Untuk diketahui, perusahan Lawadi merupakan milik pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) Nusa Tenggara Timur(NTT) yang didirikan beberapa tahun silam.

Pemerintah gelontarkan anggaran sebesar Rp5 Miliar lebih untuk melancarkan berbagai jenis program demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumba Barat Daya.

Namun demikian, anggaran miliaran rupiah itu yang dialokasikan malah diduga tidak berdampak pada pembangunan daerah.

Kendati tercium aroma tak sedap dari perusahan itu, Kejaksaan Sumba Barat menggeledah ruang kerja Bupati, Sekda dan Kantor Perusahan Lawadi beberapa bulan lalu.

Dipertengahan tahun 2024 ini, Kejaksaan Negeri Sumba Barat kembali menyebut bahwa akan segera mengungkap tersangka pada dugaan tindak pidana korupsi di perusahan Lawadi SBD.

“Untuk kasus Lawadi, tersangkanya akan ditetapkan dalam bulan Agustus mendatang,” kata Kajari Sumba Barat, Bintang Latinusa Yusvantare dikutip timexntt.id, Senin(22/07/2024).

Menanggapi itu, Ketua DPC GMNI SBD, Dediyanto Daghu Kezo menyebut pernyataan Bupati SBD sebagai bahasa pelarian untuk mengamankan diri.

“Masa ia(Bupati SBD) sekelas pimpinan daerah yang diketahui sebagai pihak yang sponsori PD Lawadi dengan kontrak kerjasama belum mengetahui seberapa besar kontribusi PD Lawadi terhadap daerah. Bagi saya pernyataan bupati SBD hanyalah bahasa pelarian untuk mengamkan dirinya,” tegas Dediyanto, ketika dimintai tanggapannya, Rabu(17/04/2024).

Padahal, kata mantan Ketua Gematamera itu pemerintah telah meneken kerjasama sejak beberapa tahun lalu dengan menyuntik anggar sekitar Rp5.150.000 Miliar.

Dengan anggara yang bombasti itu, dia menyayangkan pernyataan Bupati SBD yang mengaku belum mengetahui kontribusi perusahan Lawadi SBD.

“Toh sampai dengan detik ini juga belum di ketahui seberapa besar kontribusi PD Lawadi terhadap daerah, ini pembohongan apa lagi? Sangat disayangkan hal – hal seperti ini segala upaya dilakukan untuk di tutup tutupi. Maka jadi apa, ini Kabupaten SBD kedepannya?” kesalnya.

Direktur Perusahan Lawadi SBD pun mengklaim bahwa pihaknya membeli jagung di Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya, NTT.

Norbet Kaleka mengakui kerugian yang dialami oleh Lawadi SBD sebesar 2 Miliar secara akuntasi.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perusahan Lawadi SBD, Norbet Kaleka dihadapan GMNI SBD ketika melakukan aksi damai, Jumat (16/06/2023).

Untuk diketahui, aksi damai yang dilakukan oleh GMNI SBD merupakan bentuk kekecewaan terhadap program BUMD Lawadi SBD yang dinilai tidak berdampak pada pembangunan daerah kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan hasil audiens GMNI SBD bersama Direktur BUMD Lawadi SBD beberapa hari lalu sebelum terjadinya aksi damai, disebut sebanyak Rp5.150.000.000 anggaran disuntikan oleh Pemda SBD.

Dari jumlah anggaran tersebut, Norbet Kaleka menyebut Pemda SBD mengalokasikan anggaran Rp150.000.000 pada bulan April tahun 2020.

Kemudian pada bulan Desember tahun 2020, Pemda SBD kembali menyuntik dana kepada BUMD Lawadi SBD sebesar Rp5.000.000.000.