Bagaimana tidak, ia berani membongkar soal fee proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK).

Sebut saja, Yulius Nani Bulu. Ia merupakan bendahara kelompok tani Tunas Baru yang berada di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, NTT.

Yulius dengan jujur mengungkapkan bahwa dalam proyek Jalan Usaha Tani(JUT) yang menelan anggaran Rp300 juta dirinya mendapat fee sebesar Rp4 juta.

Yulius mengakui, uang yang diterima merupakan bagian dari anggaran pekerjaan jalan yang belum lama ini mendapat temuan dari Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Barat Daya.

Dari fee yang diterima, Yulius menyebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ia tidak menyangka bahwa perbuatan tersebut akan berdampak pada dugaan korupsi.

“Saya tidak tahu kalau akan ada masalah seperti ini. Saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari,” ucap Yulius dengan jujur ketika ditemui beberapa hari lalu.

Pekerjaan yang menggunakan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2024 ini juga menuai sorotan ketika bendahara mengaku mendapat fee Rp4 juta dari ketua poktan. Bahkan, hal itu pun diakui oleh ketua poktan.

Awalnya, pekerjaan yang disebut ada temuan ketika Pejabat Pembuat Komitmen, Karolina Loru Kii melakukan monitoring malah dibantah oleh Ketua Poktan Tunas Baru.

Karolina mengakui dirinya telah menjadikan temuan itu sebagai catatan khusus untuk ditindaklanjuti oleh poktan yang menjadi pihak kedua dalam pekerjaan yang menelan anggaran Rp300 juta ini.

Bukan hanya itu, Karolina justru menegaskan lagi bahwa akan menyampaikan di Inspektorat Sumba Barat Daya atas temuan tersebut. Dia bahkan berjanji akan kembali melakukan monitoring bersama Inspektorat.

Kendati dinyatakan oleh PPK bahwa adanya temua, Ketua Poktan Tunas Baru, Dominggu Umbu Pati tidak segan-segan menepis pernyataan PPK yang dalam pekerjaan ini sebagai pihak pertama.

Sebelumnya, pekerjaan ini mendapat temuan dari Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Temuan itu pun dijadikan catatan khusus oleh PPK, Karolina Loru Kii yang juga dalam hal ini sebagai pihak pertama untuk ditindaklanjuti oleh Poktan atau sebagai pihak kedua.

Kendati menuai sorotan, timexntt.id terus melakukan upaya penelusuran tentang penggunaan anggaran yang bombastis tersebut.

Mirisnya, pengakuan bendahara, Yulius Nani Bulu malah mengejutkan. Bagaimana tidak, Yulius mengaku mendapat fee Rp4 juta dari pekerjaan ini.

Yulius menerima uang itu secara tunai dari ketua poktan pasca pencairan tahap II dan tahap III. Ia mengakui lagi bahwa uang yang diterima merupakan fee dari anggaran Rp300 juta tanpa dimintanya.

“Saya terima Rp4 juta dari anggaran Rp300 juta ini secara tunai dari ketua. Masing-masing tahap II Rp2 juta dan tahap III Rp2 juta,” ngaku Yulius.

Benar saja, Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) atas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus(DAK) mengakui adanya temuan ketika melakukan monitoring di lokasi tersebut.

Terkonfirmasi, PPK pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya yang namanya enggan disebutkan mengatakan, dirinya bersama Kabid PSP telah melakukan monitoring di lokasi jalan usaha tani yang berada di Dusun Pancasila, Desa Kabali Dana.

“Betul, tadi saya bersama Kabid PSP sudah turun monitoring sekaligus mengajak ketua kelompok Tunas Baru,” ngaku PPK itu ketika dikonfirmasi, Senin(10/02/2025).

Hasil dari monitoring itu, ia mendapati genangan di lahan tanaman jagung warga. Ia menyebut temuan itu sebagai catatan khusus yang wajib ditindaklanjuti oleh kelompok tani Tunas Baru.

Menurutnya, di titik itu perlu ditambahkan deker dan tembok penahan untuk menyelamatkan tanaman warga dari genangan air.

Untuk diketahui, saat ini masyarakat pengguna jalan usaha tani itu mempertanyakan tembok penahan dan deker yang dijanjikan.

Sebab, mereka merasa rugi jika musim penghujan, sirtu jalan akan terkikis oleh air hujan. Dampaknya, hasil pertanian akan dikorbankan.

Sayangnya, ketika pekerjaan itu dianggap selesai, tidak ada deker dan tembok penahan yang dibuat disekitar lahan pertanian milik warga setempat.

Mereka juga pertanyakan soal keterbukaan informasi tentang jumlah anggaran serta volume jalan, jumlah deker, ketebalan sirtu dan tembok penahan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan(RAP).

Bahkan, selama proses pengerjaan jalan usaha tani itu disebut tidak terpasang papan informasi.

Dikonfirmasi, Kadis Pertanian Sumba Barat Daya, Yohanes Frin Tuka malah mengaku tidak mengetahui jumlah deker yang hendak dikerjakan dalam pembuatan jalan usaha tani tersebut.