KPU Sumba Barat Daya menetapkan 74.559 suara untuk pasangan calon nomor 01, Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka.

Sedangkan untuk pasangan nomor 02, Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu peroleh 66.554 suara. Pasangan nomor 03, Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa peroleh 10.941 suara.

Jadi, dapat dipastikan pemenang Pilkada Sumba Barat Daya adalah Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka.

Kendati sudah ditetapkan perolehan suara dari 11 kecamatan, KPU Sumba Barat Daya memberi kesempatan kepada pihak yang tidak puas dengan hasil perolehan suara pada Pilkada tanggal 27 November 2024.

Pihak yang tidak puas diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu maksimal 3 hari kerja pasca penetapan perolehan suara oleh KPU.

Menanggap isu yang menyebar luas bahwa akan ada pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati SBD yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Mantan Ketua Bawaslu SBD periode 2019-2024, Nikodemus Kaleka memberi tanggapan.

Untuk diketahui, pasangan calon dengan sandi nama Paket Rakyat memutuskan akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi(MK) pada hari ini, Senin 09 Desember 2024 secara online.

Mereka akan menggugat kedua lembaga penyelenggara, KPU SBD dan Bawaslu SBD karena partisipasi pemilih di daerah ini menurun. Bukan soal hasil angka perolehan suara masing-masing paslon.

Namun demikian, hingga pada malam ini, pukul 19.23 waktu setempat, terpantau di situs resmi Mahkamah Konstitusi bahwa Paket Rakyat belum melakukan permohonan perkara.

Merespon rencana gugatan itu, Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan, SH mengatakan, pihaknya hingga tingkat PTPS telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

Demi memastikan proses Pilkada SBD yang jujur dan adil, Yeremias mengaku pada saat pungut hitung terjun langsung melakukan pengawasan.

Bagaimana tidak, dengan berbagai tugas pengawasan yang berintegritas selama proses penyelenggaraan Pilkada SBD, mereka mampu mewujudkan kecamatan Wewewa Timur jauh dari stigma zona merah.

Keberhasilan itupun menjadi catatan sejarah dibandingkan pada proses pemilihan ditahun-tahun sebelumnya.

Hal itupun diakui oleh Ketua Panwascam Wewewa Timur, Arnol Wonga. Ia merasa bangga atas capaian bersama jajarannya yang sudah bekerja secara totalitas.

Arnol mengakui bahwa banyak stigma buruk yang diarahkan di Kecamatan Wewewa Timur. Stigma itu muncul merujuk dari proses pemilu sebelumnya yang mana Kecamatan Wewewa Timur menjadi atensi khusus karena dikategorikan sebagai wilayah zona merah.

Dengan pengawasan yang maksimal selama ini, Arnol dan jajarannya merasa sukses dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kecamatan Wewewa Timur.

“Tidak Ada masalah yang berarti. Kita tahu bahwa di kecamatan ini pada pilkada dan pemilu sebelumnya merupakan zona merah yang disebabkan oleh Kecurangan penyelenggara, Paslon dan Konflik horizontal antar pendukung maupun caleg pada pilkada dan pemilu,” kata Arnol ketika dihubungi Timexntt.id, Sabtu(30/11/2024) via whatshap.

Perhelatan Pilkada SBD di tahun 2024 ini dinilai berjalan lancar, aman dan damai. Bahkan, telah menjawab segala bentuk kegelisahan masyarakat.

Lancarnya proses Pilkada SBD ini tidak terlepas dari pengawasan dan integritas dari penyelenggara dalam menjalankan tugas dengan profesional. Termasuk pengamanan dari pihak TNI Polri.

Calon Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengapresiasi seluruh penyelenggara dan TNI Polri yang sudah bekerja penuh waktu dan profesional dalam menjalakan tugas di seluruh TPS.

Ia juga mengapresiasi sikap masyarakat Sumba Barat Daya yang menjaga persaudaraan selama proses perhelatan Pilkada hingga pada tahap pencoblosan.

“Saat ini kami berterimakasih kepada penyelenggara yang sudah dengan segala kekuatan profesionalisme mereka untuk mengawal pemilukada,” ucap Ratu Wulla ketika mendeklarasikan kemenangan Paket Ratu Angga beberapa hari lalu.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakam awal, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka resmi mendeklarasikan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029, Kamis(28/11/2024) di Reda Mbolo, Wewewa Barat.

Bukan hanya itu, Bawaslu Sumba Barat Daya juga menghimbau seluruh pimpinan redaksi media massa, cetak, online dan TV agar tidak menyiarkan pemberitaan atau materi kampanye untuk salah satu pasangan calon.

Himbaun untuk seluruh jurnalis di Kabupaten Sumba Barat Daya tertuang dalam surat nomor 094/PM.00.02/K.NT-17/11/2024 tertanggal 24 November 2024.

Namun demikian, imbaun tersebut diduga sepihak. Pasalnya, berdasarkan pantauan timexntt.id sejak dikeluarkan imbauan tersebut, ditemukan salah satu media online lokal yang menyiarkan materi yang diduga sedang mengkampanyekan atau menguntungkan salah satu paslon.

Berita itu disiarkan Senin, 25 November 2024 yang mana sudah memasuki masa tenang menjelang pencoblosan di TPS pada tanggal 27 besok.

Kendati ditemukan penyiaran berita oleh media online lokal itu, timexntt.id sudah melakukan upaya konfirmasi di Bawaslu SBD melalui WA Group Humas Bawaslu dan Pewarta SBD.

Pertemuan tersebut diduga proses menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati SBD yang melibatkan Kadis PU SBD, Wilhelmus Woda Lado.

Video berdurasi 3.49 detik itu diunggah oleh salah satu pengguna akun facebook, @No Wodalado disalah satu group facebook.

“Ini Weli Kaka saya punya perbuatan. maaf pak dr Nelis. saya TDK ikut jejak dia ini Kaka Yang sudah di besarkan oleh BP skrg dia jadi penghianat Bp,” tulis akun facebook @No Woda Lado dalam keterangan video tersebut.

Namun demikian, setelah timexntt.id melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap pemosting video tersebut, akun facebook @No Wodalado itu diduga akun anonim yang menyamarkan nama asli orang lain.

Berdasarkan isi video tersebut, salah satu orang mengenakan kemeija mirip kemeija batik berlengan pendek sedang berbicara dengan menggunakan bahasa daerah mirip bahasa Wewewa.

Dalam pembicaraannya, terdengar penyebutan nama salah satu paslon yang diduga akan menjadi paslon yang didukung.

Untuk diketahui, sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 122-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan oleh pengadu I, Emanuel Eka dan penhadu II, Darsono Bole Malo pada tanggal 11/9/2024 lalu.

Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Hyronimus Malelak, Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira, dan Yonathan Landi. Kelima nama ini berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Yeremias Bayoraya Kewuan, Emanuel Koro, dan Sekti Handayani, yang berstatus sebagai Teradu VI sampai Teradu VIII.

Delapan penyelenggara pemilu tersebut diadukan ke DKPP RI atas dugaan pelanggaran kode etik pada proses penyelenggaraan pemilihan umum lalu.

Namun demikian, dengan berbagai pengaduan dan jawaban yang disampaikan, DKPP RI menyebut KPU Sumba Barat Daya dan Bawaslu Sumba Barat Daya tidak terbukti bersalah dan menolak seluruhnya.

Ketua BPD Menne Ate resmi menyatakan mundur dari jabatan beberapa minggu lalu di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Menanggapi itu, anggota Bawaslu SBD, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Emanuel Koro menyebut Bawaslu SBD memberi apresiasi atas keputusan yang diambil oleh Ketua BPD Menne Ate, Frederikus Ngongo Reda.

Emanuel menilai pilihan Frederikus untuk mundur merupakan bagian pertanggungjawaban dan menghormati jabatan yang melekat.

“Tentu bagi Bawaslu sangat mengapresiasi yang bersangkutan karena sikap yang diambil ini adalah bagian dari pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan dan menghormati jabatan yang melekat,” kata Emanuel ketika dihubungi, Rabu(09/10/2024) via telefon.

Menurut Emanuel, pengunduran Ketua BPD itu juga dinilainya sebagai bentuk etikat baik dalam menjaga netralitas dan juga kondusivitas terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada SBD yang sedang berlangsung.

Untuk saat ini, setiap pasangan calon sedang melakukan kampanye sesuai pembagian zona yang sudah ditetapkan.

Kendati tahapan kampanye sedang dilangsungkan, Bawaslu SBD rutin melakukan pengawasan disetiap titik kampanye yang berada di 11 Kecamatan. Hal itu demi memastikan proses kampanye yang kondusif.

Bukan hanya itu, Bawaslu SBD juga akan memantau setiap titip kampanye dalam memastikan kehadiran ASN dan Pemerintah Desa yang turut serta mengikuti kampanye pasangan calon tertentu.

Dihubungi, anggota Komisioner Bawaslu SBD, Emanuel Koro menegaskan, Bawaslu SBD sudah melakukan sosialisasi netralitas ASN di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya serta telah sumpah dan tanda tangan ikrar netralitas bersama seluruh Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.

“Dan kami sudah menekankan, memastikan seluruh ASN penjabat Desa, Kepala Desa, perangkat desa dilarang ikut terlibat dalam kegiatannya kampanye. Itu penegasan penting,” tambah Eman dengan tegas ketika dihubungi via telefon, Rabu(09/10/2024).

Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat Daya akan diikuti oleh tiga kandidat pada pemilihan serentak bulan November mendatang.

Ketiga kandidat dipastikan ikut berkompetisi seusai ditetapkan oleh KPU Sumba Barat Daya, NTT.

Saat ini, tiga pasangan calon tersebut sedang melakukan berbagai safari politik diberbagai wilayah kecamatan.

Disisi lain, Bawaslu SBD dan jajarannya rutin melakukan pengawasan pada tahapan kampanye yang sedang dilangsungkan.

Bukan hanya pada tahapan kampanye, Bawaslu SBD juga mengawasi pendistribusian logistik di KPU Sumba Barat Daya.

Sementara distribusi logistik berupa bilik suara tiba di KPU Sumba Barat Daya pada Minggu(29/09/2024) lalu.

Saat ini, KPU Sumba Barat Daya kembali memggunakan Rumah Budaya sebagai tempat penampungan logistik tersebut.

KPU Sumba Barat Daya menerima 203 box yang berisi 2.024 bilik suara yang akan digunakan pada perhelatan Pilkada mendatang.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian terpenting dalam memastikan keamanan dan ketepatan distribusi logistik tersebut.

Adapun tiga pasangan calon yang siap bertarung pada perheltan Pilkada SBD, diantaranya, Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka. Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu. Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa.

Ketiga pasangan tedsebut akan mengikuti proses pengundian nomor urut yang akan dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya, NTT.

Dalam proses penetapan itu, Bawaslu SBD melakukan pengawasan yang ketat dalam memastikan segala bentuk administrasi persyaratan telah dipenuhi oleh ketiga pasangan calon yang akan berkompetisi.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan mengatakan, Bawaslu dan jajarannya tetap berkomitmen dalam melakukan berbagai upaya pengawasan dan pencegahan selama proses penyelenggaraan.

“Serta menghimbau kepada masyarakat agar bersama Bawaslu kabupaten Sumba Barat Daya berpartisipasi aktif mengawasi seluruh tahapan sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” tambah Yeremias.

Pleno penetapan itu dilakukan secara tertutup yang dituangkan dalam pengumuman nomor; 569/PL.02.2-Pu/5318/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemeilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dan berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 156/PL.02.2-BA/5318/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mengumumkan:

1. Pasangan calon atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 88.746 suara sah.

Penguatan kelembagaan ini tidak terlepas dari persiapan dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 yang juga akan dihelat di Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).

Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan, Sabtu(21/09/2024) di Aula Hotel Anggrek, Tambolaka.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkup Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten SBD.

Selain itu, juga bertujuan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Pasti terjadi komunikasi yang terputus antar rekan-rekan Panwaslu Kecamatan lintas divisi maupun dengan kesekretariatan. Apapun itu, kita harus kembali berpatok pada Perbawaslu 3 Tahun 2022,” tambahnya dengan tegas.

Untuk diketahui DPT yang ditetapkan KPU Sumba Barat Daya pada Jumat(20/09/2024) sejumlah 248.859 pemilih yang tersebar di 11 kecamatan dan 506 TPS.

Guna memastikan keakuratan data wajib pilih, Bawaslu SBD terus melakukan pengawasan dari tingkat desa hingga di Kabupaten.

Bawaslu SBD dan jajarannya telah mengawasi tahapan tersebut mulai dari penelitian dan pencocokan serta melakukan pencermatan terhadap DPS dan Pleno DPSHP sampai pada penetepan DPT di KPU Sumba Barat Daya.

Hal itu sebagai komitmen Bawaslu SBD untuk memastikan dan mengawal hak pilih setiap warga yang memenuhi syarat agar terdaftar dalam daftar pemilih pada pemilihan Gubernur Dan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024.

Anggota Bawaslu SBD, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Emanuel Koro mengatakan, Bawaslu terus memastikan Proses penetapan DPT yang bsrlangsung di KPU Sumba Barat Daya.

Sidang ini dilaksanakan secara hibrida dari Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta.

Lima dari delapan penyelenggara Pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Hyronimus Malelak, Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira, dan Yonathan Landi. Kelima nama ini berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Yeremias Bayoraya Kewuan, Emanuel Koro, dan Sekti Handayani, yang berstatus sebagai Teradu VI sampai Teradu VIII.

Delapan nama di atas diadukan oleh Emanuel Eka dan Darsono Bole Malo. Keduanya mendalilkan sejumlah aduan kepada Teradu I sampai Teradu V, di antaranya adalah tidak cermat dan profesional dalam melakukan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bawaslu SBD membantah tudingan itu dalam Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sementara itu, perkara ini diadukan oleh Emanuel Eka dan Darsono Bole Malo.

Dalam persidangan itu, Bawaslu SBD menjadi teradu VI sampai Teradu VIII. Mereka diadukan atas sejumlah dalil, di antaranya telah membiarkan pelaksanaan kampanye damai yang melibatkan seluruh partai politik di lingkungan sekolah.

Kemudian tidak mencermati laporan masyarakat terhadap profil calon-calon PPK yang dianggap bermasalah, dan melakukan pembiaran terhadap dugaan aksi intimidasi yang dilakukan salah seorang Calon Legislatif (Caleg) di TPS 3 Desa Werilolo.

Berikut pernyataan Bawaslu SBD dalam persidangan di DKPP RI. Simak video di bawh ini. Selamat menyaksikan.

Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 122-PKE-DKPP/VII/2024 menghadirkan pengadu I, Emanuel Eka dan penhadu II, Darsono Bole Malo.

Sedangkan dalam perkara ini, Kelima anggota komisioner KPU SBD, Hyronimus Malelak, Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira dn Yonathan Landi sebagai teradu I sampai V.

Para Pengadu mendalilkan sejumlah aduan kepada Teradu I sampai Teradu V. Diantaranya adalah tidak cermat dan profesional dalam melakukan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Selanjutnya melakukan kampanye damai yang melibatkan semua partai politik di lingkungan sekolah, serta meloloskan dan menunjuk seorang pendamping desa sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa adanya surat pengunduran diri atau Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Kementerian Desa.

Sebelum memberi jawaban atas pokok-pokok pengaduan pengadu, Ketua KPU SBD, Hyronimus Malelak menegaskan bahwa KPU SBD telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas dan prinsip pemilu.

DKPP akan melangsungkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 122-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Selasa (10/9/2024).

Bukan hanya komisioner KPU SBD, DKPP juga akan melakukan pemeriksan kepada tiga komisioner Bawaslu SBD.

Sedangkan perkara ini diadukan oleh Emanuel Eka dan Darsono Bole Malo. Keduanya mengadukan delapan penyelenggara Pemilu.

Lima nama pertama yang diadukan adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Hyronimus Malelak (Ketua), Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira, dan Yonathan Landi. Secara berurutan, kelima nama tersebut berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga Teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Yeremias Bayoraya Kewuan (Ketua), Emanuel Koro, dan Sekti Handayani. Ketiga nama tersebut secara berurutan berstatus sebagai Teradu VI sampai Teradu VIII.

Rapat tersebut dihadiri oleh Komisioner sekaligus Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya, Emanuel Koro.

Ia didampingi oleh oleh staf Hukum,Pencegahan, Parmas dan Humas, Nithanel Waturangi Kawaleka.

Sedangkan Rakornas PHPU itu berlangsung dari tanggal 13–15 Agustus 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kehadiran Bawaslu Sumba Barat Daya yang membidangi Hukum dalam Rakornas evaluasi pemberian keterangan dalam sengketa perselisihan hasil pemilu Tahun 2024 merupakan kesempatan yang sangat luar biasa,” kata Emanuel.

Emanuel menyebut sebagai kesempatan yang luar biasa karena bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap kerja-kerja pengawasan.

“Dimana kami bisa mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pemberian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu kemarin,” ucapnya.

Mereka mengikuti pawai karnaval dengan jalan kaki dari lapangan SD Wee Kamburu bersama perserta lainnya menuju Alun-Alun Tambolaka, Jumat(09/08/2024) kemarin.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan menyebut pawai karnaval menjadi momentum berharga.

“Karnaval tahun ini, dalam rangka memperingati 79 tahun Indonesia merdeka sekaligus momentum penting bangsa di tengah tahapan Pilkada 2024 sedang berlangsung,” kata Yeremias Bayoraya Kewuan.

Dengan mengikuti pawai karnaval disebutnya bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya membawa misi khusus pada hajatan ini.

Bawaslu SBD, mengajak semua pihak untuk ikut memerdekakan hak pilih warga dari segala bentuk diskriminasi dan intervensi dari oknum tertentu. Termasuk mencegah politik uang, isu Sara, berita hoax dan beberapa titik kerawanan lainnya.

“Saya merasakan nuansa kemeriahan berbalut sukacita penuh persaudaraan dan kedamaian walaupun setiap rombongan menampilkan keunikan masing-masing,” Ngaku mantan aktivis itu.