Hal itu diminta anggota komisioner Bawaslu Ende dalam kegiatan rakernas tentang temuan pelanggaran di hotel makanul Amni Ende beberapa hari lalu.

Kepada media ini, Kordiv P3S, Maria Urie Ie mengatakan undang-undang telah memberikan kewenangan kepada pengawas untuk memastikan pemilihan kepala daerah dengan jujur dan adil sehingga perlu edukasi pemilu kepada masyarakat.

“Himbaun selaku pimpinan kepada panwascam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dan larangan dan sanksi sehingga pelaksanaan pemilu tidak terjadi pelanggaran”. kata Rin.

Senada dengan Kordiv HP2H, Miftah Faridl. Ia mengatakan perlu dilakukan juga kerja ekstra dalam mencegah pelanggaran dan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Basilius menyebut Kota Ende sebagai kota Pancasila. Bahkan masyarakat Kota Ende dikenal menjunjung tinggi toleransi kehidupan beragama.

“Kemana-mana kita selalu mengklaim Ende sebagai kota rahim Pancasila, Ende adalah tempat toleransi tertinggi,” sebutnya ketika dihubungi wartawan timexntt.id, Minggu(28/07/2024).

Namun demikian, ia mengakui akhir-akhir ini di media sosial banyak postingan yang tidak mencerminkan eksistensi Kota Ende sebagai kota Pancasila.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat supaya mnggunakan berbagai platform media sosial dengan bijak.

“Dan mari kita sama-sama secara masif menyuarakan, mengingatkan bahwa Kita boleh beda pilihan, kita boleh beda pasangan calon tetapi kita tetap satu sebagai putera dan puteri Ende Lio, Nage, Sare Pawe. Kita sebagai tempat atau pusat toleransi itu sendiri” tambah Basilius.

“Sekali lagi melalu forum ini saya atas nama bawaslu kabupaten Ende mengajak ketika kita menginginkan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Ende ini yang jujur, bersih dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, maka kita bergandengan tangan melakukan pengawasan sesui dengan peran kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing,” tambahnya lagi.