Ditemui, Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara membantah pernyataan Dinas Pertanian yang menyebut proses pencairan tahap II dan III baru dilakukan seusai pemeriksaan yang dilakukan pihaknya.

Menurutnya, soal dilayani pencairan atau tidak itu menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis. Apalagi tidak ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut.

“Siapa yang bilang menunggu dari Inspektorat? Jadi begini, tidak ada sangkut paut mau pencairan tunggu Inspektorat, tidak ada itu. Dia mau cair, cair sendiri, tidak ada mekanisme itu yang bilang tunggu Inspektorat. Kalau soal dilayani pencairan atau tidak itu tidak berkaitan dengan kami,” kata Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara dalam membantah pernyataan pihak Dinas Pertanian ketika ditemui, Senin(25/08/2025).

Ia meminta salah satu kelompok tani untuk membayar pemilik mesin bor yang ditunjuk oleh mereka(dinas-red) untuk melakukan pengeboran di kelompok tersebut. Padahal, dalam Perjanjian Kontrak(PK), baru bisa dibayarkan apabila air sudah naik.

Untuk diketahui, dalam pekerjaan tahap I ini, Dinas Pertanian juga mengintervensi kelompok untuk menggunakan pengebor sesuai keinginan mereka. Pekerjaan ini juga mendapat suntikan dana Rp300 juta dari Dana Alokasi Kusus(DAK) tahun 2024 dengan sistem sewakelola.

Ditemui, seorang ketua kelompok tani yang namanya diminta tidak diberitakan mengaku bahwa pengeboran pernah dilakukan sekitar bulan Agustus atau September tahun 2024. Namun, tidak ada air yang ditemukan.

“Sehingga yang bor itu tidak mau lanjut lagi. Saya tidak bayar memang dan dia(pengebor) juga tidak mau dibayar karena air tidak ditemukan. Yang kirim orang bor ini dari dinas sendiri,” katanya lagi ketika ditemui, Rabu(06/08/2025) dikediamannya.