Gagal melangkah ke senayan mewaliki Rakyat NTT daerah pemilihan II pada tahun 2024 dan kembali gagal menuju gedung Sasando dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024 tak menyurutkan niatnya untuk terus berkarya di Bumi Flobamorata.

Jane Natalia Suryanto atau yang akrab disapa Ibu Jane, Kak Jane atau Sis Jane ini terus melayani dan membantu masyarakat NTT melalui kegiatan sosial serta pengembangan pertanian dan peternakan.

Untuk bidang pertanian, Sis Jane mengembangkan Kebun Jane di Kabupaten Sumba Timur dan Belu.

Dan untuk peternakan, ada pengembangan ayam petelur dan Babi Sehat di Kabupaten Rote Ndao.

Bukti bahwa usaha yang dilakukannya mulai menunjukkan hasilnya adalah dengan adanya panen perdana Kebun Jane di Kabupaten Belu yang dilakukan pada Jumat (5/9/2025).

Panen perdana ini menghasilkan sekitar 15 ton hortikultura ini meliputi Cabai, Labu, Semangka Biji dan Non Biji, Melon Madu, dan pada akhir September akan ada panen Tomat , Edamame, Jagung, juga Wortel.

Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan petisi yang dibuat oleh Mercy Jasinta sejak 3 September 2025. Petisi tersebut telah beredar luas diberbagai platform media sosial.

Hingga berita ini ditayangkan, sudah 158.513 warga yang sudah menyatakan dukungan untuk menolak keputusan PTDH terhadap Kompol Cosmas Kaju Gae.

Diketahui, petisi tersebut ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi(KKEP) Polri, Pimpinan DPR RI dan masyarakat luas yang peduli pada keadilan.

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah keluarga besar, masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, serta sahabat dan rakyat kecil yang mencintai keadilan. Kami menyatakan sikap menolak keputusan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas Kaju Gae,” tulis Mercy Jasinta dalam petisi tersebut, dikutip timexntt.id, Jumat(05/09/2025).

Dalam petisi itu juga, Mercy Jasinta menuliskan bahwa Kompol Cosmas Kaju Gae merupakan putra Laja-Ngada yang sejak muda sudah mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan telah mengabdi di kepolisian dengan keberanian dan tanggung jawab.

Ia melengkapi daftar anggota DPR RI yang diberhentikan karena pernyataan kontroversi hingga menyebabkan demo besar-besaran. Pemberhentian ini terhitung Senin(01/09/2025).

Keputusan tersebut diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam keterangan resmi, Minggu(31/08/2025).

Sarmuji menjelaskan keputusan tersebut diambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat.

Selain itu, dia mengatakan Golkar berdukacita terhadap meninggalnya warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika memperjuangkan aspirasinya.

Oleh sebab itu, kata dia, keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir merupakan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Golkar.

Ia menegaskan, Pimpinan DPR RI juga telah sepakat akan mencabut besaran tunjangan anggota dewan serta kunjungan ke luar negeri diberhentikan sementara.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Selain itu, kata Prabowo, para Pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota mereka yang menyampaikan pernyataan yang membuat kegaduhan publik.

Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik, kata dia adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI.

PAN resmi mencopot Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI buntut pernyataan kontroversi mereka.

Keputusan itu diumumkan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui keterangan resmi, Minggu (31/8/2025).

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Viva dalam keterangan pers nya.

Viva menegaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan situasi politik dan sosial yang memanas beberapa hari terakhir.

Ia meminta masyarakat tetap tenang dan percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan polemik.

“Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

“Lagi kita kaji, dan Australia sendiri sudah melakukannya. Jadi ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” ujar Nezar, Rabu, (15/1).

Nezar mengatakan pihaknya saat ini sedang mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Usulan pembatasan umur untuk penggunaan media sosial tersebut masih dalam tahap kajian.

Ia mengimbau orang tua dan keluarga untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka di rumah.

Ia berharap para orang tua dan keluarga memantau aktivitas anak-anak di media sosial, termasuk akses ke konten yang berpotensi merugikan guna melindungi mereka dari dampak buruk yang dapat memengaruhi pendidikan dan kehidupan anak.

“Terus aktif memantau misalnya apakah akunnya juga dipakai untuk mengakses konten-konten yang itu bisa harmful, bisa berdampak buruk untuk sekolah di anak-anak,” ucap dia.

Selain itu dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 juga disebutkan enam model pilihan keserentakan pemilu dan rambu-rambu bagi pembentuk undang-udang dalam menentukan keserentakan pemilu yang akan digunakan tersebut.

Atas hal ini, Pemohon mendalilkan dampak pengaturan yang memerintahkan pelaksanaan pemilihan lima kotak membuat parpol tidak punya waktu cukup untuk melakukan rekruitmen dan kaderisasi politik guna mencalonkan anggotanya sehingga dinilai akan melemahkan kelembagaan parpol.

“Justru dengan adanya pemilu serentak, parpol harus lebih profesional dan strategis dalam menyusun daftar calonnya dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan loyalitas calonnya terhadap ideologi dan visi misi partai,” kata Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dalam sidang Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada Selasa (10/12/2024) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedatangan perwakilan keluarga almarhum Dini Sera Afrianti disambut oleh DPR RI Komisi III, Senin(29/07/2024).

Anggota Komisi III DPR RI gerama hingga mengucapkan beberapa kata kasar dalam menanggapi putusan hakim.

Selengkapnya simak video RDP DPR RI Komisi III bersama perwakilan keluarga almarhum Dini Sera Afrianti di bawah ini.

Ayah korban yaitu Ujang Suherman dan adik kandung korban Alfika Risma menghadiri audiensi yang dihadiri oleh para pimpinan Komisi III DPR RI dan seluruh perwakilan fraksi partai politik, Senin (29/7/2024).

Selengkapnya simak video berikut ini.