Saat itu, Frin Tuka meminta 5 kelompok tani yang menggunakan merk Gronvos untuk mengantar laporan, tepatnya pada 06 Mei 2025 ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan.

“Silakan, besok kelompok antar laporan belanja barang yang sudah ada saat ini. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, tahap II bisa segera dicairkan. Kalau alasan bungkusan sudah hilang, bisa tunjukan dokumentasi berupa foto bungkusan barang sebagai bukti pertanggungjawaban,” kata Firn Tuka, Selasa(06/05/2025) ketika ditemui diruang kerjanya kala itu.

Sayangnya, ketika kelompok tani konfirmasi atas pemberitaan tersebut melalui WAG Sumur Bor yang beranggotakan seluruh kelompok tani penerima manfaat, Frin Tuka malah menuding pemberitaan wartawan tentang pernyataannya sendiri adalah omong kosong.

Amarah petani semakin memuncak karena pencairan tahap II hingga pada awal bulan Mei tahun 2025, Dinas Pertanian SBD belum kunjung memberikan rekomendasi pencairan.

Padahal, pekerjaan tahap I sudah tuntas dikerjakan 100 persen. Dalam proses pekerjaan tahap I, sejumlah kelompok blak-balkan kalau pemilik mesin bor yang digunakan adalah intervensi dari Dinas Pertanian SBD.

Pekerjaan ini sendiri menggunakan sumber anggaran DAK tahun 2024 dengan sistem sewakelola dengan total anggaran Rp300 juta.

Meski sudah 100 persen pekerjaan pada tahap I diselesaikan, Dinas Pertanian SBD malah melakukan tindakan yang dinilai telah merugikan petani.

Bagaimana tidak, Dinas Pertanian SBD menahan rekomendasi pencairan tahap II bukan karena kendala mangkraknya pekerjaan pada tahap I, melainkan karena kelompok tani tidak menuruti permintaan dinas dalam menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh mereka.