Diketahui, pada Bulan Mei lalu, di Kabupaten Sumba Barat Daya, KDMP Desa Watukawula menjadi salah satu koperasi yang turut dilaunching secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Meski begitu, belum ada sarana apa pun saat dilounching.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yengo Tada Kawi mengatakan, khusus di Sumba Barat Daya, ada 20 desa yang belum sama sekali melakukan pembangunan gedung KDMP. Hal itu dikarenakan desa-desa tersebut tidak mempunyai lahan.

Sementara itu, desa-desa lain masih tahap proses pembangunan. Namun, sejauh ini, baru KDMP di Desa Watukawula, Kecamatan Kota Tambolaka yang sudah siap beroperasi, saat ini dalam tahap persiapan sarana.

“Kalau KDMP di Watukawula tinggal menunggu sarana saja. Kalau desa yang lain dalam tahap pembangunan, ada juga yang gedungnya sudah rata tembok,” kata Yengo, Sabtu(06/06/2026).

Di awal bulan April 2026, sorotan kembali mengarah pada program KDMP di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Kali ini, Warga Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya melakukan aksi protes terhadap pembongkaran gedung kantor desa yang hendak dijadikan sebagai tempat pembanganunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP).

Penolakan dilakukan ketika aparat desa sedang membongkar atap kantor desa. Mereka(pemerintah desa) dituding secara diam-diam melakukan pembongkaran, bahkan tanpa melalui musayawarah bersama masyarakat.

Aksi protes warga Desa Marokota menjadi viral ketika salah satu warga mengabadikan peristiwa itu dengan live di media sosial facebook, Kamis(02/04/2026).

Berdasarkan isi video viral itu, tampak beberapa orang yang disebut sebagai perangkat desa tengah berada di atap kantor untuk melakukan pembongkaran. Namun, mereka harus terhenti karena warga langsung melakukan pencegahan.

Program ini sendiri merupakan program strategis besutan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kegiatan pembangunan KMP di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, Letkol Inf Deny ditunjuk sebagai kepala pelaksana kegiatan.

Mereka mempunyai tugas pedampingan, pengawasan dan mobilisasi logistik. Sebelum melakukan pembangunan KMP di wilayah ini, Letkol Inf Deny menyebut pihaknya telah melakukan survei. Selama ini, kata dia, belum ada kendala.

Letkol Inf Deny menyampaikan itu dalam coffe morning bersama sejumlah wartawan, Jumat(05/12/2025) di Kodim 1629 SBD.

Menurutnya, Pemerintah Pusat akan bangun gedung KMP sebanyak 8.000 diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan, di Kabupaten Sumba Barat ada 96 titik yang diusulkan.

“45 titik sudah dikerjakan, tetapi yang lain masih dalam proses. Belum ada kendala,” kata Letkol Inf Deny kepada wartawan.

Lebih lanjut, Letkol Inf Deny menuturkan, pihak memastikan bahwa pembangunan KMP di Sumba Barat Daya melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat setempat.

Tentunya, ini menjadi langkah serius Pemerintah Sumba Barat Daya untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

Kepada timexntt.id, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumba Barat Daya, Yengo Tanda Kawi mengatakan, saat ini 173 desa dan 2 kelurahan sudah terbitkan akta notaris dan AHU untuk badan hukum Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur, per hari ini baru 5 Kabupaten yang sudah 100 persen dalam mengurus berbagai persyaratan, termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya.

Diantaranya, Sabu Raijua, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur.

Pada pertengahan bulan Juli mendatang, seluruh pengurus Koperasi Merah Putih di Sumba Barat Daya akan mendapat pelatihan manejemen dan juga pemahaman tentang IT.

Mereka akan didampingi guna memperkuat SDM dalam melakukan tugas terhadap pengelolaan Koperasi Merah Putih.

Diketahui, dari 173 desa dan 2 Kelurahan di Sumba Barat Daya sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Sejumlah pengurus yang dibentuk rata-rata merupakan sarjana.

Saat ini, mereka dalam proses pengurusan sejumlah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Termasuk penerbitan Akta Notaris.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM SBD, Yengo Tanda Kawi menyebut, hingga saat ini sudah 80-an desa yang sudah diterbitkan Akta Notaris. Bahkan, beberapa diantaranya sudah mengurus rekening, NIB dan NPWP.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah desa yang hingga saat ini belum mengantar kelengkapan dokumen pembentukan Koperasi Merah Putih.

Desa-desa tersebut paling banyak dari Kecamatan Kodi Balaghar, Kodi Utara dan Wewewa Utara.

“Per hari kemarin sudah 80-an desa yang terbit akta notaris. Hari ini kita usahakan sudah berada di angka ratusan desa dari 173 desa dan 2 kelurahan,” kata Yengo kepada timexntt.id, Sabtu(14/06/2025) via telefon.

Beberapa minggu lalu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla telah melakukan sosialisasi percepatan pembentukan koperasi Merah Putih dengan menghadirkan 173 desa yang menyebar di 11 kecamatan.

Dari 95 kuota ini, salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura.

Mendapat kesempatan itu, Pemerintah Desa Pogo Tena akan menawarkan sejumlah unit usaha sesuai dengan potensi yang ada di desa, namun tidak terlepas dari petunjuk teknis yang ada.

Ditemui, Kepala Desa Pogotena, Yohanes Umbu Leli Adolf mengatakan, saat ini dirinya bersama aparat desa masih dalam proses seleksi pengurus.

Ia memastikan, seleksi pengurus ini dilakukan secara terbuka dan profesional demi mendapatkan tenaga yang benar-benar memiliki potensi dalam mengelola koperasi.

“Ya, salah satu desa sasaran. Saat ini masih dalam proses seleksi pengurus sebagaimana yang menjadi salah satu persyaratan untuk bisa hadirkan Koperasi Merah Putih di Desa Pogo Tena,” kata Yohanes ketika ditemui, Senin(19/05/2025).