Untuk saat ini, setiap pasangan calon sedang melakukan kampanye sesuai pembagian zona yang sudah ditetapkan.

Kendati tahapan kampanye sedang dilangsungkan, Bawaslu SBD rutin melakukan pengawasan disetiap titik kampanye yang berada di 11 Kecamatan. Hal itu demi memastikan proses kampanye yang kondusif.

Bukan hanya itu, Bawaslu SBD juga akan memantau setiap titip kampanye dalam memastikan kehadiran ASN dan Pemerintah Desa yang turut serta mengikuti kampanye pasangan calon tertentu.

Dihubungi, anggota Komisioner Bawaslu SBD, Emanuel Koro menegaskan, Bawaslu SBD sudah melakukan sosialisasi netralitas ASN di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya serta telah sumpah dan tanda tangan ikrar netralitas bersama seluruh Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.

“Dan kami sudah menekankan, memastikan seluruh ASN penjabat Desa, Kepala Desa, perangkat desa dilarang ikut terlibat dalam kegiatannya kampanye. Itu penegasan penting,” tambah Eman dengan tegas ketika dihubungi via telefon, Rabu(09/10/2024).

Rapat tersebut dihadiri oleh Komisioner sekaligus Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya, Emanuel Koro.

Ia didampingi oleh oleh staf Hukum,Pencegahan, Parmas dan Humas, Nithanel Waturangi Kawaleka.

Sedangkan Rakornas PHPU itu berlangsung dari tanggal 13–15 Agustus 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kehadiran Bawaslu Sumba Barat Daya yang membidangi Hukum dalam Rakornas evaluasi pemberian keterangan dalam sengketa perselisihan hasil pemilu Tahun 2024 merupakan kesempatan yang sangat luar biasa,” kata Emanuel.

Emanuel menyebut sebagai kesempatan yang luar biasa karena bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap kerja-kerja pengawasan.

“Dimana kami bisa mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pemberian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu kemarin,” ucapnya.

Dalam sosialisasi ini, Bawaslu SBD melibatkan pihak Pemda SBD, TNI POLRI, Mahasiswa, Pimpinan Partai Politik dan Insan Pers.

Sementara kegiatan sosiliasasi ini berlangsung di Hotel Anggrek, Rabu(31/07/2024).

Dalam materinya, anggota Bawaslu SBD, Kordiv HP2H, Emanuel Koro menjelaskan, kuatnya pencegahan perlu dibarengi dengan kuatnya penindakan atas adanya dugaan pelanggaran.

Ia menyebut Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan pencegahan dan penindakan dilakukan dalam satu tarikan nafas.

“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu,” tambahnya.

Emanuel menjelaskan bahwa pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Termasuk sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Demikian dikatakan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H), Emanuel Koro pada kegiatan Media Gathering Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya di aula hotel Sumba Sejahtera, Jumat(20/10/2023).

Emanuel mengatakan, mengingat jumlah tenaga pengawas di wilayah Sumba Barat Daya yang sangat terbatas, dirinya meminta supaya ada kerja kolaboratif antara wartawan dan Bawaslu SBD.

“Kawan-kawan wartawan memiliki tugas mulia dan independen. Sama halnya dengan Bawaslu. Untuk itu mari kita kolaborasi dalam memetahkan potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024,” ajaknya dalam kegiatan itu.

Kerja kolaboratif itu penting baginya dikarenakan dalam setiap proses pemilu yang berlangsung potensi kerawanan itu sering terjadi.

Bahkan, Emanuel memberi ruang kepada seluruh wartawan untuk menyampaikan pemetaan wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan pada Pemilu 2024 mendatang.