Kunjungan Kerja(Kunker) ini dilakukan pasca DPRD Sumba Barat Daya mendapat pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa.

Aduan tersebut dilayangkan oleh masyarakat sejak tanggal 08 April 2025 lalu.

Berdasarkan pengaduan yang diterima timexntt.id saat itu, terdapat sejumlah item pekerjaan yang menggunakan dana desa diduga tidak terealisasi.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan, ditemukan penggunaan dana desa Rp967.000.000 anggaran tahun 2024, namun masyarakat mengaku tidak pernah merasakan dampaknya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dikerjakan dan dinilai tidak terealisasi oleh masyarakat, diantaranya, pekerjaan sumur bor Rp280.000.000. Pembangunan gedung PAUD sebesar Rp180.000.000.

Selanjutnya, Pembangunan 5 unit rumah layak huni Rp250.000.000 dengan masing-masing anggaran 1 unit Rp50.000.000.

Dalam Bidang Pemberdayaan terdapat Belanja ketahanan pangan dan hewani Rp 50.000.000. Pengadaan rontok padi 2 unit Rp32.000.000. Pemberian makanan tambahan pada bidang kesehatan dengan nilai total anggaran Rp25.000.000.

Meski memiliki kewenangan yang terbatas, tentunya langkah ini sebagai wujud keseriusan DPRD Sumba Barat Daya sebagai penyambung “lidah” rakyat dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada, termasuk pengaduan soal penggunaan dana desa.

Bukan hanya itu, Sejumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima belakangan ini akan dirampungkan pasca Kunjungan Kerja(Kunker). Kemudian DPRD Sumba Barat Daya akan menggelar rapat kerja bersama pihak terkait, seperti Inspektorat dan Dinas PMD.

Dalam kerja-kerja mereka ini sering menuai sorotan lantaran dinilai hanya sebagai pencitraan. Namun, DPRD Sumba Barat Daya dengan legowo menerima kritikan-kritikan itu.

Bahkan, mereka membuka ruang kepada siapapun untuk bersama-sama dalam mencari solusi demi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan yang lebih baik. Termasuk penggunaan dana desa.

Masyarakat mengadukan Yohanis Rihi lantaran diduga menilap dana desa Rp967.000.000 dari sejumlah item pekerjaan yang tidak terealisasi anggaran tahun 2024.

Sejak dilantik sebagai Kepala Desa Kahale, Yohanis Rehi dinilai tidak pernah melakukan keterbukaan dalam menggunakan dana desa. Padahal, dalam APBDes disebut terdapat anggaran pencetakan bahlio untuk kepentingan informasi publik.

Berdasarkan surat pengaduan yang diterima timexntt.id perihal permohonan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kahale, Yohanis Rehi atas dugaan penyalahgunaan dana desa anggaran Tahun 2024, masyarakat menuliskan sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi alias nihil.

Dalam isi surat ini, masyarakat menduga Kepala Desa Kahale telah melakukan upaya memalsukan dokumen uang desa dan tanda tangan penerima Bantuan Langsung Tunai(BLT) pada tahun 2024.

Bahkan, Bupati dan Wakil Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka juga menyoroti pemanfaatan dana desa yang dinilai tidak berdampak pada sebuah perubahan.

Mereka dengan tegas perintahkan Inspektorat untuk mengaudit dana desa di 173 desa dan mengingatkan pendampingan desa supaya menjalankan tugas dengan baik.

Ketegasan Bupati dan Wakil Bupati SBD ini disambut baik oleh Camat Kodi Balaghar, Adi Mada. Ia menyebut ketegasan Bupati dan Wakil Bupati SBD sebagai bentuk dukungan terhadap pihak kecamatan dalam mengambil tindakan.

Adi Mada mengakui, sejak ia dipercayakan memimpin Kecamatan Kodi Balaghar ada lima desa dari 14 desa yang sering mendapat sorotan tentang penggunaan dana desa. Misalnya, seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai(BLT) dan honor.

Namun demikian, ketika melakukan pembinaan dengan cara pendekatan persuasif, tiga desa diantaranya dapat menindaklanjutinya.