Pernyataan sikap ini disampaikan ketika mencermati laporan utama Majalah Tempo edisi 13-19 April 2026, baik Judul dan halaman depan, serta isi tulisan dalam laporan utama.

Mereka berpendapat bahwa Majalah Tempo telah mem-framing Partai NasDem sebagai Partai Komersial melalui judul cover ‘PT NasDem Indonesia Raya TBK’.

Bukan hanya itu, judul cover tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Partai NasDem yang menganut prinsip nasionalisme, demokratisasi dan religiusitas.

“Majalah Tempo telah membentuk opini bahwa Partai NasDem dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis,” tambah seorang kader DPD Partai NasDem SBD, Fernandes dalam membacakan pernyataan sikap tersebut, Rabu(15/04/2026).

Para kader Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap bahwa tulisan mem-framing dan pembentukan opini merupakan cara sistematis merendahkan martabat pimpinan dan institusi Partai NasDem.

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Fraksi NasDem yang sebelumnya ditempati oleh Carolina Louro.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah SBD, Etmundus N. Nau, Wakil Ketua DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo dan Yus Bora, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK SBD, Markus Dairo Talu, Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, menegaskan bahwa proses penggantian antar waktu (PAW) merupakan bagian dari mekanisme dan kewenangan partai politik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Pada kesempatan ini, mewakili lembaga DPRD, saya menyampaikan terima kasih kepada saudari Carolina Louro atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya.

Kedua anggota DPR RI itu dinonaktifkan dari jabatannya buntut pernyataan mereka beberapa waktu lalu yang dinilai kontroversial dan mencederai perasaan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP NasDem, Hermawi Taslim, saat membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem pada Minggu(31/08/2025).

“Atas pertimbangan hal-hal tersebut diatas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi.

Menurutnya, dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

Dia menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

Terbukti, seorang kader partai Nasdem yang juga sebagai anggota DPRD SBD periode 2024-2029 dikabarkan akan segera di PAW.

Kabar itu semakin menguat ketika anggota DPRD SBD Fraksi Nasdem ini dikabarkan telah melakukan gugatan di Mahkamah Partai. Namun, usahanya harus sia-sia alias kalah.

Terkonfirmasi, Sekretaris DPD Partai Nasdem SBD, Thomas Tanggu Dendo mengatakan, informasi yang beredar saat ini tentang kader partai yang bakal di PAW merupakan urusan internal partai.

Mengenai hal itu, Thomas menegaskan, jika ada kader partai yang diberi sanksi berupa PAW sesuai dengan AD/RT partai. Tentunya kata dia sanksi itu akan berlaku kepada semua kader partai.

“Siapa pun kader kalau tidak loyal pasti dapat sanksi. Itu sudah diatur. Itu tentu urusan partai. Apa yang menjadi tahapan proses dari bawah ke tingkat pusat itu urusan pusat,” kata Thomas kepada sejumlah wartawan, Kamis(06/02/2025).

Rapat Konsolidasi tersebut melibatkan seluruh kader partai dan caleg terpilih pada Pemilu bulan Februari lalu.

Untuk diketahui, kedua partai pengusung Ratu Ngadu Bonu Wulla Talu dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka itu masing-masing memiliki 5 kursi di DPRD SBD dari lima dapil yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).

Dalam rapat Konsolidasi ini, tampak hadir Ketua DPC PDIP SBD, Kornelis Kodi Mete, Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo dan seluruh pengurus partai berlogo kepala banteng itu.

Bukan hanya kader PDIP SBD, Partai Nasdem juga melibatkan seluruh kader dan pengurus. Termasuk caleg terpilih periode 2204-2029.

Sementara rapat konsolidasi ini merupakan rapat perdana yang dilakukan oleh PDIP dan Nasdem sebagai partai pengusung calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, rapat konsolidasi itu sebagai langkah awal dalam kerja-kerja politik pemenangan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati.