Burhanuddin juga mengingatkan Kepala Kejaksaan Negeri, jika ada kepala desa yang dipaksakan sebagai tersangka karena masalah administrasi, ia tak segan-segan memberi sanksi.

Ia menegaskan supaya jajarannya di daerah tidak gegabah atau tanpa dasar yang cukup dalam menetapkan kepala desa sebagai tersangka.

“Hindari menjadikan kepala desa sebagai tersangka. Kalau hanya kesalahan administrasi, jangan dipaksakan menjadi perkara pidana,” tegas Burhanuddin dalam kegiatan bersama aparatur desa di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Dia menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kepala desa jika tiada bukti penggunaan dana desa di luar koridor. Jika terjadi kriminalisasi, dia akan meminta pertanggungjawaban kepada jajaran.

“Mungkin untuk nikah lagi atau apa. Dan itu terjadi. Kalau uangnya itu betul-betul digunakan, silakan, tapi kalau kesalahan administrasi, kalian jadikan kepala desa menjadi tersangka, saya bertanggung jawab atas perbuatan kalian dan saya akan minta pertanggungjawaban kalian,” katanya lagi dengan tegas.

Ia dihubungi oleh nomor itu beberapa hari lalu dan mengaku sebagai wartawan. Sayangnya, oknum yang mengaku wartawan itu tidak diketahui identitasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu kepala desa di Sumba Barat Daya, Sabtu(28/02/2026), kepala desa tiba-tiba menerima telefon dari nomor yang tidak ada dalam daftar kontak miliknya.

Mengetahui hanphone berdering, kepala desa pun mengabaikan atau tidak mengangkat telefon whatsahap tersebut, karena sebelum-sebelumnya banyak kejadian serupa yang pernah dialami.

Menurut kepala desa itu, dirinya tidak pernah menerima pesan whatshap dari pemilik nomor itu untuk memperkenalkan diri. Bukan hanya kepada nomor itu, setiap ada nomor yang tak dikenal yang menghubunginya tanpa pemberitahuan awal, tidak akan direspon.

“Beda dengan teman-teman wartawan lain, ketika mereka hubungi saya, terlebih dahulu mereka kirim pesan lalu perkenalkan diri. Setelah itu baru dikontak untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Ini tidak, karena saya tidak angkat telefon langsung diteror, kirim pesan yang mengancam saya,” kata kepala desa itu yang namanya enggan dipublikasikan.

Selain Kepala Desa, Bupati SBD juga meneken SK perpanjangan terhadap BPD di seluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Diketahui, ada 94 Kepala Desa yang masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun dari 173 desa. Mereka akan mendapat tambahan 2 tahun yang sebelumnya hanya 6 tahun jabatan.

Bupati SBD meneken perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tentunya, perpanjangan masa jabatan kepala desa di Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk menepati janji yang pernah disampaikan oleh Bupati SBD, Kornelis Kodi Mete beberapa minggu lalu.

Sebelumnya, Bupati SBD, Kornelis Kodi Mete mengatakan, dirinya akan segera meneken perpanjangan jabatan kepala desa yang berada di wilayah Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).