Provinsial SVD Ende memberi penjelasan itu melalui surat yang ditandatangani oleh superior Provinsial SVD Ende , Pater Eman Embu sebagaimana yang diperoleh storintt.id, Rabu(06/05/2026).

Berdasarkan isi surat tersebut, Pater Eman Embu menjelaskan, sebelum penggusuran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dirinya sudah bertemu korban pada tanggal 23 Februari 2026 di Ende dan terakhir pada 03 Mei 2026 di Maumere, pertemuan itu berlangsung sehari menjelang penggusuran.

“Dalam pertemuan-pertemuan itu kami bersama-sama mencari jalan untuk mengatasi kesulitan yang sedang mereka alami,” tulis Pater Pater Eman Embu.

Dalam pertemuan yang paling akhir di Maumere pada 3 Mei 2026 lalu, keluarga korban meminta agar ada perwakilan SVD yang hadir jika Pemda benar melakukan penggusuran.

Untuk itu, Pater Pater Eman Embu menugaskan dua imam SVD, yaitu Pater Raymond Lorenzo Eureka (Erik) dan Pater Yosef Meda, untuk berada bersama mereka dan meminta agar penggusuran itu ditunda dan didialogkan lagi, tetapi Pemda Ende tetap pada rencananya dan melakukan penggusuran.

Penggusuran paksa menggunakan alat berat itu dinilai telah mengabaikan prinsip kemanusiaan. Pasalnya, sebelum penggusuran dilakukan, telah dilakukan upaya permintaan untuk ditunda, sayangnya hal itu diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, NTT.

Diketahui, penggusuran itu terjadi di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Potu Lando kecamatan Ende tengah.

Menyikapai atas perbuatan yang tidak berperikemanusiaan itu, DPC GMNI Ende turut angkat bicara.

DPC GMNI Ende menegaskan, pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat kecil, dan negara wajib hadir sebagai pelindung, bukan sebagai alat penindas dan dalam mengambil kebijakan harus taat pada prosedural.

DPC GMNI Ende juga menilai langkah pemerintah tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan serius terkait kejelasan status tanah, lemahnya komunikasi, serta minimnya pendekatan kemanusiaan dalam penyelesaian konflik.

DPD GMNI NTT menilai Pemerintah Kabupaten Ende tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis dan mengabaikan hak-hak dasar warga negara.

Selain itu, DPD GMNI NTT juga menilai penggusuran tanpa pendekatan dialogis, transparan, dan tanpa jaminan relokasi yang layak merupakan kebijakan yang tidak berkeadilan serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Secara konstitusional, tindakan penggusuran paksa ini disebut bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya, pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak untuk merasa aman dan UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40 yang menegaskan hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.