.

Ia menyadari bahwa anak-anak di Sumba Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kasus stunting, akses pendidikan yang belum merata, ancaman perkawinan anak, perundungan, dan pengaruh negatif media digital serta keterbatasan ruang bermain dan fasilitas ramah anak.

Salah satunya melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR, di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa (21/07/2026)

“Melalui penandatanganan SEB ini Kementerian ATR/BPN mendukung penuh pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanahnya, dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara utuh,” ujar Menteri Nusron dalam keterangannya.

SEB ini mengatur sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS RI, mulai dari penyediaan data, fasilitasi, hingga verifikasi data penerima manfaat.

Anehnya, ketika ada indikasi tersebut, rekomendasi pencairan dari tahun ke tahun tetap saja berjalan normal. Seharusnya, desa-desa nakal seperti itu perlu dievaluasi atau kepala desa yang bersangkutan diberhentikan sementara supaya tidak menyebabkan “gali lubang tutup lubang”.

Dampaknya, anggaran dana desa yang miliaran rupiah justru tidak membawa perubahan apa pun di tingkat desa. Dengan demikian, aliran dana desa hanya memperkaya kelompok tertentu.

Menoleransi laporan fiktif sama saja dengan membiarkan perampokan masa depan warga desa itu sendiri. Sudah saatnya, para pengelola dana desa disadarkan.

Pembangunan desa diukur dari sejauh mana kehidupan warga berubah menjadi lebih baik, bukan dari seberapa tebal jilidan LPJ yang berhasil dibuat.

Alih-alih mendapat suntikan anggaran miliaran rupiah, 2 dari belasan desa di Kecamatan Wewewa Selatan, yakin Desa Wewulla dan Desa Bondo Ukka malah nekat membuat laporan fiktif demi melancarkan pencairan pada tahap-tahap berikutnya.

Laporan Polisi tersebut tertuang dalam nomor: LP/B/126/VII/2026/SPKT/Polres Sumba Barat/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Berdasarkan isi surat tanda terima laporan yang diperoleh storintt.id, sejumlah oknum Pol PP diduga telah melakukan tindak pidana pengrusakan.

Awalnya, suami dari Nurwahidah(Pelapor) sedang berada di kios. Kemudian, datang petuga Pol PP kurang lebih 10 orang langsung mengangkat dan mengambil paksa barang jualan milik Nurwahidah berupa sayur-sayuran.

Melihat tindakan petugas Pol PP tersebut, Nurwahidah bersama suami langsung menanyakan alasan jualan mereka diangkut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Padahal, pemilik kios mengaku telah mengantongi ijin usaha yang resmi.

“Kenapa mengangkat barang jualan saya, sedangkan saya mempunyai izin usaha dari pemerintah,” tanya Nurwahidah.

Sementara kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, Sabtu(18/07/2026).

Kegiatan ini disebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Untuk itu, Pemerintah Sumba Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada atas dedikasi dan semangat pengabdian yang telah ditunjukkan selama melaksanakan KKN di daerah ini.

“Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan,” kata Wakil Bupati Angga Kaka.

Menurutnya, kegiatan edukasi dan penanaman mangrove ini sejalan dengan visi Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045.

Klarifikasi tersebut justru memicu amarah publik. Pasalnya, penertiban yang dilakukan dinilai tidak mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengamankan dagangan warga yang menyebabkan kerugian besar.

Sayangnya, dalam klarifikasi, tidak dijelaskan dagangan yang diamankan hendak di bawa ke mana. Hal itu pun juga memicu banyak tanya dari publik. Sebab, dagangan warga tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh petugas Pol PP Sumba Barat.

Klarifikasi tersebut diposting melalui akun facebook Prokopim Sumba Barat yang diketahui akun resmi Pemerintah Sumba Barat, NTT.

Dalam klarifikasi itu, Pemerintah Sumba Barat membantah petugas Pol PP dan TNI melakukan pengerusakan terhadap dagangan warga yang belakangan ini viral.

“Penertiban yang dilakukan oleh personel Satpol PP bersama unsur TNI merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah dan penataan Kota Waikabubak agar tetap tertib, bersih, dan nyaman. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan melalui tahapan yang cukup panjang, mulai dari sosialisasi, pendekatan persuasif, penyampaian surat pemberitahuan, hingga imbauan melalui berbagai media, termasuk media sosial,” bunyi klarifikasi tersebut.

Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.

“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.

Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga kaka dalam rapat Pendataan Tanah Objek (TORA) dan Pengembangan Akses Reform, bertempat di Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya, Jumat (17/7/2026).

“Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyambut baik dan mengapresiasi Kantor Pertanahan SBD bersama Gugus Tugas Reforma Agraria yang telah melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi TORA (Pendataan Tanah Objek Reforma Agraria) dan Pengembangan Akses Refrorm di Desa Mila Ate dan Desa Buru Kaghu Kecamatan Wewewa Selatan,” katanya.

Melalui forum agraria tersebut dapat memperkuat pilar ketahanan pangan dengan memastikan lahan pertanian memiliki kepastian hukum dan dikelola secara produktif.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meneken Memorandum of Understanding (MoU) bersama Bali Life Foundation beberapa hari lalu.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla menyebut penandatanganan MoU bersama pihak Bali Life Foundation bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan nyata melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan terus mendorong berbagai program peningkatan kapasitas guru, penguatan pendidikan karakter, perlindungan anak, peningkatan kesehatan dan gizi, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya menuju Indonesia Emas 2045,” kata Bupati Ratu Wulla.

Kejadian yang tak berperikemanusiaan itu terjadi pada 15 Juli 2026, tepatnya di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang. Sedangkan tempat jualan merupakan rumah pribadi dengan Jarak dari pasar lama sekitar 300 meter.

Pemilik kios tersebut sudah menelusuri legalitas surat ijin usaha yang dinilai tidak berlaku atau palsu di Dinas Perijinan dan Satu Pintu. Menurut Kabid, ijin yang dikantongi warga itu masih berlaku.

Sepasang suami istri, Nurwahidah dan Abdurrahman yang merupakan pemilik kios mengecam tindakan petugas POL PP dan TNI yang melakukan penertiban, hingga menghacurkan barang dagangan mereka. Dampaknya, dagangan tersebut tidak lagi bisa dijual.

“Pada saat kita duduk-duduk sekitar pukul 9 pagi, tiba-tiba muncul oknum petugas Pol PP dan TNI menggunakan kendaraan, ada juga yang jalan kaki. Terus mereka datang di kios kami, mereka bilang tidak diijinkan lagi jual-jualan sayur lagi di sini, terus saya bilang kami jualan sesuai ijin yang kami buat, surat ijin resmi dari kantor Perijinan dan satu pintu,” kata Nurwahidah.

Hal itu ia pertegas dalam apel kesadaran Jumat (17/7/2026) di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat Daya, NTT.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah berproses melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Seluruh OPD diminta untuk segera menindaklanjuti paket-paket kegiatan yang telah diajukan agar dapat berjalan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program dinilai sangat penting guna mendukung efektivitas penyerapan anggaran, pencapaian target pembangunan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijalankan dengan berpedoman pada asas pelayanan kepada masyarakat,” kata Christofel Horo.

Untuk diketahui, pembangunan jalan Luakoba akan menelan anggaran kurang lebih Rp2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAU). Jalan tersebut akan di aspal jenis lapen dengan volume 2 kilometer.

Sementara sosialisasi yang dilakukan itu disebut sebagai langkah awal sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan proyek dan manfaat yang akan diperoleh.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jalan yang baik tidak hanya memperlancar mobilitas orang dan barang, tetapi juga mendukung distribusi hasil pertanian, membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Ratu, Selasa(14/07/2026).

Kali ini, intervensi difokuskan pada penyaluran abon ikan berkualitas tinggi yang ditargetkan untuk balita gizi kurang, balita stunting di Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka.

Pemberian makanan tambahan yang bergizi ini disebut menjadi salah satu strategi utama Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mempercepat penurunan angka stunting dibeberapa desa yang menjadi dampingan. Apalagi, program tersebut juga selaras dengan program peioritas Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka.

“Jadi, kegiatan ini tidak terlepas dari program prioritas Ibu Bupati dan Bapak Wakil dalam menekan angka stunting di daerah ini,” kata Kepala Dinas Perikanan Sumba Barat Daya, Hery Bora, Kamis(16/07/2026).

Hery menjelaskan, pemilihan abon ikan sebagai produk intervensi didasarkan pada beberapa keunggulan praktis dan nutrisinya. Sementara, bantuan itu akan menyasar sejumlah anak stunting yang berada di Desa Radamata.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi (Rakor) yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (14/07/2026), guna memastikan kriteria penerima manfaat program tepat sasaran.

“Jadi ini adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Judul programnya adalah Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Menteri Nusron saat ditemui awak media usai rakor.

Menteri Nusron menjelaskan, terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pertama, penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah.

Beasiswa ini dinilai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Sumba Barat Daya dalam mengurangi beban keluarga, serta memastikan bahwa setiap putra-putri daerah yang berprestasi, kurang mampu dan bertekad kuat bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.

Apalagi, biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat sering kali menjadi tembok besar bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin melanjutkan studi ke bangku kuliah.

Banyak talenta muda berbakat terpaksa memendam impian mereka hanya karena kendala ekonomi keluarga mereka.

Meski pemerintah tidak secara masif dalam menanggung biaya perkukiahan, bagi keluarga mahasiswa penerima manfaat tentunya sangatlah terbantukan.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan, bantuan beasiswa terhadap 448 mahasiswa pada tahap I 2026 ini sebagai bentuk dukungan nyata Pemda SBD agar anak-anak SBD belajar tanpa beban.

Para mahasiswa tersebut akan melakukan KKN di 10 desa. Sementara 10 desa tersebut menyasar di 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Kodi Balaghar, Kodi Utara, Wewewa Selatan dan Wewewa Barat.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah XV, serta seluruh perguruan tinggi yang telah berkolaborasi dalam program mahasiswa berdampak KKNT Gentaskin.

“Kehadiran mahasiswa di daerah ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sekaligus perguruan bentuk kolaborasi antara tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” kata Wakil Bupati, Kamis(09/07/2026).

Pergub yang mengatur tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat memicu tanggapan keras karena dinilai menyusahkan masyarakat kecil.

Kebijakan ini menegaskan bahwa kendaraan yang menunggak pajak tidak lagi diizinkan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar di seluruh SPBU yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur(NTT).

Menyikapi keresahan masyarakat atas kebijakan tersebut, Ketua PMKRI Cabang Tambolaka St. Agustinus, Ming Ghoghi turut angkat bicara. Ia menyebut kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membatasi akses BBM bersubsidi melalui Pergub Nomor 13 Tahun 2025 itu perlu dikaji ulang.

Menurutnya, substansi persoalan bukan sekadar soal pelat kendaraan, melainkan perubahan cara negara memaknai subsidi bagi masyarakat.

Ia menuturkan, subsidi BBM sejak awal merupakan instrumen negara untuk melindungi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan energi. Karena itu, ukuran utama penerima subsidi seharusnya adalah kemampuan ekonomi masyarakat, bukan status administrasi kendaraan.