Untuk diketahui, mahasiswa yang bergabung dalam organisasi GMNI, GMKI dan PMKRI melakukan aksi damai di Polres, DPRD dan berakhir di Gedung Bupati Sumba Barat Daya, NTT, Rabu(10/09/2025).

“Saya ucapkan terimakasih atas semangat teman-teman mahasiswa, cipayung plus untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi,” kata Bupati Ratu Wulla ketika menerima massa aksi tersebut.

Dihadapan massa aksi, Bupati Ratu Wulla mengatakan, dirinya telah membatalkan sejumlah agenda penting sebagai bentuk menghargai kedatangan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Ia setia menunggu kedatangan para mahasiswa sejak pukul 12 siang waktu setempat.

Bukan hanya keoada mahasiswa, Bupati Ratu juga tidak menutup ruang jika ada masyarakat sipil dan pelaku UMKM yang mau bertemu dirinya akan selalu siap menerima, meski dengan beban kerja pelayanan yang padat.

Sementara MoU Commitment ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Owner Arya Sumba Kodi Resort, Piter.

MoU Commitment ini bertujuan menandai adanya Operational Trial Ceremony atau Uji Operasional Sementara di Arya Sumba Kodi Resort.

Mewakili owner, Manager Arya Sumba Kodi Resort, Lexi Manafe mengatakan, saat ini, Arya Sumba Kodi Resort belum bisa beroperasi secara penuh karena masih melakukan uji coba operasional hingga Desember mendatang.

Dalam proses uji coba ini, pihak Arya Sumba Kodi Resort juga akan membenahi berbagai kekurangan, termasuk ijin.

“Sudah ada MoU tadi dan itu untuk lakukan percobaan terbatas. Untuk saat ini hanya bisa menyewakan 25 kamar saja dengan biaya Rp2 juta lebih per malamnya,” kata Lexi Manafe.

Meski belum sepenuhnya beroperasi, Lexi Manafe menyebut MoU yang dilakukan bersama Pemerintah Sumba Barat Daya bukanlah sebatas momen biasa, namun disebutnya sebagai awal dari kerja keras, dedikasi dan mimpi yang panjang yang akhirnya sudah terwujud.

Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Kamis(19/06/2025).

Sementara bantuan ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan gizi pada anak.

Dari 78 Kepala Keluarga, masing-masing mendapat 6 ekor ayam dari 468 ekor yang disalurkan.

Dengan bantuan ini, Bupati Ratu meminta seluruh Kepala Keluarga supaya ternak ayam yang diterima tidak diperjualbelikan, melainkan dipelihara agar dapat berkembang biak.

Nantinya, ternak ayam tersebut akan menjadi stok atau sumber protein anak ketika dikonsumsi.

“Jangan dijual, saya minta dipelihara supaya bisa menjadi sumber protein bagi anak-anak kita,” kata Bupati Ratu.

Dikesempatan itu, Bupati Ratu juga menekankan pentingnya pola asuh yang sehat dan positif dalam lingkungan keluarga.

Menurutnya, perhatian orang tua tidak hanya sebatas pada makanan, tetapi juga kasih sayang, komunikasi yang baik, dan teladan perilaku yang positif. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak membiasakan diri memarahi atau memaki anak-anak.

Berikut daftar lengkap mereka:

1. Paulina K Maghu: Sekretaris Dinas P&K

2. Moh Ikhsan Ali Danibao: Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Ruth Leko: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Yakabo Lende: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

5. Christian Bili Dangga: Kabag Umum

6. David Bobo: Sekretaris Kesbagpol

7. drg Margaretha H Selan: Sekretaris Dinas Kesehatan

8. Naomi N Raddi: Kabid Sarana dan Prasarana Pengembangan SDM Peternakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

9. Maria Mayorga: Sekcam Kota Tambolaka

10. Maria Mardyana Selvia: Kabid Mutasi, Pengembangan Karier, Kepangkatan dan Pensius di BKPSDM

11. Hironimus Mete: Sekcam Kodi

12. Akriana Agustin: Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

13. Pankrasius Apin: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD

14. Fennilia Anita Paty: Kabid Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam upacara peringatan HUT ke-18 SBD ini merupakan perdana bagi Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka dalam merayakannya bersama masyarakat.

Dengan usia yang ke-18 tahun ini, Bupati Ratu menyebut sebagai masa yang spesial, dimana dari masa remaja menjadi dewasa.

“Semoga dengan usia 18 ini, Sumba Barat Daya semakin dewasa untuk bertumbuh, bergerak maju ke depan dalam segala sektor, baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik,” kata Bupati Ratu dihadapan peserta upacara.

Meski telah menginjak usia yang ke-18 tahun, Bupati Ratu mengakui masih banyak agenda kerja yang belum berjalan dengan optimal.

Dengan begitu, tentunya membutuhkan perhatian bersama dalam mewujudkan beberapa agenda pembangunan yang masih belum terlaksana dengan baik.

“Tapi perlu kita berikan apresiasi tinggi juga atas keberhasilan yang sudah kita capai dan nikmati selama ini yang merupakan kerja keras dan perjuangan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Sumba Barat Daya yang telah berkontribusi bagi capaian pembangunan,” katanya lagi.

Hal itu diupayakan supaya pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam pembuatan dokumen penduduk lebih cepat dan terhindar dari pungli.

“Nanti kita upayakan membuat aplikasi, masyarakat input data melalui aplikasi dari rumah terus nanti kantor pos yang antar di rumah, masyarakat tunggu di rumah. Dari pada datang, kena pungli lagi. Pulang balik belum lagi ongkos ojek dan lain sebagainya. ” kata Ratu, Senin(10/03/2025).

Disebutnya bahwa Pemerintah Sumba Barat Daya sudah membangun komunikasi dengan pihak Kantor Pos Waingapu dalam membicarakan rencana tersebut. Dan sudah ada kesepakatan.

Nantinya, akan ada fitur yang dirancang dan bisa diakses oleh masyarakat dalam mengisi kebutuhan data dengan menggunakan android. Selanjutnya, EKTP akan dicetak dan dikirim oleh petugas Kantor Pos ke alamat warga yang bersangkutan.

“Jadi nanti ada fitur yang dibuat, masyarakat bisa pakai handphone mengisi data setelah itu KTP dicetak dan diantar oleh kantor pos ke rumah. Kantor Pos Waingapu sudah bertemu dengan saya, saya minta kita bangun bangun kerja sama,” ungkap Ratu.

Richard Kondo menyebut terpilihnya Ratu Wulla dan Angga Kaka sebagai pasangan yang dipandang mampu oleh rakyat untuk memimpin Sumba Barat Daya 5 tahun ke depan.

Ia mengakui bahwa kegagalan dirinya bukan menjadi sebuah kekecewaan. Namun dianggapnya sebagai keberhasilan yang tertunda karena belum mendapat amanah dalam mengemban tanggung jawab yang berat untuk membangunan daerah serta melayani masyarakat.

“Jadi masih ada yang dipandang lebih mampu dari kita untuk memikul tanggung jawab pelayanan ini. Dalam konteks ini, adik Angga dan Ibu Ratu yang dipercaya untuk memimpin SBD ini untuk 5 tahun ke depan,” ngaku Richard Kondo ketika dihubungi beberapa hari lalu.

Richard Kondo mengapresiasi kerja-kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam memperhatikan penataan kota, disiplin ASN dan tata kelola keuangan desa meski baru seumur jagung dalam memimpin.

Salah satunya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Tentunya, berbagai bentuk dukungan ini akan berdampak pada lancarnya roda pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka.

Saat ini, masyarakat Sumba Barat Daya dihidangkan berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang meminta supaya seluruh kepala desa diperiksa.

Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo memgakui bahwa banyak temuan lapangan tentang program kepala desa yang tidak berjalan.

Rudolf menyebut banyak kepala desa yang dipanggil oleh APH karena adanya dugaan penyalahgunaan dana desa.

Tentunya, kata dia, hal itu menjadi acuan bahwa pembangunan di tingkat desa tidak baik-baik saja.

“Memang kami banyak melihat. Kan kami punya tugas pengawasan. Kita melihat di lapangan eksekusi program tidak ada. Banyak, dan kenyataannya banyak yang dipanggil-panggil oleh APH dan itu jadi acuan. Banyak ko.” kata Rudolf, Senin(10/03/2025).

Bahkan, mereka diwajibkan untuk membuat program yang benar-benar sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla kembali menegaskan kepada seluruh kepala desa supaya memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya.

Ratu menyoroti alokasi dana desa yang mengalir nilainya bombastis. Namun, ia menyayangkan pembangunan desa tidak berdampak pada sebuah perubahan.

“Dana desa sangat banyak yang masuk di desa, ada yang miliaran, ratusan juta tapi sepertinya program tidak dirasakan oleh masyarakat. Program banyak tapi tidak ada buktinya,” kata Ratu dalam kegiatan rapat bersama seluruh Pj Desa dan Kepala Desa, Senin(10/03/2025).

Jika ditemukan kepala desa yang bandel dalam mengelola dana desa, Ratu tidak main-main akan keluarkan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan dan diproses hukum.

Kebersihan dan keindahan halaman kantor ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka.

Tentunya, ini langkah awal yang baik dilakukan oleh pemerintahan yang baru dalam memberi edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Juga terlihat sejumlah tanaman pohon tampak menghijau.

Itulah suasana yang menyapa saat melangkahkan kaki memasuki pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebuah kondisi yang wajar untuk kelihatan asri karena menjadi simbol daerah dan tempat bekerja seluruh pejabat pemerintah.

Pantauan timexntt.id, hampir setiap saat petugas kebersihan terus menyapu dedaunan yang rontok karena tiupan angin. Tak lagi ditemukan rumput liar yang menjalar disekitar halam kantor.

Bukan hanya di pusat pemerintahan, kebersihan dan keindahan mulai nampak terlihat di pusat Kota Tambolaka dan sekitarnya.

Pasalnya, belakangan ini dikabarkan bahwa hampir seluruh desa tidak melakukan tahapan-tahapan tingkat desa sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Bukan hanya itu, pemerintah desa juga diminta untuk berkantor supaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

Hal itu ditegaskan oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla ketika ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu.

Dalam tahapan-tahapan itu, Ratu meminta supaya pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat untuk mendengar secara langsung kebutuhan mereka.

“Semua tahapan harus dilaksanakan, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Baik kelompok perempuan, karang taruna, pemuda dan semua kelompok masyarakat lainnya wajib dilibatkan mulai dari musdus hingga ke tahapan berikutnya,” tegas Ratu.

Jika tahapan itu dilakukan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, Ratu meyakini, pemerintah desa dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan tingkat lingkungan dusun.

Padahal, jalan yang memiliki volume kurang lebih 6 KM ini sudah menjadi prioritas pertama untuk dikerjakan sejak beberapa tahun silam.

Sayangnya, keputusan yang dianggap final itu malah meninggalkan jejak buruk. Dampaknya, masyarakat Watulabara harus pasrah dalam melalui jalan yang sudah rusak berat.

Ditemui, seorang warga Desa Watulabara, Matius Paga Tana mengatakan, akses jalan ini menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Wewewa Barat.

Bukan hanya sebagai penghubung antar desa, disebutnya pula bahwa jalan ini juga menghubungkan Kecamatan Wewewa Barat – Wewewa Tengah.

“Iya, ini bukan hanya dilalui oleh masyarakat Watulabara, desa-desa lain pun memanfaatkannya dan juga bisa dilalui kalau pergi di Kecamatan Wewewa Tengah,” sebut Mateus.

Mateus menerangkan, kerusakan berat pada badan jalan ini berdampak pada kesulitan masyarakat dalam memobilisasi hasil pertanian maupun perkebunan mereka.

“Kalau mereka punya keterampilan, oke kita akan support. Apalagi Presiden Prabowo juga sekarang mendorong hilirilisasi,” kata Ratu dalam menanggapi keluhan penyandang disabilitas.

Ratu melihat kaum difabel sebagai bagian yang terpenting untuk diberikan ruang seluas-luasnya.

Menurutnya, keterbatasan fisik yang mereka miliki tidak menutup peluang dalam berkarya.

“Saya melihat mereka menjadi bagian yang penting juga untuk diberikan ruang seluas-luasnya. Walaupun mereka punya keterbatasan secara fisik, tapi kalau mereka punya skill, punya kemampuan, ya udah di mana kelebihan mereka yang kita bina,” ucap Ratu.

Untuk itu, Ratu meminta seluruh pemerintah supaya melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan desa. Misalnya, kata dia, musdus dan musdes bahkan hingga pada musrembancam maupun musrembangkab.

Mereka perlu dilibatkan, kata Ratu, supaya penyandang disabilitas dapat menyampaikan segala jenis kebutuhan mereka sesuai potensi yang dimiliki.

Benar saja, Pemerintah Desa Watulabara menggandeng warga untuk mejaga kebersihan melalui bakti sosial yang menyasar sejumlah kampung yang berada dibeberapa dusun.

“Kami sangat mendukung program Bupati dan Wakil Bupati dalam menciptakan wilayah desa yang bersih dan sehat,” kata Kepala Desa Watulabara, Marthen Malo ketika ditemui disela-sela bakti sosial.

Marthen menginisiasi salah satu program di Desa Watulabara tentang menata kampung membangun desa. Program itu, kata Marthen, merupakan misi utama yang dilakukannya sejak dirinya terpilih untuk memimpin Desa Watulabara.

Ia tak menyangka jika Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 memiliki program yang relevan dengan misinya. Tentunya, masih kata dia, segala bentuk perencanaan dapat berjalan dengan lancar karena memiliki koneksi dengan program pemerintah kabupaten.

Mama Aldi, seorang pedagang yang menyaksikan aksi nyata Bupati dan Wakil Bupati SBD mengaku terharu ketika melihat kedua pemimpin yang berjalan kaki memantau kebersihan pusat Kota Tambolaka.

Mama Aldi menyebut Bupati SBD seperti masyarakat kecil dan selalu menebar senyum kepada semua orang.

“Mama Ratu seperti masyarakat biasa jalan kaki dari jauh. Kaya bukan Bupati sama seperti kami,” kata Mama Aldi seorang pedagang disekitaran pusat Kota Tambolaka.

Mama Aldi bahkan meneteskan air mata ketika Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla menhampiri hingga memeluknya.

Keduanya memulai percakapan selayaknya seorang anak dan ibu. “Mama jualan apa saja?,” tanya Ratu. “Bensin Mama Bupati,” jawab Mama Aldi.

Kemudian, Ratu mengingatkan supaya Mama Aldi supaya menjaga kebersihan disekitar tempat ia menjual.

“Jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarang, sediakan tempat saja. Supaya kita bersama-sama menjaga keindahan kota kita,” pintah Ratu kepada Mama Aldi.

Bukan hanya di warung/kios, mereka juga meminta pemilik tokoh dan pedagang sekitar alun-alun tambolaka untuk menyediakan tempat sampah.

Mereka meminta hal itu demi menjaga kebersihan pusat kota dan sebagai wujud mendukung program pemerintah dalam menata kota.

Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla bersama Wakil Bupati SBD, Dominikuas Alphawan Rangga Kaka meminta hal itu ketika memantau kebersihan pusat kota, Jumat(07/03/2025).

Pantauan timexntt.id, Ratu dan Angga Kaka menyambangi sejumlah warga yang berjualan dipusat kota dan memberikan himbauan supaya mengutamakan kebersihan.

Mereka juga mendengar keluhan masyarakat terkait got air yang tersumbat oleh tumpukan sampah. Dampaknya, warga Kota Tambolaka mengaku menghirup bau tak sedap di beberapa titik.

Mendengar hal itu, Ratu dan Angga Kaka menyambangi pemilik kios/warung dan meminta supaya segera membersihkan got air yang tersumbat.

Mereka diterima secara langsung oleh Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Kamis(06/03/2025) di ruang kerjanya.

Diketahui, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla baru saja melakukan sidak disejumlah Puskesmas. Tak kenal lelah, wujud kecintaannya terhadap rakyat kecil, ia pun menerima komunitas dump truck yang hendak menyampaikan keluhan.

Seorang sopir dump truck dari Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Apolonio Kandi mengaku kehilangan mata pencairan pasca dikeluarkannya surat himbauan larangan penambangan pasir disejumlah titik beberapa bulan lalu.

Aplonio menyebut keluhan ini dialami oleh semua sopir dump truck yang hanya berharap mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Ia menuturkan bahwa di Sumba Barat Daya tidak ada tempat lain untuk menambang pasir kecuali dibeberapa titik yang sudah dilarang.

“Kami semua kehilangan pendapatan sejak ada larangan itu. Kami bingung mau kerja apa lagi. Dan ketika ada edaran itu kami juga setop sebagai tanda kami hargai kebijakan pemerintah. Untuk itu kami berharap ada solusi yang terbaik,” ngaku Aplonio ketika ditemui setelah audiens dengan Bupati SBD, Kamis(06/03/2025).

Ratu mengingatkan semua Dinas/Badan supaya pelayanan publik di Sumba Barat Daya ditingkatkan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menyikapi keluhan masyarakat selam ini tentang pelayanan di Dispendukcapil SBD, Ratu langsung turun melakukan sidak dalam memantau proses pelayanan pembuatan EKTP dan berkas kependudukan lainnya.

Di Dinas itu, Ratu menyambangi warga yang sedang antri hingga mendengarkan keluhan mereka. Sejumlah warga tanpa rasa takut mengeluhkan pelayanan yang sulit dan berlarut-larut.

Mendengar hal itu, Ratu mengambil sikap dalam membantu warga dalam mengurus EKTP lantaran merasa sulit dalam memperoleh berkas kependudukannya.

“Ini prioritas pelayanan publik. Saya tidak mau urus E-KTP lama-lama. Harus cepat, kalau satu hari bisa iya satu hari. Bisa kan? Jangan sampai urus E-KTP saja sulit. Kalau ada kendala lapor. Jangan sampai ada keluhan masyarakat. Pokoknya kita harus kerja. Kalau ada yang terganggu, maka mundur saja diganti orang lain,” katanya sebagaimana dikutip victorynews.id, Rabu(05/03/2025).

Menanggapi hal itu, sejumlah kepala desa yang ditemui timexntt.id pasca apel perdana, Senin(03/03/2025) mengangap itu sebagai hal baik.

Mereka meyakini, Bupati SBD mempunyai tujuan yang baik untuk pembangunan desa yang lebih baik lagi. Sehingga, mengaudit dana desa bukan sebagai ketakutan bagi mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kalimbu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Antonius Wunda Lero. Ia mengaku siap di audit bilamana Inpektorat menjalankan perintah Bupati SBD.

“Itu hal baik yang Mama Ratu Bupati Sumba Barat Daya sampaikan tadi demi membangun desa yang lebih baik lagi. Saya secara pribadi siap di audit dalam penggunaan dana desa,” kata Antonius.

Ditanya soal pelayanan penerangan terhadap masyarakat, Antonius mengakui memiliki kendala lantaran vendor selaku pengurus meteran anggaran tahun 2021 belum kunjung memasang beberapa unit meteran tersebut.

Namun, Dinkes SBD memiliki kendala yang dikarenakan oleh sejumlah postu yang mengalami kerusakan.

Kerusakan itu, kata Yulius disebabkan oleh usia dan juga diakuinya karena tidak dimanfaatkan selama ini. Ada postu yang didirikan sejak zaman Sumba Barat.

Walau begitu, Yulius berkomitmen akan mengoptimalkan dan membenahi postu yang menyebar di wilayah Sumba Barat Daya, NTT.

“Wajib, karena memang untuk mendekatkan pelayanan, postu kita akan optimalkan lagi. Kita sangat dukung sekali. Banyak yang sudah rusak karena usia dan juga karena tidak dimanfaatkan, tapi itu sudah pasti kita melakukan pembenahan,” kata Yulius ketika ditemui timexntt.id, Senin(03/03/2025).

Menurutnya, pengembangan postu di Sumba Barat Daya sebagai lini terdepan juga sinkron dengan program Kementerian Kesehatan.

Walau dihadapkan oleh efesiensi anggaran, Yulius menganggap hal itu bukan sebagai penghambat. Sebab, diyakininya banyak cara atau strategi dalam mewujudkan program tersebut.