Anehnya, laporan pertanggunjawaban terhadap anggaran tahun tersebut malah lolos dari pemeriksaan.

Proses pencairan pada tahun 2024 lalu pun mulus-mulus saja tanpa ada hambatan. Padahal, banyak pekerjaan yang tidak terealisasi.

Apakah ini bisa dikatakan gali lubang, tutup lubang? Apakah Anggaran yang cair pada tahun berjalan akan digunakan untuk menutup ‘hutang’ pada tahun sebelumnya?

Selama ini, selalu didalilkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan apabila ada pengaduan masyarakat. Padahal, ada pihak yang lebih berkompeten dalam mengawasi serta mengaudit seluruh pekerjaan desa pasca tahun anggaran berakhir.

Seharusnya, pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi dalam memastikan penggunaan dana desa supaya tepat sasaran dapat melakukan pencegahan sebelum proses pencairan tahun berikutnya dilakukan tanpa menunggu pengaduan masyarakat.

Selain itu, pencegahan dalam menyalahgunakan dana desa juga akan lebih efektif jika pihak-pihak yang berwewenang itu melakukan audit secara terbuka untuk masyarakat umum mulai dari tahap I, II dan III.

Kedatangan dirinya untuk bertemu Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam membahas berbagai pengaduan masyarakat soal pengunaan dana desa.

Untuk diketahui, baru-baru ini, Komisi I dan III DPRD Sumba Barat Daya telah melakukan Kunjungan Kerja(Kunker) bersama mitra kerja mereka di dua desa berdasarkan tembusan dari masyarakat perihal dugaan penyalahgunaan dana desa.

Kedua desa itu masing-masing berada di Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Kodi Bangedo, yakni Desa Panenggo Ede dan Desa Walla Ndimu.

Kunjungan kerja itu sebagai wujud keseriusan DPRD Sumba Barat Daya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Apalagi, pemerintah yang digawangi oleh Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wula dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka sedang upayakan membangun desa dengan dana desa yang terus mengalir setiap tahun.

Tentunya, untuk mempercepat pembangunan dan kesejatheraan masyarakat membutuhkan kerja-kerja kolaborasi serta bersinergi dengan semua pihak.

Atas perbuatannya itu, masyarakat telah melayangkan pengaduan hingga memantik komisi I dan III DPRD Sumba Barat Daya untuk mendatangi desa tersebut, Selasa(25/03/2025).

Dikesempatan itu, sejumlah masyarakat turut hadir dalam mendengarkan penjelasan Kepala Desa Walla Ndimu dalam menanggapi berbagai aduan masyarakat.

Seorang tokoh perempuan Desa Walla Ndimu, Sarinah menyoroti sejumlah program kepala desa sejak 3 tahun terakhir yang dinilainya nihil. Padahal, dana desa yang dialokasikan terhadap program itu nilainya tidak sedikit.

Dengan berbagai temuan itu, Sarinah tak segan-segan meminta supaya Kepala Desa Walla Ndimi diberhentikan lantaran tidak memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, tidak ada masyarakat yang membenci pemerintah jika menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sayangnya, Kepala Desa Walla Ndimu tidak menjalankan tugas yang di amanahkan oleh masyarakat.

Bahkan, Kepala Desa Walla Ndimu diberi waktu hanya satu minggu untuk menyelesaikan segala bentuk temuan terhitung sejak kunjungan kerja komisi I dan III DPRD Sumba Barat Daya bersama mitra.

“Kami tidak main-main dalam menindaklanjuti segala bentuk pengaduan masyarakat. Bapak desa, silakan bereskan semua temuan itu selama satu minggu,” tegas Octavianus, Selasa(25/03/2025).

Dikesempatan itu, Anggota DPRD Sumba Barat dari Fraksi PDIP ini menyebut kehadiran komisi I dan III di Desa Walla Ndimu bukan berarti mau mencari kesalahan kepala desa.

Menurutnya, kehadiran mereka murni untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Walla Ndimu atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

Pasalnya, sebagai wakil rakyat, Octavianus menyebut mempunyai tugas dalam mengawasi kerja-kerja pemerintah. Termasuk pemerintah desa.

“Kami datang untuk menindaklanjuti pengaduan bapak mama. Bukan berarti kami bertujuan untuk cari-cari kesalahan kepala desa. Kami juga punya tugas pengawasan yang melekat,” jelasnya.

Hal itu ia minta untuk membuktikan beberapa poin pengaduan masyarakat yang dibantah oleh Kepala Desa Walla Ndimu, Yakobus Dendo Ngara.

“Saya minta Inspektorat sebelum kasus ini berlanjut, tolong sandingkan dokumen APBDes dengan fisik untuk membuktikan bantahan kepala desa. Kalau benar tidak soal, kalau salah ya tindak lanjut,” tegas Alfonsus.

Menurutnya, pengaduan masyarakat Desa Walla Ndimu bukan karena mau mencari-cari kesalahan kepala desa. Sebab, tindakan itu disebutnya sebagai wujud kesadaran masyarakat dalam mengawasi segala bentuk penggunaan dana desa.

Dengan adanya beberapa poin pengaduan masyarakat yang tidak dibenarkan, kata Alfonsus, itu karena tidak ada keterbukaan dari kepala desa.

Ia menjelaskan, jika kepala desa terbuka dalam menggunakan dana desa, maka diyakininya, masyarakat tidak akan multitafsir dalam melakukan pengaduan.

Ia di adukan atas perbuatannya yang diduga menyalahgunakan dana desa untuk sejumlah item kegiatan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Salah satu pengaduan masyarakat adalah tentang suntikan dana desa yang untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Masyarakat menilai penggunaan anggaran yang bombastis ini tidak berdampak terhadap pembangunan desa. Sedangkan total anggaran yang di alokasikan untuk BUMDes Rp82 juta anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024.

Pengaduan masyarakat Desa Walla Ndimu ini dibenarkan oleh Camat Kodi Bangedo, Soleman Milla Ate bahwa ada alokasi anggaran untuk BUMDes. Namun, disebutnya, anggaran tersebut kurang lebih Rp85 juta anggaran tahun 2023 bukan Rp82 juta.

“Ada, tahun 2023, nanti perbaiki. Kalau tidak salah angkanya bukan Rp82 juta tapi Rp85 juta itu yang benar,” kata Soleman dalam membahas pengaduan masyarakat ketika Komisi I dan III DPRD Sumba Barat Daya melakukan kunker, Selasa(25/03/2025).

Kunker ini sebagai langkah serius DPRD Sumba Barat Daya melalui komisi I dan III dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Walla Ndimu tentang dugaan penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2022, 2023 dan 2024.

Selain komisi I dan II DPRD Sumba Barat Daya, dalam kunker ini juga turut hadir Dinas PMD, Inspektorat, Camat Kodi Bangedo dan sejumlah elemen masyarakat.

Diketahui, DPRD Sumba Barat Daya menerima pengaduan masyarakat Walla Ndimu pada tanggal 17 Maret 2025 lalu.

Tentunya, hal ini sebagai langkah komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memastikan aliran dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa.

Apalagi, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang digawangi oleh Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka yang berkomitmen dalam membangun desa melalui dana desa yang mengalir dengan nilai miliaran rupiah setiap tahun.

Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar. Saat ini, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Panenggo Ede masih terus bergulir.

Tentunya, ini sebagai langkah keberanian masyarakat dalam mengawasi segala bentuk proses pembangunan tingkat desa.

Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sedang berupaya dalam meminta seluruh kepala desa untuk membangun desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada di tengah efisiensi anggaran.

Siapa menyangka? Beberapa hari lalu masyarakat Desa Walla Ndimu juga melayangkan pengaduan ke sejumlah pihak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di Desa Walla Ndimu.

Berdasarkan isi surat yang diterima timexntt.id, masyarakat menilai pemanfaatan dana desa di Desa Walla Ndimu selama empat tahun terakhir ini tidak berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.