Rapat tersebut dihadiri oleh Komisioner sekaligus Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya, Emanuel Koro.

Ia didampingi oleh oleh staf Hukum,Pencegahan, Parmas dan Humas, Nithanel Waturangi Kawaleka.

Sedangkan Rakornas PHPU itu berlangsung dari tanggal 13–15 Agustus 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kehadiran Bawaslu Sumba Barat Daya yang membidangi Hukum dalam Rakornas evaluasi pemberian keterangan dalam sengketa perselisihan hasil pemilu Tahun 2024 merupakan kesempatan yang sangat luar biasa,” kata Emanuel.

Emanuel menyebut sebagai kesempatan yang luar biasa karena bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap kerja-kerja pengawasan.

“Dimana kami bisa mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pemberian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu kemarin,” ucapnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan adanya ASN maupun anggota TNI-Polri yang aktif dan diwacanakan bakal maju di Pilkada Serentak 2024 yang kini banyak yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar di 208 kabupaten/kota dan 37 provinsi.

“Ini kami ingatkan agar tidak terjadi permasalahan pada saat pencalonan,” ujar Bagja dikutip dari laman resmi Bawaslu, Kamis (01/08/2024).

Untuk itu, dia mengingatkan bagi para ASN maupun anggota TNI-Polri yang aktif dan kini menjabat penjabat kepala daerah untuk mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, jika mengacu Peraturan KPU (PKPU) 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 2024, tahapan pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.