Terbaru, Bupati Ratu Wulla kembali menyampaikan secara terbuka tentang dugaan korupsi yang menyeret nama bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga tidak melakukan pembayaran belanja honor kepanitiaan dalam berbagai kegiatan lada dinas tersebut.

Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebut menilep honor sejumlah pegawai, termasuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Atas hal itu, Bupati Ratu Wulla perintahkan Inspektorat sebagai pihak audit internal untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menanggapi itu, Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara mengatakan, dirinya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggelapan honor yang dilakukan oleh bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun demikian, pemeriksaan baru akan dilakukan seusai libur lebaran. Pasalnya, tim Inspektorat SBD saat ini masih melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah ini.

Perbuatan yang diduga menilep honor kepanitaan pada sebuah kegiatan anggaran tahun 2025 sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk honor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda kembali membuat heboh masyarakat Sumba Barat Daya, NTT

Bukan hanya para pejabat daerah, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diduga menilap honor sejumlah guru honor Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

Sementara, jumlah uang yang diduga ditilep Bendahara tersebut berkisar sekitar Rp500 juta. Saat ini, sejumlah bukti telah dikantongi.

Bupati Ratu Wulla membenarkan adanya temuan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Menurut Bupati Ratu Wulla, ada beberapa penyalagunaan kewenangan yang menjurus ke tindak pidana korupsi karena oknum bendahara tersebut telah menggunakan sejumlah uang yang bukan menjadi miliknya.

“Ini sudah terbukti. Sehingga ini harus dibersihkan dan tidak boleh terjadi lagi. Ini masalah jadi saya harus bersih-bersih untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bupati Ratu Wulla yang dikonfirmasi sejumlah wartawan seusai melakukan sidak di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jumat(13/03/2026).

Bukan hanya Lawadi SBD, Kejari Sumba Barat juga berkomitmen dalam menuntaskan beberapa kasus yang hingga saat ini menjadi atensi masyarakat yang berada di tiga Kabupaten Pulau Sumba diantaranya Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah.

Termasuk dugaan korupsi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) di Yayasan Tunas Timur(Yatutim) di Kabupaten Sumba Barat Daya dan kasus ring road di Sumba Barat.

Untuk diketahui, sebelumnya dugaan tindak pidana korupsi tersebut ditangani oleh Bintang Latinusa Yusvantare yang kini telah pindah di Kejaksaan Marangin, Jambi. Sat ini, Ia digantikan oleh Agus Taufikurrahman.

Kendati baru seminggu dilantik sebagai kepala Kejari Sumba Barat, Agus menegaskan, pihaknya tetap komitmen dalam mengungkap kasus tersebut.

Komitmen itu sejalan dengan visi Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan berbagai perkara-perkara tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian negara.