Kegiatan ini dinilai sebagai wujud perhatian Pemerintah Pusat dalam meningkatkan produktifitas pertanian masyarakat Sumba Barat Daya, NTT dengan meilihat semngat petani yang tak pernah surut.

Kepala Dinas Pertanian Sumba Barat Daya, Yohanis Frin Tuka mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah menunjuk Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menjadi lokus tanam perdana padi sawah yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan luas lahan 52 ribu hektar.

Sedangkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 25 hektar yang disiapkan, tepatnya di Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur.

Ia menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyukseskan program swasembada pangan, khususnya pada Optimalisasi Lahan(Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR).

Anggaran tersebut untuk menyukseskan sejumlah kegiatan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktifitas pertanian di tingkat daerah, khususnya di Sumba Barat Daya, NTT.

Dalam kegiatan ini, Dinas Pertanian SBD diminta untuk mengusulkan sejumlah kelompok tani untuk dilakukan survei oleh Dinas Pertanian NTT. Nantinya, Dinas Pertanian NTT akan menggandeng pihak Universitas Nusa Cendana(Undana) Kupang.

Mereka akan turun ke Sumba Barat Daya untuk melakukan Survei, Identifikasi dan Desain(SID) terhadap Calon Petani dan Calon Lokasi(CPCL) yang hendak menerima manfaat.

Sementara itu, ada 4 kegiatan yang akan dilakukan dalam memanfaatkan anggaran miliaran rupiah tersebut. Diantaranya, Optimalisasi Lahan(Opla), Irigasi Perpompaan(Irpom), Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier(Piter) dan Irpem.

“Tahun ini kita dapat bantuan APBN yang cukup besar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian. Ada 4 kegiatan. Sedangkan penanggungjawab penuh kegiatan ini adalah Dinas Pertanian Provinsi NTT, kita hanya siapkan lahan dan mengawasi saja. Nanti ketika kita mengusulkan nama-nama kelompok, pihak provinsi akan menggandeng Undana Kupang untuk datang survei,” kata Yohanis Frin Tuka ketika ditemui beberapa hari lalu.

Peningkatan PAD tahun ini disebut sebagai salah satu upaya strategis Pemerintah Sumba Barat Daya melalui Dinas Pertanian dalam memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalisasikan alsintan yang ada.

Sementara salah satu potensi sumber PAD yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian SBD adalah melalui pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

Saat ini, Dinas Pertanian SBD memiliki 25 unit alsintan, 18 diantaranya sedang beroperasi dan sudah menghasilkan pendapatan kurang lebih Rp173 juta hingga pada bulan ini. Dinas Pertanian SBD tetap optimis kalau target PAD pada tahun ini tetap tercapai.

Kepala Dinas Pertanian SBD, Yohanis Frin Tuka mengatakan, alsintan yang selama ini berfungsi sebagai sarana peningkatan produktivitas pertanian dapat dioptimalkan menjadi aset produktif yang menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Khusus di bidang pertanian, mereka telah berhasil mendatangkan bantuan mesin combain sebanyak 4 unit yang bersumber dari APBN anggaran tahun 2025.

Kemudian pada tahun 2026, mereka kembali berhasil mendapat 2 combain, sehingga total keseluruhannya 6 unit dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah.

Tentunya, ini menjadi keseriusan mereka dalam merealisasikan beberapa janji kampanye selama proses pilkada untuk meningkatkan dan memudahkan para petani dalam mengolah lahan pertanian. Apalagi, di masa sekarang ini, para petani sangat kesulitan dalam memanen hasil pertanian seperti padi sawah dan ladang dengan menggunakan tenaga manusia.

Secara teknis, penanganan peralatan seperti traktor besar dan mesin combain ditangani pemerintah karena biaya perawatan dan lain-lain cukup mahal. Dan pemerintah siap melayani bila masyarakat membutuhkannya.

Bantuan ini merupakan Pokok-Pokok Pikiran(Pokir) DPRD Sumba Barat Daya hasil aspirasi masyarakat yang diperjuangkan pada tahun 2025. Sedangkan, bantuan ini bersumber dari perubahan anggaran APBD II 2025 sebesar Rp950 juta.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui Dinas Pertanian pada tahun 2026 ini mempunyai program pompanisasi dan program optimalisasi lahan untuk peningkatan jaringan tersier dan menampung, serta menyalurkan air dengan baik.

Pada tahun 2025 lalu, di Kabupaten Sumba Barat Daya, kurang lebih sudah 1.565 hektar lahan yang dikerjakan. Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan, penyerahan bantuan handtracktor kepada 25 kelompok tani ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan DPRD dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Dengan bantuan ini, Bupati Ratu Wulla mengingatkan kelompok tani supaya memanfaatkan handtracktor dengan baik. Dengan begitu, ia meyakini bahwa hasil pertanian akan lebih meningkat lagi.

Bantuan ini bertujuan untuk memastikan pasokan air yang cukup, sehingga dapat menjaga produksi tanaman hortikulutura petani di wilayah itu.

“Terutama kelompok tani Lopes yang mendapatkan bantuan sumur bor. Hari ini saya hadir untuk meresmikan agar sumur bor ini bisa bermanfaat bagi kelompok tani yang ada di Desa Waimangura, ini dijaga dan dirawat baik-baik,” kata Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wull, Senin(20/10/2025).

Tentunya, kata Bupati Ratu Wulla, sumur bor yang ada di kelompok tani Lopes diyanikinya akan berdampak terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura.

Dengan demikian, juga diyakininya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kelompok.

“Hidup kita harus lebih baik, dan dengan kondisi efisiensi hari ini, saya akan memprioritaskan program-program pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat . Jadi saya berharap petani yang ada harus semakin bersemangat, kita harus bergandengan tangan, bekerja sama tidak boleh ada yang malas,” tambah Bupati Ratu Wulla.

Adapun bantuan yang diberikan kepada kelompok tani Kasumba Iya Teki, diantaranya 1 unit kultivator, 1 unit handtrackor dan 500 kg benih padi.

Bupati Ratu Wulla mengatakan, bantuan alsintan ini dapat dimanfaatkan oleh petani dalam mengolah lahan tanaman hortikultura. Dengan bantuan ini, petani diharapkan lebih giat serta menambah luas lahan.

Bantuan ini disebutnya sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung serta memudahkan pekerjaan petani dalam mengolah lahan pertanian demi meningkatkan pendapatan ekonomi.

Selain itu, bantuan ini juga disebutnya lagi dapat meningkatkan hasil produksi para petani. Dengan demikian, diyakininya kesejahteraan petani pun akan terwujud.

“Saya mau sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung bapak mama, oleh karena itu kami butuhkan keseriusan, butuh semangat bapak mama, butuh kerja keras untuk sama-sama kita membangun hidup. Membangun kita punya ekonomi rumah tangga kita membangun kita punya desa kita membangun kita punya Kecamatan kita membangun kita punya daerah,” kata Bupati Ratu Wulla seusai menyerahkan bantuan di kelompok tani Kasumba Iya Teki.

Kendati mendapat perlakuan yang tidak adil, 5 kelompok meminta bantuan DPRD SBD untuk menyuarakan persoalan tersebut hingga mendesak Dinas Pertanian untuk tidak mempersulit proses pencairan.

Keluhan itu pun memantik rasa empati dari anggota DPRD Sumba Barat Daya melalui ketua Komisi II, Heribertus Pemu Dadi.

Untuk diketahui, 5 kelompok yang gagal mencairkan tahap I dan II diduga karena tidak mengikuti intervensi pihak dinas dalam menggunakan pompa merk Lorentz.

Adapun 5 kelompok yang mendapat perlakuan tidak adil dari Dinas Pertanian SBD, diantaranya, kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

Selain 5 kelompok itu, 2 kelompok lainnya di Kecamatan Wewewa Barat, yakni kelompok tani Setia Mandiri, Desa Wali Ate dan kelompok tani Subur Makmur, Desa Kalimbu Tillu tidak pernah melakukan proses pencairan karena pekerjaan belum pernah dilakukan. Namun, anggaran Rp300 juta disebut sudah masuk ke rekening kelompok.

Mereka semakin mengeluh karena prerjuangan mereka sejak awal Mei belum mendapat kepastian tentang proses pencairan tersebut.

Sejumlah permintaan pihak Dinas Pertanian SBD selama ini pun mereka telah menuruti, termasuk membawa daftar harga barang yang sudah dibelanjakan.

Kendati sudah menuruti sejumlah permintaan pihak dinas, petani justru kembali perlakuan tak adil. Dengan begitu, pihak dinas pun dinilai hanya mau mencari alasan dalam mempersulit petani.

Untuk diikuti, bantuan sumur bor ini bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) anggaran tahun 2024 dengan sistim swakelola.

Sedangkan ada 33 kelompok tani sebagai penerima manfaat dengan total anggaran Rp300 juta per unit. 5 diantaranya harus menelan pil pahit karena gagal mencairkan tahap II dan III karena menggunakan pompa merk Lorentz.

Adapun 5 kelompok yang mendapat perlakuan tidak adil Dinas Pertanian SBD, diantaranya, kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

Ditemui, Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara membantah pernyataan Dinas Pertanian yang menyebut proses pencairan tahap II dan III baru dilakukan seusai pemeriksaan yang dilakukan pihaknya.

Menurutnya, soal dilayani pencairan atau tidak itu menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis. Apalagi tidak ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut.

“Siapa yang bilang menunggu dari Inspektorat? Jadi begini, tidak ada sangkut paut mau pencairan tunggu Inspektorat, tidak ada itu. Dia mau cair, cair sendiri, tidak ada mekanisme itu yang bilang tunggu Inspektorat. Kalau soal dilayani pencairan atau tidak itu tidak berkaitan dengan kami,” kata Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara dalam membantah pernyataan pihak Dinas Pertanian ketika ditemui, Senin(25/08/2025).

Oknum pegawai di Dinas itu diduga mencatut nama pegawai lain guna mendapatkan jatah dari perjalanan DAK. Pencatutan nama ini untuk perjalanan dinas berupa kegiatan fisik, termasuk perjalanan dalam monitoring pekerjaan sumur bor.

Perbuatan itu terbongkar ketika ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) yang berlangsung di Dinas Keuangan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam pemeriksaan itu, sejumlah nama pegawai termasuk tenaga kontrak mendapat undangan dari BPK RI untuk memberikan klarifikasi tentang perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK).

Dikesempatan itulah sejumlah pegawai yang dipanggil terkejut karena nama mereka dicatut, bahkan tanda tangan pun ditiru oleh oknum pegawai Dinas Pertanian yang tak bertanggungjawab. Dampaknya, mereka diminta untuk kembalikan uang yang tidak pernah diterima dari perjalanan dinas.

Sementara belasan kelompok lainnya yang menggunakan pompa merk Lorents disebut mendapat perlakuan berbeda. Hal ini pun memunculkan dugaan bahwa Dinas Pertanian SBD telah meneken MoU dengan perusahan Lorents untuk pengadaan barang.

Terbaru, 5 kelompok tani yang menggunakan pompa merk grundfos kembali mendapat undangan dari Kepala Dinas Pertanian, Yohanis Frin Tuka untuk membahas persoalan tersebut.

Meski sudah berkali-kali melakukan tatap muka, petani masih saja mendapat penjelasan yang sama, sehingga mereka menyebut Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) menyangkal hingga dinilai ‘putar balik’ tentang pekerjaan sumur bor anggaran tahun 2024.

“Kemarin itu dinas bilang jangan ungkit yang lama ketika mereka(dinas-red) melakukan monitoring. Jadi mereka bilang lagi tunggu Inspektorat turun periksa,” kata Ketua Kelompok Lara Daha, Marta Muda Kaka ketika dihubungi, Jumat(22/08/2025).

Berdasarkan isi Surat Perjanjian Kerja(SPK), pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 April hingga tanggal 10 Desember 2024 dengan sistem sewakelola. Dengan total anggaran satu kelompok Rp300 juta.

Sayangnya, meski pekerjaan ini menggunakan sistem sewakelola, Dinas Pertanian SBD disebut-sebut melakukan intervensi besar-besaran terhadap kelompok supaya memesan barang sesuai keinginan mereka. Bahkan, setiap kelompok diwajibkan menyetor uang Rp7,4 juta secara tunai.

Padahal, dalam proses sosialisasi pada bulan Mei 2024, kelompok diberi kewenangan penuh untuk memanfaatkan dana tersebut dengan baik.

Namun, dalam kenyataannya, pihak dinas justru menekan kelompok untuk memesan barang melalui perusahan Lorentz. Mereka juga menerbitkan 2 RAB yang membuat petani terjebak ketika melakukan belanja barang.

Seorang staf Dinas Pertanian SBD inisial H disebut telah meniru tanda tangan fasilitator yang mendampingi salah satu kelompok penerima bantuan sumur bor.

Bantuan sumur bor ini bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) anggaran tahun 2024 dengan sistim sewakelola. Dalam kegiatan ini, ada 33 kelompok tani yang menerima bantuan tersebut.

Ditemui, salah satu kelompok yang juga penerima bantuan sumur bor ini mengaku bahwa staf dinas pertanian dengan inisial H telah melakukan pemalsuan dokumen dengan meniru tanda tangan fasilitator.

H disebut nekat meniru tanda tangan karena fasilitator yang mendampingi kelompok itu sedang tidak berada di dinas.

“Fasilitator saya kurang tahu, kan dulu kami pencairan itu Pak H tiru saja tanda tangan. Saya bilang mau panggil, ada ini tanda tangan dia bilang begitu. Jadi dia(H) tiru sudah,” ungkap kelompok tersebut yang namanya diminta tidak dipublikasikan, Senin(11/08/2025).

Bukan hanya pengadaan papan informasi, pihak dinas juga meminta pengadaan marmer, meskipun tidak tercantum dalam RAB.

Sayangnya, hingga saat ini, papan informasi tersebut tidak terpasang di kelompok tani sejak bulan juli tahun 2024 hingga saat ini.

Untuk diketahui, bantuan sumur bor ini memggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) tahun 2024 dengan sistem sewakelola.

Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete mengatakan, dirinya sudah menyetor uang Rp7,4 juta atas permintaan salah satu staf pada dinas tersebut. Uang tersebut ia setor pasca pencairan tahap I pada 05 Juli 2024.

“Rp7,4 juta itu Pak Hans yang minta. Saya serahkan di Ibu Elsi Keraf 06 Juli 2024, sebenarnya saya serahkan di Pak Hans, tapi Pak Hans bilang serahkan di Ibu Elsi. Saya minta kuitansi, Ibu Elsi jawab bilang macam tidak percaya saya lagi, macam saya tipu lagi, jadi saya diam saja,” kata Theodorus, Senin(11/08/2025) ketika ditemui dikediamannya.

Petani pertanyakan kesepakatan hasil sosialisasi yang mana, pencairan akan dilakukan secara kolektif. Artinya, jika ditemukan kelompok yang bermasalah, maka akan berdampak dikelompok lain.

Sayangnya, ketika 5 kelompok dianggap bermasalah oleh pihak dinas, pencairan di kelompok lain pun tetap dilakukan.

Hal ini pun yang memicu amarah petani semakin memuncak. Mereka menduga bahwa ada yang tidak beres di dinas tersebut.

Untuk diketahui, 5 kelompok yang dianggap bermasalah ini bukan karena tidak menyelesaikan pekerjaan sumur bor, melainkan diduga karena menggunakan merk pompa Grundfoz. Sedangkan kelompok yang menggunakan pompa merk Lorentz mulus-mulus saja melakukan pencairan.

Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete mengatakan, sesuai hasil kesepakatan awal pada saat sosialisasi, pihak dinas menyampaikan bahwa proses pencairan dilakukan secara kolektif.

“Saya tidak kerja memang itu sumur bor. Memang saya ada minta tapi karena saya merasa cukup sulit, jadi saya batalkan,” kata Soleman, Kamis(07/08/2025) ketika diemui dikediamannya.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal, seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan mengaku sudah memperoleh informasi dari dinas bahwa anggaran sudah masuk direkening kelompok.

Namun, ia harus gagal melakukan pekerjaan tahap I karena pihak dinas belum kunjung kembalikan buku rekening dan stempel kelompok.

“Ada di dinas, setelah kami buka rekening, dinas tahan itu rekening karena nanti pencairan baru kami kasih mereka bilang begitu,” kata seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan ketika ditemui, Rabu(06/08/2025).

Menurutnya, pekerjaan tahap I tidak tersentuh bukan karena keinginan dirinya untuk tidak mengerjakannya. Melainkan, pengebor yang ditunjuk oleh dinas hanya satu kali datang ke lokasi tanpa melakukan aktivitas apapun.

Mirisnya, salah satu kelompok yang juga sebagai penerima bantuan sumur bor anggaran tahun 2024 hingga saat ini belum kunjung dikerjakan karena buku rekening masih ditahan oleh pihak dinas.

Dampaknya, kelompok itu gagal mengerjakan sumur bor dari tahap I. Pasalnya, hingga saat ini, mereka tidak diberikan buku rekening tersebut untuk proses pencairan tahap I.

Ditemui, seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan mengaku sudah memperoleh informasi dari dinas bahwa anggaran sudah masuk direkening kelompok. Namun, ia harus gagal melakukan pekerjaan tahap I karena pihak dinas belum kunjung kembalikan buku rekening dan stempel kelompok.

“Ada di dinas, setelah kami buka rekening, dinas tahan itu rekening karena nanti pencairan baru kami kasih mereka bilang begitu,” kata seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan ketika ditemui, Rabu(06/08/2025).

Menurutnya, pekerjaan tahap I tidak tersentuh bukan karena keinginan dirinya untuk tidak mengerjakannya. Melainkan, pengebor yang ditunjuk oleh dinas hanya satu kali datang ke lokasi tanpa melakukan aktivitas apapun.

Ia meminta salah satu kelompok tani untuk membayar pemilik mesin bor yang ditunjuk oleh mereka(dinas-red) untuk melakukan pengeboran di kelompok tersebut. Padahal, dalam Perjanjian Kontrak(PK), baru bisa dibayarkan apabila air sudah naik.

Untuk diketahui, dalam pekerjaan tahap I ini, Dinas Pertanian juga mengintervensi kelompok untuk menggunakan pengebor sesuai keinginan mereka. Pekerjaan ini juga mendapat suntikan dana Rp300 juta dari Dana Alokasi Kusus(DAK) tahun 2024 dengan sistem sewakelola.

Ditemui, seorang ketua kelompok tani yang namanya diminta tidak diberitakan mengaku bahwa pengeboran pernah dilakukan sekitar bulan Agustus atau September tahun 2024. Namun, tidak ada air yang ditemukan.

“Sehingga yang bor itu tidak mau lanjut lagi. Saya tidak bayar memang dan dia(pengebor) juga tidak mau dibayar karena air tidak ditemukan. Yang kirim orang bor ini dari dinas sendiri,” katanya lagi ketika ditemui, Rabu(06/08/2025) dikediamannya.

Diketahui, 5 kelompok tani yang hingga saat ini belum melakukan pencairan tahap II dan III, diantaranya kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

Awalnya, 5 kelompok ini diminta oleh Kepala Dinas Pertanian, Yohanis Frin Tuka untuk memasukan berkas daftar belanja barang untuk proses pencairan tahap II, Karolina justru memberi alasan berbeda.

Karolina disebut memberi penjelasan tidak sesuai dengan permintaan Frin Tuka ketika ditemui oleh Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete, Selasa(05/08/2025) di Dinas Pertanian.

Menurut Theodorus, Karolina menyampaikan kalau saat ini belum bisa proses pencairan karena mendapat surat dari pihak Inspektorat tentang penggunaan DAK pada pekerjaan sumur bor tahun 2024.

Theodorus merasa heran atas penjelasan Karolina yang berbeda dengan penyampaian Kepala Dinas yang meminta memasukan