Sebelumnya, melalui akun facebook pribadinya, Soleman Lende Dappa meminta supaya mantan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelis Kodi Mete, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan alasan tidak dilakukan pencairan dana BOS terhadap beberapa sekolah di bawah naungan Yatutim.

“Apa dasar bapak dan ibu tidak mencairkan dana BOS sekolah Yatutim? Mengapa Dinas menggunakan SPB/SP2B yang tidak ada dalam Juknis sebagai lahan Pungli, sudah menjadi rahasia umum bahwa SPB/SP2B diputar-putar sampai Kepsek menyerah kasih dibawa tangan dan menjadi alat transaksi untuk minta pengadaan sekolah laptop, printer, buku-buku, dan lainnya. Bab berapa, pasal, ayat dan butir berapa dalam juknis dana BOS selama 5 Tahun yg jadi dasar?,” tanya Soleman melalui akun facebook pribadinya, Jumat 10 April 2026.

Relaksasi ini diberikan sebagai langkah transisi untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan pada tahun anggaran 2026.

Untuk itu, pemerintah daerah wajib memanfaatkan kebijakan ini secara bertanggung jawab dan harus memperkuat komitmen penganggaran melalui APBD pada tahun berikutnya.

Sebelumnya, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan, pemerintah daerah telah mengirim surat permohonan di Kementerian Pendidikan perihal pembayaran belanja honor tenaga guru P3K Paruh Waktu untuk bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS).

Bupati Ratu Wulla bahkan berjanji akan mendatangi Kementerian Pendidikan untuk memastikan permohonan yang diajukan dapat disetujui. Sebab, ia menyebut kekuatan anggaran daerah dalam membayar honor PPPK Paruh Waktu berada di bawah angka UMR. Apalagi pada tahun 2026, Sumba Barat Daya mendapat pemangkasan anggaran Rp215 miliar.

Sebelum berkomentar di group whatshap tersebut, Alexander sempat menghubungi wartawan storintt.id via telefon whatshap. Dalam percakapan itu, Alexander mengakui bahwa dirinya sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kodi Utara.

Kendati demikian, wartawan storintt.id meminta Alexander supaya memberi klarifikasi atas pemberitaan dengan judul “Kepsek SMA Negeri 1 Kodi Utara Tidak Bayar Honor Guru Selama 6 Bulan Hingga Gelapkan Dana PIP Rp200 Juta”.

Namun, Alexander memilih untuk tidak berkomentar, ia justru mengaku sebagai bekas wartawan.

“Saya ini bekas wartawan, saya ini wartawan juga dan saya tahu itu etika wartawan,” ungkap Alexander dengan nada tinggi.

Meski begitu, wartawan storintt.id mencoba meyakinkan Alexander bahwa hak jawab bisa dikirim melalui email yang tertera dibox redaksi. Dan juga bisa disampaikan melalui telefon seluler, termasuk via whatshap tanpa harus bertemu.

Kepala Sekolah SMA Swasta Bukambero, Andreas Gunggu mengatakan, SMA Swasta Bukambero yang berada dinaungan Yayasan Bukambero Maju Bersama bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Kodi Utara untuk menitipkan 22 nama tenaga guru di Dapodik, termasuk 300 lebih siswa.

Dengan demikian, penyaluran dana BOS dilakukan melalui rekening SMA Negeri 1 Kodi Utara.

Setelah itu, anggaran tersebut akan diserahkan secara tunai di Yayasan untuk membayar honor guru-guru tersebut, termasuk belanja operasional lainnya.

Proses pembayaran honor terhadap guru-guru SMA Swasta Bukambero masih berjalan lancar sejak tahun 2022, 2023, dan 2024.

Namun, pada tahun 2025, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kodi Utara hanya membayar honor guru pada tahap I, mulai dari bulan Januari-Juni.

Hal itu ia pertegas ketika menjawab pertanyaan Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla tentang tugas dan fungsi sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paulina mengatakan itu dalam rapat bersama Bupati Ratu dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis(03/07/2025).

Dengan penjelasan ini, penunjukan terhadap Catherina Rambu Kapu Horo yang juga staf sekretariat sebagai operator yang mengurus tunjangan guru menjadi misteri.

Menurut Paulina, selain sekretariat, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat beberapa bidang, diantaranya, PAUD, SD, SMP dan Kebudayaan.

Tugas, Pokok dan Fungsi(Tupoksi) dari bidang-bidang ini disebutnya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022.

“Setelah saya membaca diuraian jabatan, saya selaku sekretaris bahwa tugas saya melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur lingkungan dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga, dan administrasi keuangan dan aset,” kata Paulina yang juga baru dilantik beberapa bulan itu.

Bupati Ratu menggelar rapat mendadak bersama seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan menelusuri kerja-kerja staf yang diduga bekerja tidak sesuai tugas dan fungsinya.

Dikesempatan itu, Bupati Ratu menegaskan, dirinya dinilai marah-marah bukan karena tanpa dasar, melainkan telah menerima keluhan guru-guru yang merasa dipersulit dalam mengurus tunjangan.

Ia meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjelaskan struktur kepegawaian yang ada di dinas tersebut.

Menurutnya, dengan struktur yang ada, dapat diketahui kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja. Sehingga bisa dilakukan pembenahan yang lebih baik lagi.

“Karena dari struktur itu kita akan tahu kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki. Di Sekretariat itukan ada tugas kerja, apa fungsi Sekretariat? Apakah Sekretariat dapat mencamplong urusan bidang lain? Apakah itu sesuai dengan aturan? Apakah sekretariat dapat mengambil tugas Kepala Dinas tanpa ada pendelegasian tugas?,” katanya lagi penuh tanya.

Sayangnya, peringatan yang sudah disampaikan Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla pada sidak pertama, tepatnya pada bulan April lalu tidak diindahkan alias masih ‘keras kepala’.

Kepada wartawan, Bupati Ratu menegaskan, sidak yang dilakukan dirinya pada hari kemarin merupakan tindak lanjut dari sidak pertama.

Sidak yang dilakukan ini untuk menelusuri pelayanan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan proses pencairan tunjangan sertifikasi dan tunjangan guru-guru di Daerah terpencil.

Pasalnya, sebelum sidak pertama, banyak pengaduan guru-guru yang disampaikan kepada Bupati Ratu.

Namun, pada sidak pertama, Bupati Ratu mendapat penjelasan dari Catherina Rambu Kapu Horo bahwa alasan tidak bisa proses tunjangan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan, salah satunya soal kehadiran.

“2 bulan lalu, saya sudah melakukan sidak, saya sudah memberikan peringatan agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya, terutama dalam pelayanan terhadap guru-guru dan juga Kepala Sekolah. Saat itu katanya absensi dan itu aturan sehingga saya bilang iya udah yang bersangkutan tidak boleh terima,” kata Bupati Ratu, Rabu(02/07/2025).

Bahkan, ia menemukan proses KBM tidak berjalan sama sekali ketika mendatangi sekolah tersebut.

“Tapi proses KBM di lapangan saja tidak berjalan normal. Bahkan tidak jalan sama sekali ketika saya turun,” kata Apin Nilan yang ditemui beberapa hari lalu.

Ditanya soal jumlah tenaga guru, Apin Nilan mengatakan bahwa SDK Ilhaloko hanya terdapat 5 orang, termasuk kepala sekolah.

Namun, ketika timexntt.id, menelusuri diwebsite resmi Kemendikbud, jumlah tenaga guru 3 orang, tendik 1 orang, sehingga tenaga guru ditambah tendik hanya 4 orang.

Apin Nilan yang baru-baru ini mendapat penugasan baru di dinas lain juga merasa heran dengan jumlah guru yang hanya 5 orang.

Ia heran lantaran jumlah siswa di Dapodik ada 370 orang, sedangkan rombel belajar ada 6.

Menurut Apin Nilan, biasanya Yayasan baru yang mendirikan sekolah jarang menginput nama-nama tenaga guru dengan tingkat pendidikan mereka di Dapodik. Padahal, kata dia wajib di input.

SDK Ilhaloko kini menuai sorotan pasca peristiwa yang dilakukan oknum pemuda yang mengaku operator Dapodik, Emanuel Karsianto Sukardana menikam kasie Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aloysius Lede Bora.

Kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak Polres Sumba Barat Daya. Sementara, Emanuel sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara.

Disisi lain, banyak yang pertanyakan tentang keberadaan SDK Ilhaloko. Apalagi, kepala sekolah hanya tamatan setara dengan SMA.

Terbaru, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh timexntt.id dari berbagai sumber, disebutkan bahwa SDK Ilhaloko sebelumnya sudah mempunyai persoalan. Namun, tidak terungkap kepermukaan publik.

Bahkan, sejumlah data siswa ditemukan bermasalah atau tidak tercover di Dapodik. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh mantan Kabid SD, Apin Nilan.

Bukan hanya soal data siswa yang diduga siluman, SDK Ilhaloko Mangganipi juga mendapat sorotan soal Yayasan tempat bernaung.

Untuk diketahui, SDK Ilhaloko menjadi sorotan publik ketika ditemukan 370 data siswa yang diantaranya diduga merupakan data siluman.

Setelah diminta untuk melakukan perbaikan guna bisa mencairkan dana BOS tahun 2025, masih ditemukan selisih 1 orang siswa. Pasalnya, siswa yang valid dan mendapat salur dana BOS 110 siswa bukan 111.

Penetapan 110 siswa yang mendapat dana BOS ini sesuai hasil cut off pada 31 Agustus 2024 silam. Sehingga pihak sekolah diminta untuk sinkronkan data tersebut.

Sayangnya, dalam proses perbaikan ini, seorang oknum pemuda yang mengaku operator Dapodik SDK Ilhaloko justru melakukan tindakan penganiayaan penikaman terhadap Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya, NTT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun timexntt.id, proses penyaluran dana BOS disesuaikan dengan data siswa yang valid dan tercover dalam Dapodik.

Misalnya, jika terdapat 500 siswa, namun yang tercover dalam Dapodik hanya 200, maka bantuan dana BOS hanya untuk 200 siswa. Dalam kasus ini, tidak ada masalah.

Temuan ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh eks Kepala Bidang Sekolah Dasar, Apin Nilan.

Pada bulan Januari 2025, hasil penelusuran yang dilakukan, Apin Nilan menemukan data siswa sebanyak 370. Temuan inipun berbeda dengan hasil cut off yang dilakukan pada 31 Agustus 2024.

Saat itu, siswa yang valid dan tercover dalam Dapodik yang mendapat salur dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) untuk anggaran tahun 2025 adalah 110 siswa bukan 370.

“Ketika cut off di 30 Agustus 2024, siswa valid menurut Dapodik yang layak mendapatkan Dana BOS itu sejumlah 110 itu. Jadi, salur dana BOS untuk 2025 ini itu berdasarkan data per 31 Agustus 2024,” kata eks Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD, Apin Nilan, Selasa(24/06/2025).

Dengan temuan ini, Apin Nilan yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid SD meminta Kepala Sekolah Ilhaloko untuk menghadap dengan membawa daftar hadir siswa dan guru-guru untuk menyandingkan selisih data-data tersebut.

Tak butuh waktu lama, aksi penganiayaan dengan senjata tajam ini langsung mendapat perhatian publik.

Sayangnya, ketika video singkat pengakuan pelaku beredar luas, pihak korban malah disudutkan dan dinilai telah melakukan pelayanan yang tidak baik.

Korban yang mendapat tusukan sebilah pisau di bahu kanan dan perut bagian kanan justru mendapat sorotan buruk.

Dalam kasus ini, sejumlah pengguna media sosial malah membenarkan tindakan kriminal pelaku pasca mendengar pengakuanya melalui video singkat.

Menyikapi berbagai narasi miring, keluarga korban tetap tenang dan berupaya mengumpulkan data-data dari berbagai pihak untuk disampaikan kepada publik.

Tindakan keluarga korban itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayan dinilai lamban dalam memberi kebenaran informasi yang terjadi di dalam kantor tersebut.

Berbagai framing dimedia sosial ini membuat keluarga korban harus angkat bicara dalam mengungkap fakta-fakta dari pengakuan korban maupun dari mantan atasan korban tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar oleh keluarga korban yang diwakili oleh Benediktus Dalupe mengatakan, dirinya sudah melakukan penelusuran kepada korban maupun kepada mantan Kepala Bidang SD.

Penelusuran ini dilakukan demi menjawab spekulasi publik yang seolah-olah menilai korban persulit pelaku dalam mengurus proses pencairan dana BOS. Bahkan, tidak sedikit yang membenarkan tindakan kriminal korban.

Berdasarkan pengakuan korban, Benediktus menjelaskan, korban menjalankan tugas sebagai pelaksana teknis untuk pending pencairan Dana BOS atas perintah atasannya.

“Dia(korban) sebagai pelaksana teknis dalam urus ini, atasannya dia adalah Kabid SD. Tadi pagi saya tanya dia, bahwa atas semua dilakukan itu adalah arahan atau perintah dari atasan,” kata Benediktus, Selasa(17/06/2025).

Dugaan penyalahgunaan dana BOS ini sempat mengejutkan masyarakat Sumba Barat Daya lantaran anggaran diduga korupsi nilainya tidak sedikit.

Dampaknya, sejumlah sekolah yang dianggap bermasalah karena terindikasi manipulasi data siswa harus ditutup.

Persoalan ini juga menjadi maistrem media guna mendapat kepastian hukum dalam penanganannya.

Sayangnya, kerja-kerja jurnalis dalam melakukan penulusuran kasus ini malah mendapat somasi dari Pengacara Soleman Lende Dapa, dan Debora Lende, Yubylate Pieter Pandango.

Namun, Yubylate Pieter Pandango melayangkan somasi kepada salah satu media yang genjot mengungkap kasus ini tidak sebagaimana mestinya. Ia melayangkan somasi melalui pesan whatshap kepada media online, HitsIDN.

Dalam isi somasi yang dikirmkan via pesan whatshap itu, Yubylate Pieter Pandango menukiskan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media online, khususnya pernyataan seorang pemerhati pendidikan yang dimuat oleh Hits IDN, yang menyebut nama Debora Lende sebagai Sekretaris pada sebuah yayasan.

Nama Debora Lende disebut-sebut ikut terserta dalam dugaan penggelembungan Dapodik hingga terjadinya kerugian negara miliaran rupiah.

Kasus ini pun masih bergulir di Aparat Penegak Hukum(APH). Bahkan, Debora Lende sudah memberi klarifikasi ketika memghadiri undangan dari Kejati NTT beberapa hari lalu.

Menyikapi berbagai dugaan yang menyeret nama Debora Lende, Ketua Yatutim, Soleman Lende Dappa turut memberi klarifikasi.

Ia menyebut berbagai informasi yang menyeret nama Debora Lende adalah tidak benar.

Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Debora Lende yang diduga sebagai skretaris dan bendahara Yatutim disebutnya tidak mendasar.

“Terkait dengan pemberitaan selama ini, termasuk dari laporan pemerhati pendidikan telah terjadi bias informasi,” kata Soleman Lende Dappa ketika ditemui dikediamannya beberapa hari lalu.

Debora Lende yang juga Anggota DPRD Provinsi NTT ini tidak menyangkali jika dirinya telah menghadiri undangan Kejati NTT dalam memberi keterangan.

Debora mengklarifikasi atas tuduhan terhadap dirinya yang disebut sebagai sekretaris dan bendahara Yayasan Tunas Timur(Yatutim).

Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan akte notaris Yayasan yang ditunjukan oleh pengurus Yayasan saat dimintai keterangan minggu lalu.

“Saat saya dimintai keterangan, saya dengan tegas membantah narasi yang mengasumsikan bahwa saya berperan aktif dalam melaksakan operasional Yayasan apalagi sampai mengontrol Dapodik dan Arkas. Saya belum pernah liat bentuknya seperti apa, apalagi saya jadi otak mengoperasikannya. Itu bukan wewenang saya.” tulisnya dalam rilis resmi yang diterima oleh timexntt.id, Rabu(04/06/2025).

Debora Lende juga menyampaikan alasan atas sikapnya yang selama ini terkesan pasif dan tidak responsif seperti yang diberitakan berita online.

Kasus yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat ini ternyata masih dalam penanganan serius oleh Kejati Nusa Tenggara Timur(NTT).

Diketahui, beberapa sekolah yang berada dibawa kendala Yatutim ini resmi ditutup buntut dari manipulasi data siswa.

Bahkan, beberapa kepala sekolah pun beranikan diri dalam melaporkan Ketua Yatutim, Soleman Lende Dappa atas dugaan meminta jatah setiap kali pencairan dana BOS.

Benar saja, sejumlah video dan tangkapan layar hasil percakapan antara kepala sekolah dan Ketua Yatutim kala itu sempat viral dan beredar diberbagai platform media sosial.

Memasuki awal bulan Juni 2025 ini, dikabarkan bahwa salah seorang Anggota DPRD Provinsi NTT, Deboral Lende telah memberi keterangan di Kejati NTT tentang dugaan penyalahgunaan dana BOS.

Debora Lende yang baru saja terpilih sebagai anggota legislatif pada pileg tahun lalu kini harus berhadapan dengan hukum.

Untuk diketahui, Yayasan yang dipimpin oleh Soleman Lende Dappa alias SLD ini menuai sorotan pasca rekaman suara dan video tentang dugaan meminta jatah di kepala sekolah viral dimedia sosial.

Dalam rekaman suara yang beredar luas di media sosial itu terdengar jelas diduga SLD sedang melancarkan aksinya dengan mengancam kepala sekolah untuk bisa menyetor sejumlah uang pada pencairan termin II.

Namun demikian, sejumlah Sekolah Dasar(SD) yang berada dibawa payung Yatutim malah gagal melakukan pencairan termin II.

Dikabarkan, SD yang gagal melakukan pencairan ini dikarenkan adanya kejanggalan data siswa. Sebab, pencairan baru bisa dilakukan apabila data siswa tersebut akurat.

Dari 11 SD yang berada dibawa naungan Yatutim, 10 diantaranya gagal melakukan pencairan. Sedangkan, 1 SD berhasil diverifikasi untuk pencairan

Beberapa di antaranya adalah SD Angsol di Kecamatan Kodi Utara, SD Kareka Ndara di Wewewa Timur, SD Perjuangan di Wewewa Barat, dan SD Solid di Wewewa Tengah.

Untuk diketahui, saat ini Ketua Yayasan Tunas Timur, Soleman Lende Dappa alias SLD memantik perhatian publik. Pasalnya, ia diduga telah melakukan perbuatan meminta jatah terhadap kepala sekolah dibeberapa sekolah yang bernaung dibawa Yayasannya.

Dugaan itu semakin menguatkan publik pasca rekaman suara dan rekaman video yang beredar di media sosial tentang dugaan minta-minta jatah dana BOS.

Bahkan, disebutkan bahwa SLD tak segan-segan mengancam kepala sekolah yang tidak taat atas permintaannya pada pencairan tahap II.

Kendati menjadi perbincangan publik, sejumlah Sekolah Dasar dibawa naungan Yatutim malah dikabarkan gagal cairkan dana BOS tahap II tahun 2024.

Sedangkan, SD yang gagal cairkan dana BOS pada tahap II sebanyak 10 SD karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya menemukan ada kejanggalan pada data siswa.

“Untuk 10 sekolah itu karena data siswa di absen dengan dana yang disalurkan oleh kemendikbud itu ada ketimpangan atau kejanggalan. Kejanggalan dilihat dari selisih siswa dengan data Dapodiknya,” kata Ikhsan Danibao kepada wartawan, Senin(24/02/2025) mewakili Plt Kadis, Wili Mali dikutip dari victorynews.id.

Dalam isi video ini, memperlihatkan 3 orang yang sedang melakukan percakapan via telefon. Terdengar pula suara yang sangat jelas mirip suara Soleman Lende Dappa.

Dalam percakapan itu, SLD kembali meminta uang kepada sejumlah koordinator wilayah.

Namun, percakapan ketiga orang itu belum diketahui sejak kapan direkam. Walau begitu, video tersebut diduga kuat direkam pasca kasus dugaan pengelembungan dana BOS yang kemudian ditangani oleh pihak APH.

Pada persoalan ini, Ketua Yatutim itu diduga telah melakukan penggelembungan dana BOS dari 12 Sekolah dengan total kerugian mencapai Rp12 milliar.

Sedangkan jumlah siswa yang diduga digelembungkan kurang lebih 3.211 siswa sejak tahun 2015 silam.

Setelah mendapat berbagai sorotan, dari data 12 SD ini, 3.211 siswa tiba-tiba dikeluarkan dengan alasan yang tidak jelas.

Sementara data riil di 12 sekolah itu sebanyak 418 siswa yang lulus sejak tahun 2021, sehingga total keseluruhan siswa yang mendapat dana bos itu sebanyak 3.629.