KPK RI Turun Gunung – Storintt

KPK RI Temukan Aset Daerah Sumba Barat Mangkrak Hingga Apresiasi Pemda SBD

Rian Marviriks — Sun, 28 Jul 2024 03:06:44 +0000

TIMEXNTT – Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V mendapati temuan aset daerah mangkrak di Sumba Barat, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Bondohula, yang berlokasi di Desa Laboya Dete.

Aset tersebut sudah tak lagi beroperasi, yang salah satu penyebabnya adalah masalah ketersediaan bahan baku utama.

PLTBm Bondohula merupakan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Sumba Barat pada tahun 2020, dengan nilai aset ditaksir mencapai Rp30 Miliar. Aset tersebut kini tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Sumba Barat.

PLTBm Bondohula ini diketahui dapat menghasilkan 1 megawatt dengan menggunakan bahan baku 30 ton kayu kaliandra per hari.

Seandainya PLTBm ini dapat beroperasi optimal, setidaknya kurang lebih 1.000 rumah di daerah Sumba Barat, khususnya Desa Laboya Dete dapat dialiri listrik.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup KPK Wilayah V, Dian Patria, menyayangkan temuan aset yang kini mangkrak.

KPK RI Tempel Stiker di PT JAS Karena Tidak Bayar Pajak, Mantan Karyawan Angkat Bicara Hingga Minta KPK Cabut Ijin Operasional

Rian Marviriks — Fri, 26 Jul 2024 10:03:57 +0000

TIMEXNTT – KPK RI melakukan sidak disejumlah hotel, PT dan Yayasan yang enggan membayar pajak. Salah satunya PT Jaya Anoegrah Sentosa(JAS) di Bandara Lede Kalumbang.

Kendati mendapat temuan dari KPK RI karena tidak membayar pajak sejak bulan April 2023 hingga bulan Juli 2024, seorang mantan karyawan Bandara Lede Kalumbang, Gunter Guru Ladu Meha angkat bicara.

Gunter mengapresiasi KPK RI yang sudah melakukan sidak dan menemukan adanya tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh PT JAS.

Dengan adanya temuan tunggakan pajak di PT JAS, Gunter mendorong KPK RI untuk mencabut ijin operasional perusahan tersebut.

“Maka dari itu saya atas nama Gunter Guru Ladu Meha, sangat mengapresiasi KPK RI dan Semua stalk holder yg ada mengangkat persoalan ini,” apresiasi Gunter kepada KPK RI dan Pemda SBD ketika menghubungi timexntt.id beberapa hari lalu via whatshap.

Selain itu, Gunter juga berharap supaya persoalan sebelumnya yang sudah diadukan ke Dinas Nakertrans SBD dapat diungkit kembali.

Bahkan ia mengurai kembali perjuangannya bersama karyawan PT JAS yang sudah diberhentikan.

KPK RI Turun Gunung, Berikut Daftar Temuan di SBD yang Ogah Bayar Pajak Hingga Rp2 Miliar

Rian Marviriks — Wed, 24 Jul 2024 00:27:26 +0000

TIMEXNTT – KPK RI turun gunung untuk melakukan sidak hingga menemukan beberapa lembaga besar yang ogah bayar pajak di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).

KPK RI melakukan sidak dalam menelusuri sejumlah PT, Hotel yang berada di wilayah Sumba Barat Daya. Termasuk Yayasan Sumba Hospitality.

Kehadiran KPK RI di Sumba Barat Daya ternyata berhasil membongkar beberapa lembaga yang tidak membayar pajak. Bahkan ada Yayasan ditemukan ogah membayar pajak sejak tahun 2016.

Sebagai bukti peringatan dan teguran, KPK RI pun menempel stiker berlogo KPK RI sebagai bukti bahwa lembaga tersebut tidak taat membayar pajak di Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya, NTT.

Selain itu, kehadiran mereka di Sumba Barat Daya juga sebagai bentuk mengedukasi masyarakat agar taat membayar pajak demi kemajuan daerah itu sendiri.

Berikut beberapa nama lembaga menjadi temuan KPK RI yang malas tahu membayar pajak.

1). Yayasan Sumba Hospitality

Setelah disidak oleh KPK RI dan Dispenda SBD, Yayasan Sumba Hospitality akui belum bayar pajak dari tahun 2016. Padahal, salah satu Yayasan ternama di Sumba Barat Daya itu memiliki hotel dan resto.