Untuk diketahui, pengumuman percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahin 2024 disampaikan oleh Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini beberapa hari lalu.

Pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada bulan Juni mendatang. Sedangkan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan II dapat dilakukan paling lambat bulan Oktober 2025.

Pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada.

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada kemungkinan pengangkatan CPNS dan P3K dipercepat sebelum bulan Juni dan Oktober mendatang. Pasalnya, pengusulan NI P3K sudah berlangsung sejak bulan Februari lalu.

Sedangkan pengusulan NIP CPNS sedang dalam proses sehingga Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) mengaku sudah siap melakukan pengangkatan CPNS dan P3K hingga pada jadwal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan II dapat dilakukan paling lambat bulan Oktober 2025.

Pengumuman percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK disampaikan oleh Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, Senin (17/03/2025).

Menurut Prasetyo, Penyelesaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada.

“Instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan,” tambahnya.

Prasetyo menegaskan kebijakan ini adalah hasil kajian mendalam, perhitungan matang, dan berbagai pertimbangan.

Untuk itu, ia meminta seluruh CASN diharapkan tetap tenang, sebab pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak CASN.

Seluruh honorer bisa mendaftar PPPK 2024. Istilah prioritas satu (P1), P2, P3, P4 tidak lagi digunakan.

Selain itu, semua honorer harus melalui jalur tes sebagaimana yang tertuang dalam PermenPANRB 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN.

“Jadi, semua bisa melamar. Enggak ada istilah P1 sampai P4 lagi,” kata Dirjen Nunuk.

Walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nunuk mengimbau agar P1 jangan berkecil hati. Sebab, data P1 sudah masuk database Kemendikbudristek. Nantinya, mereka akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan.

“KemenPAN-RB maunya semua honorer bisa daftar ya, tetapi saat kelulusan akan ada afirmasi,” ucapnya.

Mengenai kapan pendaftaran PPPK 2024 dibuka, Dirjen Nunuk mengaku belum mendapatkan informasi.

ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK diperbolehkan ikut mendaftar seleksi CPNS 2024.

Keterangan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dirilis Senin (29/7), mengabarkan bahwa telah terbit Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 6/2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN.

“Menindaklanjuti diterbitkannya aturan ini, Kementerian PANRB menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024, secara daring, Senin (29/7),” demikian keterangan resmi Humas KemenPAN-RB.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengadaan ASN tahun 2024 dibuka untuk memenuhi kebutuhan PNS dan PPPK.

Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan tidak dipungut biaya.

Pemda SBD menyediakan sebanyak 1800 kuota P3K dan CPNS di tahun 2024 yang terdiri dari jabatan tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Tentunya, informasi itu adalah kabar gembira bagi sarjana yang sudah lama merindukan untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS di Sumba Barat Daya, NTT.

Dan juga bagi Tenaga Kontrak Daerah(TKD) yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi akan mendapat kesempatan yang sama sesuai batas minimum pendaftaran.

Walau begitu, bakal calon pelamar diminta supaya mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS nantinya.

Mereka perlu mempersiapkan diri guna mendapatkan kesempatan dalam merebut satu kursi sebagai tenaga P3K maupun CPNS.

Diketahui, untuk tenaga guru hanya mendapat kuota P3K. Sedangkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan masing-masing mendapat kuota P3K dan CPNS.

Kabar baik itu disampaikan secara resmi oleh Bupati SBD, Kornelis Kodi Mete dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun SBD sekaligus penyerahan SK kepada lulusan P3K tahun 2023, Jumat(31/05/2024) di stadion Galatama.