Untuk diketahui, di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 173 desa dan 2 kelurahan yang menyebar di 11 kecamatan.

Khusus pemerintah desa, selama ini pembagian honor dilakukan setiap 6 bulan dalam setahun atau per-tahap.

Terobosan ini menjadi salah satu komitmennya pasca dilantik oleh Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla sebagai kadis PMD SBD beberapa minggu lalu.

“Kalau memang tidak ada kendala, kepala desa bersama perangkat saya merencanakan itu dan akan diusahakan supaya bisa menerima honor setiap bulan seperti ASN,” kata Benyamin, Senin(26/01/2026) ketika ditemui di ruang kerjanya.

Benyamin mengakui, bahwa salah satu kendala yang membuat kepala desa dan perangkat desa jarang aktif di kantor karena biaya hidup yang menuntut.

Menurut mantan Camat Wewewa Barat itu, mereka harus membagi waktu dalam mencari pekerjaan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga.

Bagaimana tidak, sejumlah temuan yang diminta untuk dibereskan malah dikerjakan tidak sesuai harapan.

Misalnya, rehabilitas kantor desa yang disebut menggunakan anggaran kurang lebih Rp7.650.000 malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Ia menutup lobang atap kantor desa dengan menggunakan selembar seng bekas.

Sebenarnya, dana desa tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan kantor desa. Termasuk rehabilitas.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas PMD SBD, Semon Lende. Ia tidak membenarkan jika dana desa digunakan untuk kegiatan tersebut.

Meski sudah “keras kepala” dan berbenturan dengan aturan dalam mengalokasikan dana desa ini, Kepala Desa Panenggo Ede malah tidak memanfatkan dengan baik.

Bukan hanya itu, pekerjaan jalan yang juga menjadi temuan dikabarkan dikerjakan abal-abal. Bahkan, titik kordinat jalan tersebut dipindahkan oleh Kepala Desa Panenggo Ede tanpa diketahui oleh masyarakat.

Terkonfirmasi, seorang warga Desa Panenggo Ede, Frans Pati Hagongo mengatakan, hingga saat ini belum ada pekerjaan yang dinilai tuntas berdasarkan temuan-temuan yang ada.

Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 173 desa dan semua telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Sayangnya, dari 173 BUMDes yang mendapat penyertaan modal dari uang desa malah dikabarkan tidak aktif alias fakum. Bukan hanya itu, hingga saat ini belum ada BUMDes yang dinilai berhasil atau bisa dijadikan percontohan.

Persoalan inipun memicu atensi publik dalam menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan BUMDes hingga mendesak pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan.

Ditemui, Kadis PMD SBD, Semon Lende mengakui bahwa dari 173 desa kurang lebih hanya 30 BUMDes yang aktif. Bukan hanya itu, Semon Lende malah sebut lagi bahwa rata-rata pembentukan BUMDes disalahgunakan oleh pemerintah desa.

Hal itu disebutnya lantaran banyak BUMDes yang tidak memiliki pengurus tetapi penyertaan modal tetap dilakukan. Bahkan, disebutnya lagi ada BUMDes yang mendapat penyertaan modal namun diambil kembali oleh kepala desa.

Aneh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende memberi klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut oknum pimpinan Dinas/Badan dilinhkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang diduga meminta jatah reman sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada bulan maret mendatang.

Padahal, ia mengaku tidak merasa sebagaimana pemberitaan yang beredar. Namun, tindakan dirinya dinilai aneh karena telah memberi klarifikasi terhadap persolan yang tidak dilakukannya. Ada apa?

Hal itu mencuat dipermukaan publik di awal tahun 2025. Dugaan itupun mematik perhatian publik hingga memicu kecaman dari berbagai pihak.

Walau dalam informasi yang beredar itu tidak disebutkan nama oknum Pimpinan Dinas/Badan, Pejabat Bupati SBD, Yohanes Oktavianus angkat bicara.

Yohanes menyebut dirinya telah memanggil Kadis PMD SBD, Simon Lende untuk memberikan klarifikasi atas informasi tentang dugaan meminta jatah reman terhadap kepala desa.

“Kadis (Simon Lende) saya sudah panggil dan meminta klarifikasi. Dan mengundang semua wartawan dan akan didampingi Inspektorat,” kata Yohanes ketika ditemui di kantor Bupati SBD beberapa hari lalu.

Berdasarkan pengakuan Simon Lende, Pejabat Bupati SBD menuturkan bahwa ia(Simon Lende) bersedia untuk diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum(APH).

“Dan bersedia untuk diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum. Karena itu pernyataan beliau sendiri beliau terhadap saya,” ungkap Yohanes.

SIMON LENDE PALING MERASA

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende memberi klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut oknum pimpinan Dinas/Badan dilinhkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang diduga meminta jatah reman sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada bulan maret mendatang.

Bahkan pernah disetor tunai melalui oknum staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD).

Untuk diketahui, pada hari Rabu(22/01/2025) kemarin Kepala Dinas PMD Sumba Barat Daya, Simon Lende mengundang sejumlah wartawan untuk melakukan klarifikasi atas informasi tentang dugaan pimpinan Badan/Dinas yang diduga meminta jata reman kepada desa.

Meski tidak disebut nama lembaga dan juga nama Pimpinan Dinas/Badan, Simon Lende malah merasa bahwa dugaan meminta jatah reman itu ditujukan kepada dirinya.

Ia merasa bahwasannya dinas yang dipimpinannya bersentuhan langsung dengan pemerintah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

“Memang dalam pemberitaan itu tidak disebut nama kadis, tetapi saya merasa karena saya pimpinan kadis PMD yang berhubungan langsung dengan kepala desa,” ngaku Simon.

“Saya mau mengklarifikasi tentang berita bahwa ada oknum kadis yang melakukan palak ataupun pungli terhadap penyaluran dana desa,” tambah Simon dalam memberi klarifikasi kepada sejumlah wartawan, Rabu, (22/01/2024) di ruang kerjanya.

Namun demikian, Simon merasa bahwa tudingan meminta jatah reman terhadap sejumlah kepala desa sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih diarahkan kepada dirinya.

Kendati memberi klarifikasi kepada sejumlah wartawan, Simon malah memilih tidak didampingi oleh inspektorat.

Padahal, ia diminta oleh Pejabat Bupati SBD, Yohanes Oktovianus untuk menyikapi informasi yang beredar tentang dugaan meminta jatah reman.

“Kadis (Simon Lende) saya sudah panggil dan meminta klarifikasi. Dan memgundang semua wartawan dan akan didampingi Inspektorat,” kata Yohanes ketika ditemui di kantor Bupati SBD, Rabu(22/01/2025).

Pejabat Bupati SBD juga telah memanggil Kadis PMD untuk memberikan klarifikasi terhadap dirinya.

Kepada Pejabat Bupati SBD, Simon mengaku tidak pernah melakukan sebagaimana dengan informasi yang beredar.

Simon juga mengatakan kalau ia bersedia diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum(APH) bilamana hal demikian dilakukannya.