Diketahui, penambangan pasir laut di wilayah ini sedang ditutup sementara demi mencegah abrasi pantai.

Menanggapi keluhan itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengakui bahwa pasir laut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang bersifat urgen untuk pembangunan.

“Bicara pasir, ini menjadi urgen karena menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Sehingga saya menanggapi keluhan masyarakat soal kebutuhan masyarakat, saya sudah punya langkah-langkah, memang kondisi pasir di SBD sudah abrasi Pantai dan merusak lingkungan,” kata Bupati Ratu, Selasa(17/06/2025).

Penambangan pasir laut tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan pada titik-titik sebelumnya. Sebab, saat ini pantai yang sering ditambang sudah mengalami abrasi.

Meski begitu, Pemerintah Sumba Barat Daya tidak tinggal diam dalam mencarikan solusi terbaik yang tidak berdampak pada kerusakan ekosistem pantai.

Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan jangka pendek, Pemerintah Sumba Barat Daya sudah melakukan survei beberapa titik pantai yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.

Demi menghindari pengambilan pasir laut secara ilegal yang hendak merusak ekosistem pantai, Pemerintah terus berupaya dalam membangun kerja sama lintas daerah.

Meski membutuhkan proses yang cukup lama, Pemerintah Sumba Barat Daya akhirnya membuktikan komitmen mereka dengan meneken Memorandum of Understanding(MoU) bersama Kabupaten Kupang dan Ngada.

“Kita juga akan menandatangi MoU dengan Kabupaten Kupang dang Ngada untuk menangani kebutuhan pasir baik kebutuhan pribumi maupun proyek di Sumba Barat Daya,” kata Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam sambutannya di acara puncak HUT Ke-18 SBD, Kamis(22/05/2025).

Dengan begitu, Bupati Ratu meyakini, penambangan pasir laut secara ilegal dapat terhindari. Dan pantai-pantai di SBD pun tidak lagi abrasi.

“Agenda penandatanganan dengan Kabupaten akan kita lakukan hari ini, dan Kabupaten Ngada kita akan segera lakukan di luar dari pada agenda hari ini,” katanya lagi.