Marten Mete dinilai tidak membereskan segala bentuk temuan sebagaimanan yang diakuinya ketika Kunjungan Kerja(Kunker) Komisi I dan III DPRD Sumba Barat Daya pada 12 maret 2025 lalu.

Dikabarkan pula, jalan yang dikerjakannya secara mendadak dengan volume 1.700 meter, masyarakat menilai dikerjakan secara abal-abalan. Bahkan, volume jalan yang dikerjakan kurang lebih hanya 600 meter.

Padahal kegiatan tersebut menelan anggaran Rp256.728.000 dari dana desa pada tahun 2024.

Bukan hanya jalan, sejumlah temuan lain juga disebut belum dibereskan, padahal saat itu, ia diberi waktu selama 2 minggu dalam menyelesaikannya.

Saat itu juga, Kepala Desa Panenggo Ede bahkan disebut terancam diberhentikan sementara jika tidak mampu membereskan temuan-temuan yang diakuinya.

Dengan tidak ada realisasi dalam penyelesaian temuan itu, masyarakat Desa Panenggo Ede kembali mengambil langkah dalam melayangkan pengaduan untuk yang kesekian kali.

Setelah mendapat sorotan soal rehabilitas kantor desa yang juga dikerjakan tidak tuntas, Marten Mete kembali menuai sorotan ketika mengerjakan jalan dengan volume 1.700 meter.

Berdasarkan informasi yang diperoleh timexntt.id, Kepala Desa Panenggo Ede mengerjakan jalan tersebut secara abal-abal. Bahkan, jalan yang menelan anggaran ratusan juta ini tidak digiling.

Bukan hanya itu, titik koordinat jalan sebagaimana yang dituangkan dalam APBDes dipindahkan secara sepihak oleh Kepala Desa Panenggo Ede, Marten Mete.

Marten memindahkan jalan itu tepat dibelakang rumah orangtuanya tanpa melalui musawarah desa dalam melibatkan masyarakat. Jalan yang dikerjakan ini pula dinilai tidak bermanfaat lantaran tidak ada rumah warga di sana.

Dikabarkan, pekerjaan jalan yang menelan anggaran Rp256.728.000 pada tahun 2024 dari dana desa ini dinilai dikerjakan tanpa memperhatikan kualitasnya.

Bagaimana tidak, sejumlah temuan yang diminta untuk dibereskan malah dikerjakan tidak sesuai harapan.

Misalnya, rehabilitas kantor desa yang disebut menggunakan anggaran kurang lebih Rp7.650.000 malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Ia menutup lobang atap kantor desa dengan menggunakan selembar seng bekas.

Sebenarnya, dana desa tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan kantor desa. Termasuk rehabilitas.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas PMD SBD, Semon Lende. Ia tidak membenarkan jika dana desa digunakan untuk kegiatan tersebut.

Meski sudah “keras kepala” dan berbenturan dengan aturan dalam mengalokasikan dana desa ini, Kepala Desa Panenggo Ede malah tidak memanfatkan dengan baik.

Bukan hanya itu, pekerjaan jalan yang juga menjadi temuan dikabarkan dikerjakan abal-abal. Bahkan, titik kordinat jalan tersebut dipindahkan oleh Kepala Desa Panenggo Ede tanpa diketahui oleh masyarakat.

Terkonfirmasi, seorang warga Desa Panenggo Ede, Frans Pati Hagongo mengatakan, hingga saat ini belum ada pekerjaan yang dinilai tuntas berdasarkan temuan-temuan yang ada.

Bagaimana tidak, desa yang semestinya menjadi Ibu Kota Kecamatan Kodi Balaghar malah menunjukan pemandangan yang tak elok. Bagaimana dengan desa-desa lain yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan?

Pantauan timexntt.id, Rabu(12/03/2025) kemarin, kantor Desa Panenggo Ede yang berada di pusat kota kecamatan memiliki gedung yang terkesan tak terurus.

Bukan hanya itu, tampak terlihat rumput yang sudah menjalar di tembok bagian belakang. Ruangan yang dijadikan sebagai tempat pemeriksaan ibu hamil seperti kandang ternak. Struktur organisasi juga tidak terpasang seperti di desa-desa lainnya.

Mirisnya lagi, kantor Desa Panenggo Ede juga tidak memiliki kursi. Dampaknya, ketika ada kegiatan, masyarakat harus duduk dengan beralaskan lantai.

Kantor yang berada tidak jauh dari Kantor Kecamatan Kodi Balaghar ini tidak memiliki jendela. Seng yang digunakan sebagai atap tampak keropos alias berlobang. Sementara, pada tampak depan pun tak terpasang tiang Bendera Merah Putih.