Untuk diketahui, pasangan calon dengan sandi nama Paket Rakyat memutuskan akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi(MK) pada hari ini, Senin 09 Desember 2024 secara online.

Mereka akan menggugat kedua lembaga penyelenggara, KPU SBD dan Bawaslu SBD karena partisipasi pemilih di daerah ini menurun. Bukan soal hasil angka perolehan suara masing-masing paslon.

Namun demikian, hingga pada malam ini, pukul 19.23 waktu setempat, terpantau di situs resmi Mahkamah Konstitusi bahwa Paket Rakyat belum melakukan permohonan perkara.

Merespon rencana gugatan itu, Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan, SH mengatakan, pihaknya hingga tingkat PTPS telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

Demi memastikan proses Pilkada SBD yang jujur dan adil, Yeremias mengaku pada saat pungut hitung terjun langsung melakukan pengawasan.

Saat ini, beberapa Kabupaten/Kota sudah melakukan pleno ditingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 07 Desember 2024 kemarin.

Hari ini, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melanjutkan beberapa pleno terhadap beberapa Kabupaten/Kota yang masih tersisah.

Diketahui, proses pleno tingkat Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar. Jumlah suara hasil rekap KPU Kabupaten/Kota sudah masuk dalam aplikasi Sirekap.

Masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat mengaksesnya untuk mengetahui hasil penetapan perolehan suara calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Termasuk calon gubernur dan wakil gubernur.

Berikut adalah daftar nama beberapa Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasca Pilkada di NTT pada tanggal 27 November lalu.

1. Lembata : Kanisius Tuaq – Muhamad Nasir 19.712 suara
2. Malaka : Stefanus Bria Seran – Henri Melki Simu  37.568 suara
3. Rote Ndao : Faulus Henuk – Apremoi Dudelusy Dethan  40.474 suara
4. Sabu Raijuna : Krisman Bernard Riwu Kore – Thobias Uly 21.153 suara
5. Sikka : Juventus Prima Yoris Kago-Simon Subandi Supryadi 67.504 suara
6. Sumba Barat : Yohanis Dade – Thimotius Tede Ragga 28.027 suara
7. Kota Kupang: Christian Widodo dan Serena Cosgrova Francis 68.830
8. Kupang : Yosef Lede – Aurum O.Titu Eki  55.375 suara
9. Sumba Barat Daya : Ratu Ngadu Bonnu Wulla – Diminikus Alphawan Rangga Kaka 74.559 suara
10. Sumba Tengah : Paulus Sekayu Karugu Limu – Marthinus Umbu Djoka 14.614 suara
11. Sumba Timur : Umbu Llili Pekuwali – Yonathan Hani  66.293 suara
12. Alor: Iskandar Lakamau-Rocky Winaryo 30.849
13. Belu : Willybrodus Lay – Vicente Hornai Gonsalves 46.173 suara
14. Ende: yosef Benediktus Badeoda – Dominikus Minggu 60.589 suara
15. Manggarai : Heybertus Geradus Laju Nabit – Fabianus Abu 71.027 suara
16. Manggarai Barat : Edistasius Endi – Yulianus Weng 73.872 suara
17. Timor Tengah Utara : Yosep Falentinus Delasalle Kebo – Kamillus Elu  37.841 suara
18. Manggarai Timur : Agas Andreas – Tarsisius Sjukur 51.178 suara
19. Nagekeo : Simplisius Donatus – Gonzalo Gratianus Muga Sada  31.367 suara
20. Ngada : Raymundus Bena – Bernadinus Dhey Ngebu 54.220 suara.

Demikian informasi tentang daftar Kepala Daerah di Provinsi yang terpilih. Beberapa kabupaten lainnya, anda bisa secara langsung mengakses situs resmi KPU NTT untuk mengetahui lebih lanjut.***

Kemenangan itu berdasarkan perolehan suara dari C Hasil-KWK yang diunggah oleh KPPS dari 506 TPS yang menyebar diseluruh 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Dengan adanya Sirekap, diharapkan transparansi dalam proses pemilu dapat semakin terjaga, meskipun keputusan resmi mengenai hasil Pilkada 2024 akan melalui prosedur yang lebih mendetail dan berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya.

Nantinya, pada saat pleno kabupaten, KPU akan membacakan hasil pleno kecamatan yang dutuangkan dalam D Hasil-KWK-Kecamatan seperti yang diunggah oleh PPK dalam aplikasi sirekap.

“D Hasil-kecamatan-KWK dari 11 kecamatan itu dibacakan saat pleno Kabupaten yang dilakukan selama 2 hari,” kata Ketua KPU SBD, Hyronimus Malelak ketika ditemui, Selasa(03/12/2024).

Berdasarkan pantaun timexntt.id pukul 20.35, D Hasil-Kecamatan-KWK yang diunggah oleh PPK sudah hampir final.

“Akurasi datanya 100 persen karena data asli yang diunggah. Jadi C salinan hasil foto yang diunggah sinkron semua. Jadi akurasinya 100 persen,” tegas Hyronimus ketika ditemui timexntt.id, Selasa(03/12/2024).

Menurutnya, bilamana ada kekeliruan itu hanya karena administrasi data pemilih saja. Sehingga tidak mengganggu perolehan suara masing-masing paslon.

Ia menjelaskan kekiliruan itu bisa terjadi pada penempatan angka data pemilih terutama khusus untuk DPTB dan DPK.

“Misalnya, khusus terutama data pemilih DPTB dengan DPK(DPK) orang yang memilih menggunakan EKTP karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar di DPT di TPS manapun baik di SBD maupun di luar SBD karena pindah tugas, nah itu paling kekeliruan penempatan angka sehingga datanya perlu diperbaiki ditingkat kecamatan,” jelasnya.

Setelah pleno kecamatan, ternyata masih ditemukan kekiliruan administrasi data pemilih, maka kata Hyronimus, akan diperbaiki saat pleno tingkat kabupaten. Hal yang sama juga dilakukan pada Pemilihan Nasional(Pilnas) kali lalu.

Mereka pun meyakinkan pendukung dan seluruh masyarakat Sumba Barat Daya bahwa tidak ada “pintu” untuk melakukan manipulasi suara alias curang.

Sebab, paket Ratu Angga sudah mengantongi C1 salinan dari 506 TPS yang menyebar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Termasuk hasil hitungan lidi(model C Hasil-KWK).

Masyarakat Sumba Barat Daya juga dapat mengakses situs resmi KPU untuk memantau perkembangan data hasil perhitungan Pilgub NTT dan Pilkada SBD yang diunggah oleh KPPS melalui aplikasi Sirekap.

Data yang diunggah oleh KPPS adalah Model C Hasil-KWK atau hitungan lidi yang sudah ditandatangan oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon.

Walau data diserekap belum masuk 100 persen, Paket Ratu Angga mengaku sudah menerima C1 Salinan dan hasil hitungan lidi 100 persen dari setiap saksi yang berada di 506 TPS yang menyebar di 11 Kecamatan.

Perhelatan Pilkada SBD di tahun 2024 ini dinilai berjalan lancar, aman dan damai. Bahkan, telah menjawab segala bentuk kegelisahan masyarakat.

Lancarnya proses Pilkada SBD ini tidak terlepas dari pengawasan dan integritas dari penyelenggara dalam menjalankan tugas dengan profesional. Termasuk pengamanan dari pihak TNI Polri.

Calon Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengapresiasi seluruh penyelenggara dan TNI Polri yang sudah bekerja penuh waktu dan profesional dalam menjalakan tugas di seluruh TPS.

Ia juga mengapresiasi sikap masyarakat Sumba Barat Daya yang menjaga persaudaraan selama proses perhelatan Pilkada hingga pada tahap pencoblosan.

“Saat ini kami berterimakasih kepada penyelenggara yang sudah dengan segala kekuatan profesionalisme mereka untuk mengawal pemilukada,” ucap Ratu Wulla ketika mendeklarasikan kemenangan Paket Ratu Angga beberapa hari lalu.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakam awal, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka resmi mendeklarasikan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029, Kamis(28/11/2024) di Reda Mbolo, Wewewa Barat.

Untuk diketahui, sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 122-PKE-DKPP/VII/2024 diadukan oleh pengadu I, Emanuel Eka dan penhadu II, Darsono Bole Malo pada tanggal 11/9/2024 lalu.

Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Hyronimus Malelak, Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira, dan Yonathan Landi. Kelima nama ini berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Yeremias Bayoraya Kewuan, Emanuel Koro, dan Sekti Handayani, yang berstatus sebagai Teradu VI sampai Teradu VIII.

Delapan penyelenggara pemilu tersebut diadukan ke DKPP RI atas dugaan pelanggaran kode etik pada proses penyelenggaraan pemilihan umum lalu.

Namun demikian, dengan berbagai pengaduan dan jawaban yang disampaikan, DKPP RI menyebut KPU Sumba Barat Daya dan Bawaslu Sumba Barat Daya tidak terbukti bersalah dan menolak seluruhnya.

Diketahui, Pilkada SBD diikuti oleh tiga pasangan calon. Diantaranya, Ratu Nhadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka, Fransiskus Marthin Adilalo – Jeremia Tanggu, Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa.

Debat publik tersebut dikabarkan akan berlangsung hari ini, Jumat(25/10/2024) di Gedung Fortuna Convention Hall dan dibuka untuk umum.

Pada debat perdana ini, KPU SBD mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi untuk Sumba Barat Daya yang sejahtera, adil dan setara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun timexntt.id, KPU SBD akan selenggarakan debat publik dua kali.

Debat pertama dilakukan pada Jumat(25/10/2024), dan debat kedua akan dilangsungkan pada tanggal 20 November 2024.

Lalu siapa saja tim perumus dan panelis dalam debat pertama dan debat kedua yang akan diselenggarkan oleh KPU SBD?

Untuk tim perumus pada debat pertama, ada nama Leonardo Adiyanto Robertino Waleng, ST dan Mikael Feka, SH., MH. Kedua nama tersebut juga menjadi tim perumus pada debat kedua nantinya.

Untuk diketahui DPT yang ditetapkan KPU Sumba Barat Daya pada Jumat(20/09/2024) sejumlah 248.859 pemilih yang tersebar di 11 kecamatan dan 506 TPS.

Guna memastikan keakuratan data wajib pilih, Bawaslu SBD terus melakukan pengawasan dari tingkat desa hingga di Kabupaten.

Bawaslu SBD dan jajarannya telah mengawasi tahapan tersebut mulai dari penelitian dan pencocokan serta melakukan pencermatan terhadap DPS dan Pleno DPSHP sampai pada penetepan DPT di KPU Sumba Barat Daya.

Hal itu sebagai komitmen Bawaslu SBD untuk memastikan dan mengawal hak pilih setiap warga yang memenuhi syarat agar terdaftar dalam daftar pemilih pada pemilihan Gubernur Dan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024.

Anggota Bawaslu SBD, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Emanuel Koro mengatakan, Bawaslu terus memastikan Proses penetapan DPT yang bsrlangsung di KPU Sumba Barat Daya.

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tertuang dalam pengumuman dengan Nomor: 509/PL02.2-Pu/53/2024.

Adapun tiga pasangan calon yang akan berkompetisi di Pikada Sumba Barat Daya, diantaranya, Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka. Selanjutnya, Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu. Ketiga, Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa.

Untuk diketahui, pasangan Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara(ASN) dan sudah mengajukan surat pengunduran diri.

Saat ini surat keputusan pemberhentian sebagai ASN untuk kedua pasangan calon tersebut belum diterbitkan alias masih dalam proses.

Lalu apa saja visi misi dari ketiga pasangan calon yang siap merebut karpet merah di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT?

Pasangan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka mengusung visi terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter, sehat, cerdas, bereketahanan pangan dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Sidang ini dilaksanakan secara hibrida dari Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta.

Lima dari delapan penyelenggara Pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Hyronimus Malelak, Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira, dan Yonathan Landi. Kelima nama ini berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Yeremias Bayoraya Kewuan, Emanuel Koro, dan Sekti Handayani, yang berstatus sebagai Teradu VI sampai Teradu VIII.

Delapan nama di atas diadukan oleh Emanuel Eka dan Darsono Bole Malo. Keduanya mendalilkan sejumlah aduan kepada Teradu I sampai Teradu V, di antaranya adalah tidak cermat dan profesional dalam melakukan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam sidang itu, Pengadu II, Darsono Bole Malo mempertanyakan profesionalnya KPU SBD dalam merekrut PPK Wewewa Selatan.

Seusai mendengar jawaban KPU SBD dan Bawaslu SBD dalam membantah seluruh pokok-pokok pengaduan, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito meminta Darsono Bole Malo sebagai pengadu II untuk memberi tanggapan.

“Selanjutnya saya persilakan kalau ingin menambahkan tadikan semua dalil saudara para teradu secara normatif dibantah. Silakan kalau ingin menyampaikan. Respon atau pandangan terhadap jawaban para teradu baik saudara pengadu I maupun pengadu II,” pintah Heddy.

Mendapat kesempatan itu, Darsono kembali menerangkan proses perekrutan PPS dan KPPS yang terjadi di Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan.

Ia juga menanyakan tentang integritas penyelenggara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu pada bulan Februari lalu.

Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 122-PKE-DKPP/VII/2024 menghadirkan pengadu I, Emanuel Eka dan penhadu II, Darsono Bole Malo.

Sedangkan dalam perkara ini, Kelima anggota komisioner KPU SBD, Hyronimus Malelak, Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira dn Yonathan Landi sebagai teradu I sampai V.

Para Pengadu mendalilkan sejumlah aduan kepada Teradu I sampai Teradu V. Diantaranya adalah tidak cermat dan profesional dalam melakukan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Selanjutnya melakukan kampanye damai yang melibatkan semua partai politik di lingkungan sekolah, serta meloloskan dan menunjuk seorang pendamping desa sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa adanya surat pengunduran diri atau Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Kementerian Desa.

Sebelum memberi jawaban atas pokok-pokok pengaduan pengadu, Ketua KPU SBD, Hyronimus Malelak menegaskan bahwa KPU SBD telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas dan prinsip pemilu.

DKPP akan melangsungkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 122-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Selasa (10/9/2024).

Bukan hanya komisioner KPU SBD, DKPP juga akan melakukan pemeriksan kepada tiga komisioner Bawaslu SBD.

Sedangkan perkara ini diadukan oleh Emanuel Eka dan Darsono Bole Malo. Keduanya mengadukan delapan penyelenggara Pemilu.

Lima nama pertama yang diadukan adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Hyronimus Malelak (Ketua), Dickson Nix Yo Daly, Fransiskus Bulu Ngongo, Isak Carles Umbu Mimira, dan Yonathan Landi. Secara berurutan, kelima nama tersebut berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga Teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Yeremias Bayoraya Kewuan (Ketua), Emanuel Koro, dan Sekti Handayani. Ketiga nama tersebut secara berurutan berstatus sebagai Teradu VI sampai Teradu VIII.

Pasalnya, KPU SBD sudah resmi menerima ketiga bakal calon yang sudah daftarkan pencalonan mereka sejak tanggal 27-29 Agustus 2024.

Pada hari terakhir, Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa dengan sandi nama Paket AMAN menjadi bakal pasangan calon yang ketiga daftarkan pencalonan mereka di KPU SBD.

Kendati KPU SBD sudah menutup pendaftaran bakal calon, ternyata masyarakat Sumba Barat Daya kembali disajikan dengan berbagai hujatan dimedia sosial yang diperankan okeh akun anonim yang tidak bertanggungjawab.

Berbagai narasi tidak beredukasi diperankan dalam menyudutkan bakal calon lainnya. Tentunya, dinamika dimedia sosial bisa saja berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya sehari-hari pada proses penyelenggaraan Pilkada SBD.

Menanggapi atas keresahan masyarakat karena peran akun anonim dimedia sosial, bakal calon Wakil Bupati SBD periode 2024-2029, Soleman Lende Dappa memastikan pendukungnya tidak akan bermain akun anonim alias akun palsu dalam menyerang lawan.

Komitmen itu sesuai dengan salah satu program kerja mereka tentang desa bercahaya.

Hal itu dijanjikan oleh Ratu Ngadu Bonu Wulla Talu ketika daftarkan pencalonan mereka di KPU Sumba Barat Daya(SBD) beberapa hari lalu.

“Mungkin sering didengar tentang tagline Ratu Angga, Menyala Angle. Kami akan menyalakan seluruh yang gelap-gelap di Sumba Barat Daya,”

Bukan hanya itu, Pasangan Ratu Angga juga berkomitmen untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM) disetiap di desa. Mengingat hampir semua desa memiliki potensi alam yang baik.

Dengan peningkatkan SDM di desa, ia meyakini bahwa pembangunan di desa dapat berjalan secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga akan menyalakan Pikiran-pikiran yang mungkin masih gelap. Dan kami pastikan bersama Paket Ratu Angga satu periode seluruh Sumba Barat Daya sudah menyala,” ungkapnya.

Untuk diketahui, ada tiga pasangan bakal calon yang telah mendaftarkan pencalonannya di KPU SBD hingga pada hari ketiga.

Diantaranya, Ratu Ngadu Bonu Wulla Talu – Dominikus Alphawan Rangga Kaka. Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu. Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa.

Ketiga pasangan calon akan mengikuti tes kesehatan di Kupang sebelum ditetapkan sebagai calon tetap pada Pilkada SBD.

“Tanggal 29 Agustus hingga 4 September 2024 akan dilakukan penelitian persyaratan administrasi untuk memverifikasi dokumen pencalonan dengan lebih teliti,” kata Ketua KPU SBD, Hironimus Malelak.

Selanjutnya, kata Hironimus, bakal calon yang belum lengkap administrasinya akan melakukan perbaikan serta menyerahkan dokumen tersebut melalui sistem Silon dan secara fisik pada tanggal 06 September 2024.

Sementara penelitian dan perbaikan persyaratan final akan berlangsung dari 9 hingga 14 September 2024.

Namun demikian, masyarakat Sumba Barat Daya(SBD) yang sudah terdata sebagai wajib pilih perlu melakukan perekaman untuk memperoleh EKTP.

Pasalnya, EKTP menjadi syarat utama yang digunakan untuk mencoblos calon bupati dan wakil bupati di Tempat Pemungutan Suara(TPS).

“Syarat KTP-el menjadi syarat mutlak dan itu sudah kami mulai pada saat pemilu kemarin. Siapa yang tidak punya KTP-el, maaf ditolak,” tegas Ketua KPU SBD, Hironimus Malelak saat konferensi pers seusai pendaftaran bakal calon, Kamis(29/08/2024).

Hironimus menjelaskan, jika tidak memiliki EKTP, maka wajib pilih yang bersangkutan dapat menunjukan Surat Keterangan(Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya.

Suket tersebut sebagai bukti bahwa wajib pilih yang belum memiliki EKTP sudah melakukan perekaman.

“KTP-el atau Suket yang diperoeh seseorang ketika sudah perekaman. Suket tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya,” jelas Hironimus.

Sejak dibuka pendaftaran mulai tanggal 27-29 Agustus 2024, ada tiga paket yang resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029.

Dihari terakhir pendaftaran, Dominggus Dama – Richardus Holo Kondo dipastikan gagal mengikuti perhelatan Pilkada SBD.

Kendati begitu, pasangan dengan tagline berjuang bersama Ole Milla Ole Dengo itu tetap mendukung suasan Pilkada SBD yang damai.

Kepada sejumlah wartawan, Richardus Holo Kondo mengatakan, dirinya bersama Dominggus Dama siap menerima hasil perjuangan selama proses konsulidasi dengan seluruh partai politik sebelum pendaftaran di KPU SBD.

Walau sudah memastikan diri tidak punya ruang lagi untuk berkompetisi, Richardus tetap mendukungan serta mengajak pendukung dan seluruh masyarakat SBD untuk mewujudkan Pilkada SBD yang damai.

“Dinamika politik sudah berjalan. Tentunya kita jaga suasana, jaga hati untuk menciptakan pilkada yang damai ada hal yang penting. Sehingga semuanya juga jangan terprovokasi hal-hal yang juga tidak perlu,” ajak Richardus ketika mendatangi KPU SBD untuk konsultasi, Kamis(29/08/2024).

Richardus Holo Kondo datang bersama pengurus partai politik non parlemen, Garuda dan Gelora.

Richardus bertujuan untuk konsultasikan soal regulasi yang memungkinkan adanya pencabutan dukungan dari partai politik tertentu yang hendak mendukung pencalonan Dominggus Dama bersama dirinya.

“Saya datang konsultasi soal kemungkinan pencabutan dukungan dari partai tertentu,” kata Rikhardus.

Namun demikian, dengan mencermati regulasi yang ada, Rikahardus mengakui tidak ada lagi ruang untuk pasangan D’Dama – Riko untuk ikut berkompetisi pada Pilkada SBD.

Menurutnya, hasil konsultasi dengan KPU SBD, walaupun ada kemungkinan pencabutan dukungan dari partai tertentu, tidak berdampak terhadap bakal calon yang terlebih dahulu menggunakan dalam pendaftaran.

Pasalnya, dukungan yang dicabut tetap menjadi hak paket yang sudah mendaftar dalam menggunakan partai politik tersebut.

“Mencermati regulasi yang ada, jelas disitu tidak memungkinkan. Mereka bilang (DPP partai politik-red) kita cabut dukungan, tetapi dukungan yang dicabut tetap juga menjadi haknya paket yang sudah mendaftar,” ujar Richardus.