Di hadapan masyarakat dan para penjual eceran, Bupati Ratu menegaskan penjualan BBM eceran tidak dilarang, namun wajib memiliki izin resmi. Ia menegaskan, jika tanpa izin, itu melanggar hukum.

“Bukan larangan untuk mengecer bahan bakar minyak Bapak Ibu. Ya tidak dilarang, silakan kalau untuk menjadi usaha Bapak Ibu, tetapi dengan catatan yang mau jual bensin eceran tolong punya izin,” tegas Bupati Ratu Wulla di SPBU Taworara.

Ia mencontohkan, seperti penjual minyak tanah yang memiliki izin lengkap dari pemerintah. Hal yang sama harus berlaku bagi penjual BBM eceran.

“Boleh berdagang BBM eceran tapi dengan catatan harus ada izin, karena menjual BBM tanpa izin akan dikenakan sanksi, kita melanggar hukum,” ujarnya.

Bupati Ratu Wulla menegaskan, dirinya tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dan tidak akan melindungi siapa pun yang berhadapan dengan hukum.

Ia memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan segera diberlakukan, yakni Rp50 ribu untuk motor dan Rp150 ribu untuk mobil per hari, serta akan turun langsung bersama Kapolres untuk menertibkan pelanggar di lapangan.

Kebijakan tegas itu disampaikan Bupati Ratu Wulla, Senin(26/10/2026) menyusul keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait antrian panjang di sejumlah SPBU di Kota Tambolaka.

“Kalau kelangkaan BBM memang semua lagi antri, tapi saya sudah telepon untuk ambil kebijakan. Kita atur dibatasi, motor Rp50 ribu dan mobil Rp150 ribu per hari, jadi tidak ada yang isi dobel, kita juga batasi yang jual ecer,” tegas Bupati Ratu Wulla.

Menurutnya, pembatasan ini menjadi solusi paling adil agar distribusi BBM lebih merata dan tidak dikuasai oleh oknum yang melakukan pengisian berulang untuk dijual kembali secara eceran dengan harga tinggi.

Perayaan tersebut dihadiri umat dari seluruh penjuru keuskupan, dari Balaghar, Malata, Tabundung, Lewa, Nggongi, Tana Malli hingga berbagai dekenat di wilayah Keuskupan Weetebula, Minggu(25/10/2026) di halaman pastoran paroki st. Arnoldus Jansen Tambolaka.

Mengawali homilinya Uskup Mgr. Edmundus menyampaikan bahwa suaranya sengau bukan karena belajar bahasa Prancis, melainkan karena flu keras hingga sulit tidur. Bahkan pada pukul 11.30 malam, ia sempat ingin menelepon Pastor Dekker untuk menggantikannya memimpin misa.

“Jam 11.30 malam saya sudah ambil HP mau telepon Pastor Dekker bahwa nanti Pastor yang pimpin saja besok pagi. Tapi dalam hati saya menyesal karena yang datang itu dari seluruh Keuskupan, dari segala sudut-sudut wilayah dan mereka bukan datang tanpa membawa apa-apa,” ujar Mgr. Edmundus.

Parahnya, beberapa di antara mereka telah mendapat kepastian tanggal pencairan dari pihak koperasi. Namun, setelah sampai pada jadwal yang dijanjikan, pihak Swasti Sari justru tak kunjung memberi informasi.

Kondisi ini membuat para anggota yang sebagian besar adalah petani dan ibu rumah tangga khawatir akan nasib dana mereka yang sudah bertahun-tahun disimpan.

Dengan demikian, keluhan dari SBD ini menambah daftar panjang persoalan yang dialami anggota Kopdit Swasti Sari di berbagai wilayah NTT.

Bank Mandiri Buka Suara: Rekening Masih Inactive

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akhirnya buka suara terkait polemik pencairan dana simpanan anggota KSP Kopdit Swasti Sari.

Melalui surat resmi, Bank Mandiri menegaskan status rekening koperasi terbesar di NTT itu tetap inactive.

Penegasan itu tertuang dalam surat bernomor NRF.R11.Br.KTR/459/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditandatangani Senior Manager PT Bank Mandiri KCP Kupang Timor Raya, Irfan Budiman.

Koordinator Satuan Pengawasan (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Sumba Timur, Yosef Nong menegaskan pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah bangunan tersebut melanggar aturan.

Ia mengatakan, proses masih dalam tahap awal pengumpulan bahan keterangan di lapangan. Dari hasil verifikasi awal, keterangan pemilik hotel yang menyebut tanggul dibangun untuk penahan abrasi baru diterima sebagai bahan awal.

“Kalau untuk kesimpulan kan harus diklarifikasi oleh tim dulu. Kita hanya mengumpulkan bahan keterangan. Kalau ada kekurangan, kita akan ke lapangan lagi supaya bisa jelas,” ujar Yosef Nong saat dikonfirmasi, Sabtu(24/10/2026).

Ia menjelaskan, posisi tanggul tersebut harus dipastikan terlebih dahulu. Pihaknya akan mencocokkan dengan dokumen RTRW Provinsi dan data garis pantai dari pusat untuk memastikan apakah bangunan itu masuk ruang laut atau masih di darat.

Peristiwa itu terjadi di Sekolah Dasar Masehi (SDM) Weetombo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Videonya yang berdurasi 2 menit 49 detik kini viral di media sosial.

Dalam video tampak kondisi sekolah yang rusak parah. Kaca-kaca jendela kelas pecah dan hancur berserakan di lantai, diduga dihantam menggunakan kayu dan batu.

“Dan terjadi lagi. Tapi kali ini live bos,” tulis pengunggah video tersebut dalam memberi keterangan pada unggahannya.

Tak hanya kaca jendela, tampak dalam video speaker milik sekolah juga dipotong menggunakan senjata tajam. Bodi speaker tampak robek.

Sementara di luar kelas, tampak sejumlah guru berdiri dengan raut wajah panik dan kebingungan. Mereka terlihat syok melihat kondisi sekolah yang porak-poranda.

Menurut perekam video, saat kejadian para siswa sedang fokus mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan langsung melakukan penyerangan.

Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai.

“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, adalah salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” tutur Wamen Ossy.

Reforma Agraria itu sendiri ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat program tersebut, dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 6.199.241 bidang. Selain itu, sebanyak 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dialokasikan untuk Reforma Agraria dan fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.

Kepala Dinas Perumkim SBD, Yohanis Umbu Deta, mengungkapkan sebanyak 1.184 unit meteran listrik telah terpasang 100 persen tahun ini.

“1.184 meteran sudah terpasang di Sumba Barat Daya tahun 2026, sudah 100 persen. Sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU),” jelas Yohanis saat ditemui, Jumat(23/10/2026).

Tak hanya itu, ada tambahan 886 unit lagi yang juga bersumber dari DAU dan masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2026. Saat ini prosesnya sudah masuk tahap tender.

“Sudah tender, diperkirakan tanggal 28 atau 29 bulan ini kontrak, setelah itu langsung kerja. Kemudian ditargetkan pada 15 Desember 2026 akan terinstalasi dan menyala,” ujarnya.

Jika program tambahan itu terealisasi, maka kado akhir tahun bagi warga SBD akan benar-benar terasa. Ratusan kepala keluarga yang selama ini belum menikmati listrik akan segera merasakan terang di rumahnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa sejak penerapan yang dimulai pada 4 Desember 2023, sudah ada jutaan Sertipikat Elektronik yang diterbitkan dan akan terus bertambah.

“Kami mencatat terdapat hampir 10 juta Sertipikat Elektronik yang sudah diterbitkan. Ini merupakan gabungan dari produk sertipikat yang baru diterbitkan dan juga sertipikat yang merupakan alih media dari sertipikat analog,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Penerbitan Sertipikat Elektronik dari tahun ke tahun bertahap meningkat. Setahun awal penerapannya, pada 2024 tercatat ada 1.666.695 Sertipikat Elektronik yang diterbitkan. Jumlah tersebut terus meningkat, hingga penerbitan per Oktober di tahun 2026 mencapai 3.077.397 sertipikat.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN mencatat total penerbitan Sertipikat Elektronik hingga Oktober 2026 ini mencapai 9.774.933 sertipikat.

Dari teguran keras Pemda hingga klarifikasi pemilik hotel, kasus ini kemudian berlanjut ke Polres Sumba Barat Daya.

Pemilik Hotel Mario, Aloysius Purwa mengaku telah memberi klarifikasi di Polres Sumba Barat Daya pada Kamis(22/10/2026) terkait pembangunan tanggul di Pantai Mananga Aba depan Hotel Mario yang dipersoalkan Pemda.

Di Polres, ia dicecar dengan 63 pertanyaan dan semuanya sudah dijawab secara terbuka dan jujur.

“Di Polres, hal-hal apa saja yang ditanyakan soal itu, semuanya sudah saya jawab. Saya dicecar 63 pertanyaan dan semua saya jawab dengan jujur,” ujar Aloysius.

Setelah pemeriksaan, lokasi tanggul tersebut langsung dipasangi garis polisi dan ia diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun lagi di lokasi tersebut.

“Setelah itu sudah dipasang garis polisi, tidak apa-apa, jangan ada apa-apa lagi di sana,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan tanggul tersebut sudah selesai total dan tidak ada rencana untuk membangun tambahan apapun lagi di lokasi itu. Ia khawatir ada anggapan bahwa dirinya akan terus membangun.

“Saya tidak pernah mengatakan saya janji bongkar, informasi yang beredar itu yang keliru,” tegas Aloysius, Kamis(22/10/2026) ketika dikonfirmasi via telepon whatshap.

Menurut Aloysius, pada saat pertemuan di pantai bersama tim dari pemerintah daerah, dirinya hanya diminta untuk menunggu hasil kajian tim.

Kesimpulan saat itu adalah tim akan kembali dan menyuratinya secara tertulis. Bukan dirinya yang berjanji untuk segera membongkar.

“Sebetulnya pada waktu itu bukan janji. Saya disuruh menunggu hasil tim, tapi kok jadi bisa berjanji begitu. Hasil tim bilang dia akan pulang akan menyurati saya secara tertulis, itu sebetulnya kesimpulan di pantai waktu itu. Tapi kok tertulisnya di media bahwa saya berjanji membongkar secepatnya, tidak ada begitu,” jelasnya.

Aloysius pun mengakui, sebelum ramai seperti ini, dirinya tidak tahu bahwa membangun tanggul penahan abrasi di bibir pantai tersebut dianggap salah secara aturan.

Kepala Desa Karuni, Kecamatan Loura, Alex Ngongo Routa klaim kalau pembangunan tersebut tidak menghalangi ruang publik dan justru untuk menyelamatkan pohon cemara keramat dari abrasi.

Alex menegaskan, persoalan ini harus dilihat secara langsung di lapangan. Ia membenarkan bahwa semua dinas terkait yang membidangi pesisir dan kelautan sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

“Kalau masalah tadi yang dibicarakan, ya kita harus melihat secara lapangan, tapi intinya semua dinas terkait yang membidangi itu kan semuanya sudah turun, nanti kan kita carikan solusi bersama,” ujar Alex Ngongo Routa, Kamis(22/10/2026) yang dikonfirmasi via telefon whtashap.

Terkait batasan wilayah dengan Bumdes Karunia yang dikelola desa, Alex menjelaskan bahwa lokasi tanggul tersebut persis berada di depan Hotel Mario, Pantai Mananga Aba, dan juga masih termasuk dalam area kelola Bumdes. Selama ini pihaknya sangat memahami niat pemilik hotel untuk melindungi pohon cemara keramat.

Aloysius menegaskan, pembangunan tanggul tersebut sama sekali bukan untuk membelah pantai apalagi menjadikannya pantai privat. Niatnya murni untuk menyelamatkan bibir pantai dari abrasi yang semakin parah dan menyelamatkan pohon keramat yang ada di lokasi tersebut.

“Yang kedua, saya dituding kalau nantinya akan menjadi private beach, nggak ada itu. Jadi saya maunya hanya karena pantainya sudah dimakan abrasi sepanjang 25 meter lebih, jadi saya ingin supaya jangan lebih jauh masuk ke dalam abrasinya,” tegas Aloysius Purwa, Kamis(22/10/2026) ketika dihubungi via telefon whatshap.

Ia menjelaskan, di bibir pantai tersebut terdapat pohon cemara yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Pohon yang diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun itu kini kondisinya terancam karena abrasi.

“Persis di atas sana masih menjadi pinggiran laut sekarang yang seharusnya 10 tahun lalu pohon ini 25 meter lebih dari bibir air. Saya ingin selamatkan pohon ini yang usianya sudah 200 tahun lebih,” ujarnya.

Workshop ini mengumpulkan seluruh pimpinan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Wilayah Bali dan Nusa Tenggara guna memperkuat kepemimpinan daerah dalam pengendalian emisi gas rumah kaca dan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam arahannya menegaskan perlunya pergeseran paradigma pembangunan, dari pendekatan ekstraktif menuju ekonomi restoratif.

“Dengan tata kelola yang tepat, potensi karbon dari kegiatan restorasi dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan pemulihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” tegas Menteri Jumhur.

Pantauan storintt.id, Rabu (21/10/2026) malam, beberapa unit tiang lampu telah terpasang di sepanjang ruas jalan menuju hutan wisata tersebut.

Cahaya lampu yang memancar membuat akses jalan yang sebelumnya gelap gulita kini menjadi lebih terang dan aman dilalui.

Tentunya, pemasangan lampu jalan ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur penerangan jalan.

Dengan adanya penerangan di jalur utama tersebut, risiko kecelakaan dan kerawanan di malam hari dapat diminimalisir. Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, kini bisa melintas dengan rasa aman.

Sebelum adanya penerangan ini, jalan menuju Watukagorok dikenal minim cahaya di malam hari. Kondisi tersebut kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan tindak kejahatan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akhirnya menaikkan gaji Guru, Teknis dan Kesehatan PPPK Paruh Waktu.

Kepastian kenaikan gaji tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumba Barat Daya, Yordan Parera, Rabu(21/10/2026).

Yordan menyebut, kenaikan gaji ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memperjuangkan nasib para PPPK Paruh Waktu yang selama ini mengabdi dengan gaji minim.

“Kalau untuk Sarjana Rp 1.650.000, untuk SD, SMP Rp 1.450.000, SMA dan Diploma Rp 1.550.000. Kenaikan gaji ini ditetapkan dalam perubahan anggaran tahun 2026. Kenaikan gaji ini akan berlangsung selama 1 tahun,” ujar Yordan.

Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penerbitan perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua KADIN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, disaksikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, para senior KADIN, pelaku usaha, serta tamu undangan dari berbagai elemen.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka menyampaikan ucapan selamat dan proficiat kepada pengurus baru KADIN SBD.

“Selamat dan proficiat, semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perekonomian di Sumba Barat Daya,” ujar Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus KADIN periode 2021–2026 atas kerja keras dan kontribusi bagi pembangunan dunia usaha di Sumba Barat Daya selama 5 tahun terakhir.

Wabup Dominikus menegaskan, KADIN SBD mempunyai tantangan besar ke depan. Ia menyebut, Sumba Barat Daya mempunyai potensi yang besar tetapi mempunyai tantangan yang luar biasa.

Kepastian itu didapat setelah Musyawarah Kabupaten (Muskab) dan Pelantikan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Sumba Barat Daya sukses digelar pada Rabu, 21 Oktober 2026, bertempat di Aula Hotel Sinar Tambolaka. Acara tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Pelantikan pengurus baru dilakukan langsung oleh Ketua KADIN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, disaksikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya, para senior KADIN, pelaku usaha, serta tamu undangan dari berbagai elemen.

Seusai dilantik, Roy Risaldy Ely mengatakan terpilih sebagai Ketua KADIN adalah sebuah kehormatan besar, namun lebih dari itu adalah tanggung jawab dan amanah yang tidak kecil.

“Pelantikan saya sebagai Ketua KADIN Sumba Barat Daya periode 2026-2031 adalah sebuah kehormatan besar buat saya. Tetapi lebih dari itu saya menyadari bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab dan amanah yang tidak kecil. Karena bagi saya menjadi Ketua KADIN bukan hanya tentang sebuah jabatan, bukan tentang siapa yang memimpin, tapi tentang apa yang bisa kita kerjakan bersama dan apa manfaat yang bisa kita berikan bagi daerah yang kita cintai ini,” ungkap Roy.

Dalam periode dua tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan di sejumlah lokasi.

“Realisasi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mencapai 74,68 persen dari target 213.798 bidang, sedangkan capaian luas tanah mencapai 61,03 persen dari total target 37.629,27 hektare,” ungkap Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Konsolidasi tanah dilakukan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR).

Program tersebut menjadi salah satu langkah yang difokuskan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penataan kawasan yang lebih terencana.

Upaya penyelesaian kasus pertanahan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepastian hak atas tanah masyarakat.

“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diselesaikannya 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir ini,” Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan data kasus pertanahan periode 2024-2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total ada 5.652 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.135 kasus atau 37,77 persen telah diselesaikan, sedangkan 3.517 kasus lainnya masih dalam proses penanganan. Sementara itu, pada periode 2025-2026, tercatat ada 4.102 kasus pertanahan masuk. Dari jumlah tersebut, 883 kasus telah diselesaikan dan 3.219 kasus atau 78,47 persen masih dalam proses penanganan.