Pekerjaan tersebut memiliki jadwal kerja sejak 14 April hingga 30 Desember 2024 dengan anggaran Rp300 juta bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Sedangkan, Surat Perjanjian Kerja(SPK) antara PPK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan SBD sebagai pihak pertama bersama Poktan Tunas Baru dalam hal ini sebagai pihak kedua tertuang dalam nomor 41/SPK/PPK.DPKP/SBD/IV/2024.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Barat Daya, Karolina Loru Kii mengatakan bahwa jalan tersebut belum di Provisional Hand Over(PHO) atau serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada pemilik proyek.

Karolina menyebut pekerjaan ini baru melakukan pencairan tahap III sekitar bulan Januari 2025. Sehingga, disebutnya belum dilakukan serah terima pekerjaan.

Ia juga menegaskan, jika sudah PHO maka pekerjaan akan dianggap selesai. Namun saat ini, poktan masih punya PR yang harus diselesaikan.

Untuk diketahui, pekerjaan ini menggunakan anggaran sebesar Rp300 juta dari Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Barat Daya, NTT.

Sebelumnya, pekerjaan ini juga mendapat temuan dari Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pasca melakukan monitoring.

Setelah itu, bendahara Poktan Tunas Baru, Yulius Nani juga buka-bukaan atas jumlah uang diterima. Ia mengaku menerima fee Rp4 juta.

Hal itu pun dibenarkan oleh ketua Poktan Tunas Baru, Dominggus Umbu Pati. Walau sumber uang yang diberikan secara tunai itu merupakan bagian dari anggaran Rp300 juta, Dominggus menyebutnya bukan fee.

Dihubungi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton mengatakan, fee yang diterima seharusnya masuk sebagai kas daerah khusus pendapatan lain-lain yang sah.

Bagaimana tidak, ia berani membongkar soal fee proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Sebut saja, Yulius Nani Bulu. Ia merupakan bendahara kelompok tani Tunas Baru yang berada di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, NTT.

Yulius dengan jujur mengungkapkan bahwa dalam proyek Jalan Usaha Tani(JUT) yang menelan anggaran Rp300 juta dirinya mendapat fee sebesar Rp4 juta.

Yulius mengakui, uang yang diterima merupakan bagian dari anggaran pekerjaan jalan yang belum lama ini mendapat temuan dari Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Barat Daya.

Dari fee yang diterima, Yulius menyebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ia tidak menyangka bahwa perbuatan tersebut akan berdampak pada dugaan korupsi.

“Saya tidak tahu kalau akan ada masalah seperti ini. Saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari,” ucap Yulius dengan jujur ketika ditemui beberapa hari lalu.

Pekerjaan yang menggunakan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2024 ini juga menuai sorotan ketika bendahara mengaku mendapat fee Rp4 juta dari ketua poktan. Bahkan, hal itu pun diakui oleh ketua poktan.

Awalnya, pekerjaan yang disebut ada temuan ketika Pejabat Pembuat Komitmen, Karolina Loru Kii melakukan monitoring malah dibantah oleh Ketua Poktan Tunas Baru.

Karolina mengakui dirinya telah menjadikan temuan itu sebagai catatan khusus untuk ditindaklanjuti oleh poktan yang menjadi pihak kedua dalam pekerjaan yang menelan anggaran Rp300 juta ini.

Bukan hanya itu, Karolina justru menegaskan lagi bahwa akan menyampaikan di Inspektorat Sumba Barat Daya atas temuan tersebut. Dia bahkan berjanji akan kembali melakukan monitoring bersama Inspektorat.

Kendati dinyatakan oleh PPK bahwa adanya temua, Ketua Poktan Tunas Baru, Dominggu Umbu Pati tidak segan-segan menepis pernyataan PPK yang dalam pekerjaan ini sebagai pihak pertama.

Sebelumnya, pekerjaan ini mendapat temuan dari Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Temuan itu pun dijadikan catatan khusus oleh PPK, Karolina Loru Kii yang juga dalam hal ini sebagai pihak pertama untuk ditindaklanjuti oleh Poktan atau sebagai pihak kedua.

Kendati menuai sorotan, timexntt.id terus melakukan upaya penelusuran tentang penggunaan anggaran yang bombastis tersebut.

Mirisnya, pengakuan bendahara, Yulius Nani Bulu malah mengejutkan. Bagaimana tidak, Yulius mengaku mendapat fee Rp4 juta dari pekerjaan ini.

Yulius menerima uang itu secara tunai dari ketua poktan pasca pencairan tahap II dan tahap III. Ia mengakui lagi bahwa uang yang diterima merupakan fee dari anggaran Rp300 juta tanpa dimintanya.

“Saya terima Rp4 juta dari anggaran Rp300 juta ini secara tunai dari ketua. Masing-masing tahap II Rp2 juta dan tahap III Rp2 juta,” ngaku Yulius.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Dinas Pertanian Sumba Barat Daya mengakui adanya temuan lapangan.

Ia meminta Poktan Tunas Baru untuk segera membuat deker dan tembok penahan pada titik yang digenangi air.

Disisi lain, timexntt.id berupaya mendatangi berbagai pihak yang punya tanggung jawab besar dalam proyek yang menelan anggaran Rp300 Juta ini.

Ternyata, wartawan timexntt.id berhasil mengantongi fakta terbaru ketika menemui bendahara Poktan Tunas Baru, Yulius Nani Bulu.

Yulius mengatakan, dirinya dalam pekerjaan ini hanya memiliki tugas dalam proses pencairan.

Yulius menyebut dirinya juga tidak memegang uang pasca pencairan di Bank NTT Weetebula. Sebab, kata dia, uang yang dicairkan langsung diserahkan kepada ketua poktan secara tunai. Dengan begitu, ia tidak mengetahui pembelanjaan dalam proyek ini.

Mirisnya lagi, seluruh kuitansi belanja untuk kegiatan ini tidak diketahuinya. Pasalnya, selama proses pembelanjaan dilakukan oleh ketua poktan tanpa melibatkan dirinya.

Untuk diketahui, jalan tersebut menelan anggaran Rp300 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Mirisnya, beberapa hari lalu, PPK pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya ketika menghubungi timexntt.id, ia mengaku terganggu atas rentetan pemberitaan tentang pekerjaan jalan tani yang dinilai kerja asal-asalan.

Ia mengaku terganggu secara psikologi lantaran beberapa media online juga mengangkat persoalan jalan usaha tani di Desa Kabali Dana.

Bukan hanya, karena mengaku terganggu, ia bahkan meminta supaya namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan.

Ia pun merasa dipojokkan ketika dicecar pertanyaan yang berkaitan dengan tugas pengawasannya. Bahkan, dimintanya supaya bertemu ketua Poktan dalam hal ini sebagai pengelola.

“Apa e, saya kok macam tidak nyaman sekali dengan pemberitaan yang beruntun ini,” ngaku PPK ketika menghubungi redaksi timexntt.id beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, jalan usaha tani habiskan anggaran Rp300 juta dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Pekerjaan ini dikabarkan, dikerjakan sejak bulan April 2024 dengan kalender kerja hingga Desember 2024.

Namun demikian, beberapa kenjanggalan dalam pekerjaan tersebut menuai sorotan termasuk dari lembaga legislatif Kabupaten Sumba Barat Daya turut angkat bicara.

Dihubungi, Wakil Ketua I DPRD Sumba Barat Daya, Thomas Tanggu Dendo menyayangkan atas pekerjaan jalan tani yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat malah menuai sorotan.

Apalagi, kata dia, dimusim hujan ini mestinya tanaman petani bisa diselamatkan. Bukan malah rusak yang disebabkan oleh genangan air.

“Sangat disayangkan. Seharusnya jalan tani itukan dikerjakan dengan baik dan dibuat bukan untuk merusak tanaman petani. Kalau memang sudah ada temuan tentang tidak ada deker dan tembok penahan maka wajib ditindaklanjuti,” kesal Thomas ketika dimintai tanggapannya, Rabu(12/02/2025).

Benar saja, Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) atas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus(DAK) mengakui adanya temuan ketika melakukan monitoring di lokasi tersebut.

Terkonfirmasi, PPK pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya yang namanya enggan disebutkan mengatakan, dirinya bersama Kabid PSP telah melakukan monitoring di lokasi jalan usaha tani yang berada di Dusun Pancasila, Desa Kabali Dana.

“Betul, tadi saya bersama Kabid PSP sudah turun monitoring sekaligus mengajak ketua kelompok Tunas Baru,” ngaku PPK itu ketika dikonfirmasi, Senin(10/02/2025).

Hasil dari monitoring itu, ia mendapati genangan di lahan tanaman jagung warga. Ia menyebut temuan itu sebagai catatan khusus yang wajib ditindaklanjuti oleh kelompok tani Tunas Baru.

Menurutnya, di titik itu perlu ditambahkan deker dan tembok penahan untuk menyelamatkan tanaman warga dari genangan air.

Bagaimana tidak, jalan tani yang semestinya memudahkan petani malah menjadi masalah serius bagi mereka.

Padahal, anggaran yang digunakan dalam proyek ini sebanyak Rp300 juta. Namun, pekerjaannya dinilai dikerjakan secara abal-abalan. Tentunya, kelalaian ini tidak terlepas dari pengawasan oleh pihak yang berkompeten.

Dalam catatan ini, redaksi akan mengajak anda untuk mengulas kembali berbagai keluhan warga hingga janji-janji pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan jalan usaha tani di Desa Kabali Dana hingga menghadirkan dugaan korupsi.

Simak catatan ini hingga selesai supaya tidak gagal paham dalam menarik kesimpulan.

SUMBER ANGGARAN JALAN USAHA TANI DI DESA KABALI DANA, WEWEWA BARAT

Berdasarkan informasi yang diperoleh timexntt.id, jalan usaha tani di Desa Kabali Dana yang memiliki volume kurang 1,5 KM ini mengunakan Dana Alokasi Khusus(DAK) dengan total anggaran Rp300 juta.

Bagaimana tidak, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengawasan mereka dengan jumlah anggaran yang terbilang besar itu malah menuai keluhan.

Sebab, dua titik yang dijanjikan untuk membuat deker malah dikerjakan secara abal-abalan. Benar saja, dua deker tersebut terbuat dari pipa kemudian dilapisi tanah sirtu.

Bukan hanya deker, tembok penahan yang dijanjikan pun tidak dikerjakan. Masyarakat juga keluhkan ketebalan sirtu yang saat ini sudah terkikis air hujan.

Kendati mendapat keluhan itu, Dinas Pertanian SBD melalui Kabid PSP, Haris Matutina beberapa minggu lalu mengatakan akan segera turun melakukan monitoring untuk memastikan keluhan masyarakat tersebut.

Bahkan, disebutnya kala itu, pihaknya kemungkinan akan turun bersama Inspektorat SBD.

“Karena Senin sampai Rabu libur, paling hari Kamis atau Jumat baru kami bisa turun mungkin sama-sama dengan Inspektorat,” kata Haris yang dihubungi pekan lalu.

Tersiar kabar bahwa jalan usaha tani di desa ini diklaim sebagai Pokok Pikiran(Pokir) DPRD SBD.

Namun, ada juga yang menyebut bahwa sumber anggaran jalan itu merupakan dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yang dikelola oleh kelompok tani.

Bukan hanya soal sumber anggaran, masyarakat juga mengeluhkan ketebalan sirtu dan pembuatan deker dari pipa.

Bahkan, Dengan total anggaran yang bombastis itu, masyarakat menduga bahwa pekerjaan jalan usaha tani dilakukan secara abal-abalan.

Persoalan itupun memicu dugaan masyarakat bahwa pengawasan pada pekerjaan ini tidak berjalan secara maksimal.

Kendati tersiar informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya soal kepastian sumber anggaran jalan tersebut, Kabid PSP Dinas Pertanian SBD, Haris Matutina angkat bicara.

Haris menegaskan, jalan usaha tani di Desa Kabali Dana merupakan murni dikerjakan oleh kelompok tani dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Dan juga harus mempertimbangkan skala prioritas serta asas manfaat atas program yang akan dijalankannya itu agar dapat berjalan dengan baik serta memberi dampak positif kepada masyarakat kecil.

Tapi hal itu sepertinya tidak berlaku di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Bagaimana tidak, di tahun 2024 pengerjaan Jalan Usaha Tani(JUT) telah menguras anggaran Dana Alokasi Kusus(DAK) hingga ratusan juta rupiah.

Sayangnya, pekerjaan yang menelan anggaran ratusan juta itu tidak begitu direspons positif oleh masyarakat setempat.

Terpantau di lokasi, jalan yang dibangun sejak tahun 2024 itu tampak sudah terkikis oleh air hujan. Bahkan badan jalan sudah mulai tertutup semak belukar. Rerumputan liar tampak subur menutupi badan jalan hingga tak layak lagi disebut sebagai jalan.

Terkonfirmasi Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian(PSP) Dinas Pertanian Sumba Barat Daya, Haris Matutina mengatakan pihaknya akan turun melakukan monitoring.

Dalam artikel ini juga, redaksi timexntt.id juga akan mencoba mengulas kembali segala bentuk keluhan masyarakat.

Masih tentang pekerjaan jalan usaha tani di Dusun Pancasila, Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang hingga sekarang menjadi sorotan.

Bagaimana tidak, jalan usaha tani yang diketahui bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) dengan total anggaran Rp300 juta itu malah sulit dimanfaatkan oleh masyarakat petani.

Mirisnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanes Frin Tuka mengakui bahwa pernah satu kali melakukan monitoring di lokasi tersebut.

Sayangnya, ia hanya monitoring dititik yang bisa dilalui kendaraannya. Sedangkan, dibagian titik yang sulit diakses, ia malah tidak melakukan pengawasan di sana.

“Saya juga pernah lewat tetapi tidak sampai ke bawah,” ngaku Yohanes yang dihubungi beberapa hari lalu.

Jalan usaha tani yang bersumber dari DAK dengan total anggaran Rp300 juta menjadi sorotan lantaran dinilai tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun empat.

Benar saja, beberapa hari lalu, seorang petani jagung yang hendak memesan kendaraan roda enam untuk memuat hasil panennya mengaku kesulitan.

Pasalnya, kendaraan yang sudah mengetahui kondisi jalan itu tidak memberanikan diri untuk memasuki lokasi walau mendapat bayaran yang besar.

Hasil pantauan timexntt.id, bahwasannya posisi jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan hanya sebagian saja. Sedangkan, untuk keluar menuju ke Kampung Weelimbu, pengendara merasa kesulitan.

Bukan hanya persoalan itu, warga yang memiliki lahan pertanian di sana juga dijanjikan deker dan tembok penahan guna mencegah rusaknya tanaman pertanian bila musim hujan tiba.

Kadis Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya, Yohanes Frin Tuka mengaku satu kali melakukan monitoring di Jalan Usaha Tani(JUT) di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat.

Untuk diketahui, saat ini masyarakat pengguna jalan usaha tani itu mempertanyakan tembok penahan dan deker yang dijanjikan.

Sebab, mereka merasa rugi jika musim penghujan, sirtu jalan akan terkikis oleh air hujan. Dampaknya, hasil pertanian akan dikorbankan.

Sayangnya, ketika pekerjaan itu dianggap selesai, tidak ada deker dan tembok penahan yang dibuat disekitar lahan pertanian milik warga setempat.

Mereka juga pertanyakan soal keterbukaan informasi tentang jumlah anggaran serta volume jalan, jumlah deker, ketebalan sirtu dan tembok penahan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan(RAP).

Bahkan, selama proses pengerjaan jalan usaha tani itu disebut tidak terpasang papan informasi.

Dikonfirmasi, Kadis Pertanian Sumba Barat Daya, Yohanes Frin Tuka malah mengaku tidak mengetahui jumlah deker yang hendak dikerjakan dalam pembuatan jalan usaha tani tersebut.

Selain itu, jalan usaha tani juga menghubungkan lahan pertanian dengan jalan utama desa atau sumber daya pertanian.

Sebenarnya, dikutip dari berbagai sumber, jalan usaha tani dibangun oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, mempermudah pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian, mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan pendapatan petani.

Namun demikian, berbeda dengan jalan usaha tani yang berada di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bagaimana tidak, jalan usaha tani di desa itu malah dinilai tidak bermanfaat alias sulit dilalui oleh kendaraan roda empat maupun enam. Termasuk kendaraan roda dua dalam mengangkut hasil pertanian.

Jalan usaha tani yang dikabarkan telah dikerjakan pada tahun 2024 itu disebut menggunakan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah. Tidak diketahui pula siapa yang mengerjakan jalan tersebut.