Adapun BUMDes yang mendapat bantuan tersebut, diantaranya BUMDes Mera Bohe Desa Maliti Bondo, BUMDes Pero Indah Desa Pero, BUMDes Uma Kalada Loura Desa Karuni, BUMDes Bahari Kultura Desa Rada Mata dan BUMDes Beina Moripa Desa Lete Monda.

Bantuan ini tidak terlepas dari perjuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menjemput berbagai program pusat.

Sementara, bantuan dana Rp1 miliar lebih itu akan dimanfaatkan dalam menyukseskan Program Laut untuk Sejahtera (LAUTRA) merupakan inisiatif strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain itu, juga untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan sarana bahari, Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penguatan usaha ekonomi produktif.

Diketahui, Program tersebut akan difokuskan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.

Yohanes yang juga mantan Sekretaris Desa Kalembuweri itu disebut tidak pernah melibatkan pengurus lainnya dalam menggunakan anggaran ratusan juta tersebut. Ia juga melakukan pembelanjaan tanpa melibatkan bendahara BUMDes. Segala bentuk proses penggunaan keungan dikendalikan olehnya.

Mirisnya lagi, dari anggaran Rp190 juta itu juga dialokasikan Rp12 juta yang seharusnya untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya rapat pengurus BUMDes. Namun, hingga pada bulan April 2026, tak ada rapat yang dilakukan.

Dengan demikian, biaya operasional tersebut juga disorot, bahkan diduga ada penyalahgunaan anggaran alias diduga lenyap ditangan ketua BUMDes.

Bukan hanya itu, penyertaan modal tahun anggaran 2025-2026 dari 20 persen dana desa itu tidak melalui tahap perencanaan yang matang. Bagaimana tidak, dari suntikan dana Rp178 juta itu tidak disebutkan target keuntungan atau pemasukan yang kemudian menjadi Pendapatan Asli Desa(PADes).

Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar. Saat ini, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Panenggo Ede masih terus bergulir.

Tentunya, ini sebagai langkah keberanian masyarakat dalam mengawasi segala bentuk proses pembangunan tingkat desa.

Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sedang berupaya dalam meminta seluruh kepala desa untuk membangun desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada di tengah efisiensi anggaran.

Siapa menyangka? Beberapa hari lalu masyarakat Desa Walla Ndimu juga melayangkan pengaduan ke sejumlah pihak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di Desa Walla Ndimu.

Berdasarkan isi surat yang diterima timexntt.id, masyarakat menilai pemanfaatan dana desa di Desa Walla Ndimu selama empat tahun terakhir ini tidak berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 173 desa dan semua telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Sayangnya, dari 173 BUMDes yang mendapat penyertaan modal dari uang desa malah dikabarkan tidak aktif alias fakum. Bukan hanya itu, hingga saat ini belum ada BUMDes yang dinilai berhasil atau bisa dijadikan percontohan.

Persoalan inipun memicu atensi publik dalam menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan BUMDes hingga mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan.

Ditemui, Kadis PMD SBD, Semon Lende mengakui bahwa dari 173 desa kurang lebih hanya 30 BUMDes yang aktif. Bukan hanya itu, Semon Lende malah sebut lagi bahwa rata-rata pembentukan BUMDes disalahgunakan oleh pemerintah desa.

Hal itu disebutnya lantaran banyak BUMDes yang tidak memiliki pengurus tetapi penyertaan modal tetap dilakukan. Bahkan, disebutnya lagi ada BUMDes yang mendapat penyertaan modal namun diambil kembali oleh kepala desa.

Nantinya, 20 persen dari dana tersebut akan disalurkan melalui rekening Badan Usaha Milik Desa(BUMDes). Penyaluran ini merupakan batas minimal, bisa lebih, tergantung keberpihakan pemerintah desa dan juga kegiatan mendesak di desa.

Namun demikian, harapan kepala desa untuk segera melakukan pencairan tahap I Tahun 2025 harus terhenti.

Pasalnya, saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) Kabupaten Sumba Barat Daya masih terbentur dengan beberapa regulasi terbaru. Keputusan terbaru ini menjadi salah satu persyaratan sebelum pencairan dana desa.

“Sekarang, kita pencairan ini agak terlambat sedikit karena terbentur dengan keluarnya keputusan Menteri Desa nomor 3 tentang penyaluran 20 persen langsung ke rekening BUMDes. Dan juga keluarnya instruksi Presiden tentang efesiensi anggaran tentang ketahanan pangan,” kata Kadis PMD SBD, Simon Lende, Rabu(05/03/2025).