Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja jasa persiapan, penyelenggaraan acara dan jasa artis hingga Pameran pembangunan pada gelaran HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Disisi lain, masih ada masyarakat daerah terpencil yang kesulitan mendapat pasokan beras murah. Bahkan, seorang mahasiswa dari Alor, Adriano Padama menahan tangis ketika memohon bantuan beras dihadapan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Tindakan Adriano memantik perhatian publik karena dinilai telah berjuang dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat terpencil di Kabupaten Alor yang disebut sulit mendapatkan beras karena harga pasar yang tinggi.

Menyikapi alokasi anggaran Rp1,7 miliar itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yunus H. Takandewa meminta supaya Pemerintah Provinsi mengehentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat serimonial dan menghabiskan anggaran secara cuma-cuma.

Tindakan Adriano memantik perhatian publik karena dinilai telah berjuang dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat terpencil di Kabupaten Alor yang disebut sulit mendapatkan beras karena harga pasar yang tinggi.

Namun, ditengah kesulitan perolehan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah terpencil, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kominfo justru lebih fokus mengalokasikan anggaran Rp1.791.950.000 untuk kebutuhan belanja jasa persiapan, penyelenggaraan acara dan jasa artis hingga Pameran pembangunan pada gelaran HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Menurut pengakuan Adriano, kebutuhan beras masyarakat Alor mencapai sekitar 24 ribu – 27 ribu ton per tahun, sementara kemampuan produksi daerah hanya mampu memenuhi sekitar 10% kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan harga beras di wilayahnya kerap melambung, terutama di daerah pedalaman.

Padahal, saat ini, masyarakat merasa tertekan ketika dikejar setoran pajak kendaraan demi mendapatkan pelayanan BBM Subsidi di wilayah ini.

Diketahui pula, bahwa Pergub tersebut diterbitkan sebagai bagian dari upaya penataan administrasi kendaraan bermotor dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi perpajakan daerah.

Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 mengatur aspek administrasi dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan ini juga bertujuan mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.