Hal itu ia pertegas dalam apel kesadaran Jumat (17/7/2026) di Halaman Kantor Bupati Sumba Barat Daya, NTT.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah berproses melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Seluruh OPD diminta untuk segera menindaklanjuti paket-paket kegiatan yang telah diajukan agar dapat berjalan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program dinilai sangat penting guna mendukung efektivitas penyerapan anggaran, pencapaian target pembangunan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijalankan dengan berpedoman pada asas pelayanan kepada masyarakat,” kata Christofel Horo.

Pada akhir triwulan I tahun 2026 ini akan dilaksanakan rapat evaluasi penyerapan anggaran bagi seluruh OPD.

“Agar setiap OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran minimal sudah mencapai 20 persen pada akhir triwulan pertama,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, Christofel Horo, Selasa(17/03/2026).

Disisi lain, Christofel Horo juga menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan bagi seluruh ASN, sebagaimana arahan Bupati Sumba Barat Daya pada apel-apel sebelumnya.

Menurutnya, kedisiplinan harus menjadi komitmen bersama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

Ia menyebut disiplin tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu masuk dan pulang kantor, tetapi juga menyangkut kerapian dan kepatuhan terhadap aturan berpakaian dinas.

Sebelumnya, ada 7 nama yang telah mengikuti proses seleksi administrasi hingga uji kompetensi beberapa minggu lalu.

Untuk diketahui, saat ini posisi Sekda Sumba Barat Daya dijabat sementara oleh Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Etmundus N Nau.

Pasca mengikuti uji kompetensi, dari 7 nama tersebut menyisahkan 3 nama lainnya yang akan mengikuti tahap berikutnya ke tingkat Provinsi yang nantinya akan diusulkan di Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri).

3 nama yang diumumkan itu tertuang dalam pengumuman nomor 15/Peng/PANSEL.02/IX/2025 tentang hasi 3 besar nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025.

Kemudian, berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 10 PANSEL(02/SBD/IX/2025 tentang penetapan akhir hasil penilaian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Sejumlah nama dikabarkan mendaftarkan diri dalam mengikuti seleksi administrasi yang dibuka sejak 11-15 September 2025.

Setelah dinyatakan lulus administrasi, peserta seleksi akan mengikuti tahap berikutnya, yakni uji kompetensi.

Tentunya, proses seleksi Sekda Sumba Barat Daya yang sedang berlangsung ini menarik perhatian publik. Sebab, beberapa peserta diantaranya disebut-sebut sebagai pendatang baru.

Menariknya lagi, berdasarkan informasi yang diperoleh timexntt.id, Kamis(18/09/2025) ada peserta yang sebelumnya pernah mengikuti proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada perhelatan Pilkada SBD tahun 2024.

Adapun nama-nama yang pernah mengikuti proses perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya Periode 2024-2029, diantaranya, Yengo Tanda Kawi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Ia pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati disejumlah partai politik kala itu.

Pendapatan ini sudah mendekati jumlah nominal yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pariwisata, yakni Rp160.024.000. Sedangkan pendapatan ini akan menjadi khas daerah.

Sebelumnya, Air Terjun Pabeti Lakera juga menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Namun, dikarenakan dengan berbagai faktor, Air Terjun Pabeti Lakera di off-kan sementara sejak tahun 2020 silam.

Sehingga, saat ini, hanya Danau Waikuri dan Pantai Mananga Aba yang masih berjalan normal hingga menyumbang penghasilan untuk pembangunan daerah.

Dengan pendapatan yang ada, pada tahun 2025 ini, Dinas Pariwisata akan anggarkan untuk perbaikan jaringan air bersih di Danau Waikuri yang saat ini tidak berfungsi alias rusak. Termasuk pengembangan beberapa fasilitas di Pantai Mananga Aba.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga tidak hanya fokus pada pembenahan infrastruktur fisik, mereka juga berkomitmen pada tahun 2025 ini akan melakukan pendampingan khusus terhadap warga lokal dengan melatih berbahasa inggris.

RDP ini digelar untuk ketiga kalinya lantaran DPRD SBD melalui Komisi 3 tidak puas dengan jawaban BKPSDM dalam RDP pertama dan kedua dalam memberi jawaban soal dugaan rekomendasi yang diperoleh sejumlah peserta seleksi PPPK Tahap 2.

Dalam RDP yang ketiga kali ini menghadirkan Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo, Kadis Kesehatan, Yulianus Kaleka, Kepala Inspektorat, Theofilus Natara dan Kepala BKPSDM, Yordan Parera.

Ditemui, pasca RDP bersama Komisi 3, Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo mengatakan, berkaitan dengan beberapa hal yang tersampaikan pada saat RDP pertama dan kedua menjadi konsen pemerintah melalui BKPSDM dalam menelusurinya.

“Kita hargai itu sebagai bentuk aspirasi. Oleh karena itu, langkah strategis dari Pemerintah adalah kita cek in ricek dari berbagai informasi di forum RDP dan tidak ada hal yang bias kita sampaikan tadi. Kita tetap konsen sesuai apa yang terjadi di RDP pertama dan kedua,” kata Chris Horo, Selasa(03/06/2025).

Hadirnya kepengurusan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Sumba Barat Daya demi memajukan produk-produk lokal asli daerah ini.

Untuk itu, pengurus yang baru saja dilantik diharapkan dapat memajukan Dekransada SBD serta dapat memberikan manfaat dalam memberdayakan pengrajin dan pelestarian budaya bangsa melalui hasil produk-produk unggulan daerah.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla melalui Asisten I, Christofel Horo mengatakan, pengurus Dekranasda SBD yang baru saja dilantik diharapkan mengambil peran sebagai orang yang mempercepat perubahan di wilayah ini.

“Lahirnya upaya sebagai pihak yang memberi perhatian dan memperjuangkan kepentingan pengusaha kecil, pengrajin bahkan seniman dengan semangat kewiraswastaan dalam meningkatkan potensi daerah dan menghasilkan produk yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Christofel dalam membacakan sambutan Bupati Sumba Barat Daya.

Marciana didampingi Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, I Gusti Agung Komang Artawan dan Kasubbid Penindakan Keimigrasian, Cun Sudiharto.

Kedatangan Asisten I Setda Kabupaten SBD bersama Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD, Hermanus Rangga Horo untuk membahas pendekatan pelayanan Keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten SBD.

Menurut Christofel Horo, permintaan masyarakat terkait pelayanan Keimigrasian, khususnya layanan paspor sangat tinggi.

Selama ini, masyarakat harus datang ke Kantor Imigrasi di Kupang yang berbeda pulau dengan SBD sehingga menjadi kendala tersendiri.

Pihaknya berharap Kanwil Kemenkumham NTT melalui jajaran Keimigrasian dapat menyediakan layanan paspor di Kabupaten SBD.

Lebih lanjut dikatakan, layanan paspor yang semakin dekat dengan masyarakat juga menjadi salah satu upaya pencegahan adanya Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara (TKI AKAN) Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).