Untuk diketahui, mahasiswa yang bergabung dalam organisasi GMNI, GMKI dan PMKRI melakukan aksi damai di Polres, DPRD dan berakhir di Gedung Bupati Sumba Barat Daya, NTT, Rabu(10/09/2025).

“Saya ucapkan terimakasih atas semangat teman-teman mahasiswa, cipayung plus untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi,” kata Bupati Ratu Wulla ketika menerima massa aksi tersebut.

Dihadapan massa aksi, Bupati Ratu Wulla mengatakan, dirinya telah membatalkan sejumlah agenda penting sebagai bentuk menghargai kedatangan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Ia setia menunggu kedatangan para mahasiswa sejak pukul 12 siang waktu setempat.

Bukan hanya keoada mahasiswa, Bupati Ratu juga tidak menutup ruang jika ada masyarakat sipil dan pelaku UMKM yang mau bertemu dirinya akan selalu siap menerima, meski dengan beban kerja pelayanan yang padat.

Desakan itu datang dari para mahasiswa yang melakukan aksi damai, Rabu(10/09/2025) di Gedung DPRD Sumba Barat Daya, NTT.

Para massa aksi juga mendesak supaya ijin tambang pasir untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat seperti, pembangunan rumah dan batu kubur ketika ada yang meninggal segera diterbitkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD SBD, Heribertus Pemu Dadi mengatakan, DPRD akan bicarakan persoalan tersebut bersama Pemerintah, Polres, Kodim 1629 SBD, Kejaksaan dalam waktu dekat.

Heribertus tidak menafikan bahwa dirinya juga sangat membutuhkan pasir laut dalam membuat batu kubur ketika ada keluarga yang meninggal dunia, atau pun kebutuhan pembangunan rumah.

“Kita berusaha dalam waktu dekat, kita koordinasi dengan pemerintah, Kejaksaan, Polres dan Kodim 1629 SBD. Kalau untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga kita tanpa ada ijin, tidak ada yang berani, Bupati dan kita semua tidak mau masuk penjara. Siapa yang mau langgar hukum?” tegas Heribertus.

“Apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah keinginan kita semua dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya yang kita cintai,” kata Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Rabu(10/09/2025) ketika menerima mahasiswa yang melakukan aksi damai di Gedung DPRD.

Dihadapan para mahasiswa, Rudofl menggambarkan sepintas tentang tunjangan DPRD SBD. Menurutnya, penetapan tunjangan DPRD Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri).

Ia menyebut DPRD Kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perda dalam menaikan tunjangan. Jadi, segala bentuk keungan yang diterima oleh DPRD Kabupaten menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kaitan dengan tunjangan DPRD, saya gambarkan bahwa tunjangan DPRD ini dibawah Kementerian Dalam Negeri, kami tidak bisa membuat undang-undang untuk kesejahteraan kami sendiri di DPRD, beda kalau di Pusat, supaya kita bisa pilah,” jelas Rudolf.

Pemerintah dan DPRD pun juga tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini. Mereka bahkan sudah melakukan survei dibeberapa titik pantai yang dianggap mampu menyediakan potensi pasir untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Sayangnya, Pemerintah Daerah juga memiliki batas kewenangan dalam mengatasi ijin tambang pasir tersebut.

Sehingga, saat ini masih menunggu Pemerintah Provinsi untuk keluarkan diskresi yang dinilai dapat dijadikan Pemda untuk mengambil kebijakan.

Menariknya, dalam aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa pada Rabu(10/09/2025), mereka tidak hanya menyoroti soal perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTWR).

Dalam orasinya dihadapan sejumlah anggota DPRD Sumba Barat Daya yang hadir, Ketua BEM Unika Weetebula, Yasinta Boka menyoroti pengusaha-pengusaha yang selama ini menambang pasir dengan menggunakan alat berat.

Menurutnya, selama ini telah terjadi pembiaraan terhadap pegusaha-pengusaha. Sehingga penggunaan pasir laut untuk kepentingan proyek pun berdampak pada abrasi pantai, sehingga saat ini masyarakat kecil yang dikorbankan.

Mersiani yang juga aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) Sumba Barat Daya menanyakan itu karena banyak yang meragukan eksistensi mahasiswa dizaman sekarang ini.

Padahal, kata dia, peran mahasiswa dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah sering dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia menyayangkan bahwa aksi-aksi mahasiswa tidak mendapat realisasi yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Menurutnya, jika masyarakat sejahtera dan praktik korupsi dihindari, maka akan berdampak pada meningkatnya Sumber Daya Manusia(SDM) dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

“Nah, bagaimana kami sebagai mahasiswa berperan tetapi tidak mendapat dukungan pemerintah. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Prof tadi yang berkaitan dengan mahasiswa. Selama ini mahasiswa sering demo tentang kemanusian, namun tidak pernah dijawab oleh pemerintah,” tanya Mersiani kepada Prof Simon Sabon dalam kegiatan Kuliah Umum sebagaimana dikutip timexntt.id dari chanel youtube Unika Weetebula, Kamis(19/12/2024).

GMNI SBD apresiasi karena Kejaksaan Sumba Barat sudah mengungkap serta menetapkan dan menahan 2 tersangka atas kasus dugaan korupsi di Perusahan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Lawadi SBD.

“Pada kesempatan ini, saya atas nama ketua DPC GMNI SBD memberikan apresiasi kepada kejaksaan Negeri Waikabubak. Atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, sehingga hari ini pada tanggal 28 Oktober 2024 dapat di tetapkan tersangka di balik meruginya Perumda Lawadi SBD,” apresiasi Ketua DPC GMNI SBD, Dedianto Daghu Kezo ketika dikonfirmasi oleh timexntt.id, Senin(28/10/2024).

Dedianto juga menyampaikan rasa syukurnya karena telah mendapat jawaban atas segala bentuk gerakan perjuangan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI SBD yang telah menyuarakan segala bentuk kebijakan yang tidak berpihak terhadap pembangunan daerah.

Dedianto menyampaikan rasa syukur itu karena mengenang kembali proses perjuangan GMNI SBD sejak awal yang penuh tantangan dalam mengungkap dugaan korupsi di Lawadi SBD yang sudah merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Sementara pemeriksaan terhadap 2 tersangka berlangsung sejak pukul 11 siang hingga pukul 14.30 waktu setempat. Sehingga proses pemeriksaan dilakukan kurang lebih selama 5 jam.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Hero Ardi Saputro dalam konferensi pers seusai penahanan 2 tersangka, NK dan PM.

“Untuk pemeriksaan hari ini sebenarnya ada 3 orang. Dan pemeriksaan terhadap 2 orang dilakukan masing-masing mulai jam 11 tadi selesai kurang lebih tadi setengah tiga. Jadi kurang lebih 5 jam,” kata Hero.

Hero menyebut, di jam yang sama, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kedua tersangka, NK dan PM.

Setelah melalui proses pemeriksaan kurang lebih selama 5 jam, NK dam PM langsung ditahan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, keduanya sedang ditahan di Lapas Waikabubak, Sumba Barat, NTT.

Untuk diketahui, perusahan Lawadi merupakan milik pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) Nusa Tenggara Timur(NTT) yang didirikan beberapa tahun silam.

Pemerintah gelontarkan anggaran sebesar Rp5 Miliar lebih untuk melancarkan berbagai jenis program demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat Daya.

Namun demikian, anggaran miliaran rupiah itu yang dialokasikan malah diduga tidak berdampak pada pembangunan daerah.

Kendati tercium aroma tak sedap dari perusahan itu, Kejaksaan Sumba Barat menggeledah ruang kerja Bupati, Sekda dan Kantor Perusahan Lawadi beberapa bulan lalu.

Dipertengahan tahun 2024 ini, Kejaksaan Negeri Sumba Barat kembali menyebut bahwa akan segera mengungkap tersangka pada dugaan tindak pidana korupsi di perusahan Lawadi SBD.

“Untuk kasus Lawadi, tersangkanya akan ditetapkan dalam bulan Agustus mendatang,” kata Kajari Sumba Barat, Bintang Latinusa Yusvantare dikutip timexntt.id, Senin(22/07/2024).

DPRD SBD meminta audit karena melihat pembangunan Alun-Alun Tambolaka yang disebut sebagai icon kota malah tidak sesuai ekspektasi masyarakat Sumba Barat Daya.

“Coba lihat saja, kalau hujan, air tergenang semua. Tidak ada drainase disekitar situ. Kalau hujan malah becek,” tegas Anggota DPRD SBD, Yohanes Routa Geli ketika ditemui, Minggu(23/06/2024).

Menanggapi soal pembuatan tiga tungku di pusat Kota Tambolaka tersebut, Anggota Komisi B DPRD SBD itu menilai belum layak.

Dia menilai pembuatan tiga tugu di tiga titik itu akan menyebabkan kemacetan yang parah. Sebab, belum ada pelebaran jalan.

“Itu tidak layak. Belum ada pelebaran jalan sudah dipaksakan. Urgensinya apa? Itu akan mempersempit ruas jalan. Apalagi ada tiga tungku dititik yang berbeda dan ditengah jalan lagi,” tegasnya dalam mengkritisi pembangunan tiga tungku tersebut.

Yohanes menuturkan, pembangunan tiga tungku itu semestinya dipertimbangkan oleh pemerintah.

GMNI SBD menilai pembuatan patung di perempatan jalan pusat Kota Tambolaka berdampak pada sempitnya jalan tersebut.

Selain itu, GMNI SBD juga menilai akan menyebabkan kemacetan atau membuat pengguna jalan tidak nyaman.

Apalagi itu salah satu jalan keluar masuk menuju Bandar Udara Lede Kalumbang dan Pasar Omba Komi.

Bahkan, GMNI SBD juga menanyakan keterbukaan pemerintah tentang desain Alun-Alun Tambolaka yang terkesan disembunyikan. Dia meminta keterbukaan supaya menghindari dugaan-dugaan buruk terhadap pemerintah.

“Coba buka master plan, atau cetak saja lalu pajangkan biar kita lihat bersama apakah hasil pengerjaan sekarang yang katanya tahap satu itu sudah sesuai dalam desainnya?,” kata Ketua DPC GMNI SBD, Dediyanto Daghu Kezo dalam mengkritisi perencaan pembuatan patung tiga tungku Minggu(23/06/2024).

Ketua DPC GMNI SBD, Dediyanto Daghu Kezo mempertanyakan urgensi dari pembuatan patung tiga tungku di Alun-Alun Tambolaka.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Sumba Barat telah menyita uang sebesar Rp450 juta di kantor perusahan Lawadi SBD beberapa bulan lalu.

Penyitaan itu merupakan rangkaian kegiatan penyidik Kejari Sumba Barat yang terus memproses dugaan tindak pidana korupsi di perusahan tersebut.

Sementara uang sebesar RP450 juta yang disita oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat bersumber dari anggaran tahun 2020 hingga tahun 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bintang Latinusa Yusvantare mengatakan, pihaknya terus bekerja keras dalam menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di perusahan Lawadi SBD.

“Saat ini, tim inspektorat sedang melakukan perhitungan dan harapan secepatmya selesai sehingga penanganan kasus tersebut secepatnya tuntas hingga disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang,” jelas Bintang Latinusa Yusvantare.

Walau bergabung di organisasi ekstra kampus, Marten Roga Ate membuktikan bahwa organisasi tidak menghalangi proses perkuliahan.

Terbukti, dengan riwayat pekerjaan orangtua sebagai petani, dirinya pun berhasil menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).

Diketahui, Persatuan Alumni(PA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indobesia(GMNI), Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT) sudah terbentuk sejak tahun 2016.

PA GMNI SBD terbentuk setelah organisasi yang memiliki motto Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang itu resmi mengibarkan bendera di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2015.

Lalu siapa ketua PA GMNI SBD yang ditunjuk saat itu? Berikut timexntt.id akan mengupas profil Ketua PA GMNI SBD.

Ketua PA GMNI SBD, Marten Roga Ate merupakan putra kelahiran Puu Redapa, Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat yang bergabung di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI) sejak tahun 2004 silam.

Menanggapi itu, Ketua DPC GMNI SBD, Dediyanto Daghu Kezo menyebut pernyataan Bupati SBD sebagai bahasa pelarian untuk mengamankan diri.

“Masa ia(Bupati SBD) sekelas pimpinan daerah yang diketahui sebagai pihak yang sponsori PD Lawadi dengan kontrak kerjasama belum mengetahui seberapa besar kontribusi PD Lawadi terhadap daerah. Bagi saya pernyataan bupati SBD hanyalah bahasa pelarian untuk mengamkan dirinya,” tegas Dediyanto, ketika dimintai tanggapannya, Rabu(17/04/2024).

Padahal, kata mantan Ketua Gematamera itu pemerintah telah meneken kerjasama sejak beberapa tahun lalu dengan menyuntik anggar sekitar Rp5.150.000 Miliar.

Dengan anggara yang bombasti itu, dia menyayangkan pernyataan Bupati SBD yang mengaku belum mengetahui kontribusi perusahan Lawadi SBD.

“Toh sampai dengan detik ini juga belum di ketahui seberapa besar kontribusi PD Lawadi terhadap daerah, ini pembohongan apa lagi? Sangat disayangkan hal – hal seperti ini segala upaya dilakukan untuk di tutup tutupi. Maka jadi apa, ini Kabupaten SBD kedepannya?” kesalnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu), Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT) resmi memiliki ketua baru.

Diketahui, ketua yang baru bersama kedua anggota komisioner lainnya resmi dilantik secara langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Sabtu(19/08/2023) yang lalu di Jakarta.

Saat itu, anggota komisioner Kabupaten Sumba Barat Daya juga dilantik bersamaan dengan sejumlah komisioner Bawaslu dari berbagai kabupaten Kota.

Namun demikian, masih banyak yang belum tahu profil dari ketua Bawaslu SBD NTT periode 2023-2028. Untuk itu, selatsumba.com akan mengajak anda supaya mengenal lebih dekat ketua baru tersebut.

Sebut saja, Ketua Bawaslu SBD memiliki nama lengkap Yeremias Bayoraya Kewuan alias Jermy.

Jermy merupakan putra kelahiran Lamaole, 26 September 1982. Sebelum menjabati jabatan sebagai ketua Bawaslu SBD, Jermy bekerja di dunia pemberdayaan masyarakat termasuk filmaker dengan mendirikan PT Media Orang Kampung.

Tuntutan tersebut buntut dari kerugian perusahan BUMD Lawadi SBD sebesar 2 Miliar dari total anggaran Rp5.150.000.000.

Kerugian itupun di akui oleh Direktur Perusahan BUMD Lawadi SBD setelah menerima massa aksi GMNI SBD, Jumat (16/06/2023).

Setelah tiba di gedung Bupati SBD, mahasiswa diterima secara langsung oleh Sekda SBD, Fransiskus Adilalo.

Dikesempatan itu, Sekda SBD, Fransiskus Adilalo mengatakan, pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat Daya sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahan BUMD Lawadi SBD.

“Perjanjian Kerja Sama itu dengan mengalokasikan anggaran yang pertama Rp150.000.000 dan yang kedua Rp5.000.000.000,” kata Fransiskus Adilalo.

Namun demikian, Dia menuturkan bahwa sampai saat ini, belum ada pertanggungajwaban perusahan BUMD Lawadi soal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai hasil Perjanjian Kerja Sama.

“Hasil dari perjanjian kerja sama yang kita harapkan untuk kontribusi terhadap PAD belum ada pertanggung jawaban” tuturnya.

GMNI SBD segel kantor Perusahan BUMD SBD setelah mendapat pengakuan direktur dihadapan publik.

Direktur perusahan BUMD Lawadi SBD mengakui bahwa mengalami kerugian sebesar 2 Milliar.

Kerugian itu diakuinya setelah menemui para aksi massa GMNI SBD ketika berorasi di depan Kantor BUMD Lawadi SBD, Jumat (16/06/2023).

Sontak, pengakuan Direktur Perusahan Lawadi membuat GMNI SBD geram dan meminta Direktur BUMD Lawadi SBD mundur dari jabatan serta menonkatifkan sementara perusahan tersebut.

Setelah mengetahui bahwa perusahan BUMD Lawadi SBD mengalami kerugian sebesar 2 Miliar, Ketua GMNI SBD, Dedianto Daghu Kezo mengecam untuk menyegel kantor perusahan BUMD Lawadi SBD.

“Kita segel kantor BUMD Lawadi kawan-kawan. Karena tidak jelas progresnya selama ini. Dan sangat belum berdampak pada pembangunan daerah. Segel,” geram Ketua GMNI SBD dalam orasinya.

Selain itu, Dedianto Dagho Kezo pun mengutuk keras atas penyalahgunaan uang negara di perusahan tersebut.