Sebelumnya, ketika ada permintaan mengganti barang karena tidak sesuai speck, kelompok sudah mengikuti dan menggunakan yang sesuai speck.

Barang yang tidak sesuai speck itu dipesan karena memesan tanpa melihat RAB. Sebab, kelompok belum mengantongi RAB saat itu.

Sementara itu, berdasarkan isi Surat Perjanjian Kerja(SPK) pekerjaan tersebut, pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 April hingga tanggal 10 Desember 2024.

Namun demikian, kelompok tani yang mendapat bantuan tersebut baru mendapat sosialisasi dari Dinas Pertanian SBD di akhir bulan Mei 2025.

Dalam sosialisasi itu, kelompok diminta oleh pihak dinas supaya memesan barang yang berkualitas tanpa menyebut nama merk tertentu.

Bahkan, ketika menandatangani RAB, kelompok tidak menemukan nama merk sebagaimana yang menjadi persoalan saat ini.

Sayangnya, ketika pekerjaan tahap I sudah selesai, kelompok mendapat tekanan dari Dinas Pertanian SBD hingga menyebabkan batalnya pencairan tahap II.

Disebut-sebut ada 5 unit pekerjaan sumur bor yang menelan anggaran Rp1,5 miliar bersumber dari DAK anggaran tahun 2024 belum selesai dikerjakan.

Dalam pekerjaan ini menggunakan sistem sewakelola. Kelompok Tani akan melakukan pencairan selama tiga kali dengan total anggaran Rp300 juta.

Pada tahap I, kelompok akan cairkan Rp75 juta, tahap II Rp135 juta dan tahap III Rp90 juta dengan kalender kerja hingga pada tanggal 20 Desember 2024.

Salah satu ketua kelompok yang ditemui timexntt.id, Selasa(26/04/2025) yang enggan namanya diberitakan mengaku bahwa pekerjaan sumur bor ini bermasalah karena mendapat intervensi dari dinas dan terkesan memaksakan dalam menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh mereka.

Dampaknya, pencairan tahap II harus dibatalkan lantaran Dinas Pertanian Sumba Barat Daya tidak memberikan rekomendasi pencairan.