Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Piak), Kamilus Wangge dalam rapat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan beberapa hari lalu.

Terkait pelayanan, Kamilus menegaskan standar pelayanan pemutakhiran data saat ini sudah berjalan baik. Ia juga mendorong agar IKD atau KTP digital diakui sebagai identitas kependudukan yang sah, selain KTP fisik dan KK.

“IKD itu adalah KTP digital yang bisa digunakan. Kalau bisa ditambahkan juga karena IKD itu sudah bagian dari dokumen kependudukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk aktivasi IKD masyarakat cukup menyiapkan handphone dan email aktif. Proses verifikasi dilakukan di Disdukcapil, dan setelah aktif dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk akses bantuan sosial. Dengan IKD, sistem akan lebih aman dan meminimalisir manipulasi data.

Kegiatan ini menjadi langkah KPU SBD dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di daerah.

Forum konsultasi publik ini menghadirkan berbagai pihak hingga pemangku kepentingan terkait. Kehadiran mereka diharapkan memberikan masukan konstruktif agar standar pelayanan yang diterapkan KPU SBD benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Ketua KPU Sumba Barat Daya, Hyronymus Malelak menegaskan bahwa forum ini memiliki makna penting karena tidak hanya membahas administrasi, tetapi juga komitmen KPU dalam mengelola informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Masyarakat dinilainya berhak mengetahui bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja, bagaimana permohonan informasi diterima, diproses, hingga dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat berhak mengetahui lembaga penyelenggara Pemilu itu bekerja seperti apa, bagaimana informasi itu dikelola, bagaimana suatu permohonan informasi diterima, diproses, dilayani, serta bagaimana informasi publik dapat diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ketua KPU Sumba Barat Daya, Hyronymus Malelak, Rabu(30/09/2026).

Apresiasi itu disampaikan oleh anggota KPU Provinsi NTT, Divisi Parmas dan SDM, Baharudin Hamzah ketika menghadiri rapat plen terbuka penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025-2030, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, pada Kamis(06/02/2025).

Baharudin memberikan apresiasi kepada KPU Sumba Barat Daya lantaran dinilainya bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi salah satu kabupaten yang tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang(PSU).

“Hari ini adalah puncak perayaan Pilkada serentak tahun 2024. Karena itu sebagai KPU Provinsi saya memberikan apresiasi khusus kepada teman-teman KPU Sumba Barat Daya dan seluruh masyarakat. Dalam catatan kami, Pilkada pertama di Sumba Barat Daya tanpa pemungutan suara ulang,” ucap Baharudin.

“Ini tentu tidak terlepas dari kerja KPU semata, tapi kerja dari kita semua dengan caranya masing-masing sehingga proses ini berjalan dengan begitu baik tanpa ada masalah,” tambahnya.

Untuk diketahui, mereka resmi ditetapkan oleh KPU Sumba Barat Daya sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 pasca pembacaan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi(MK).

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu dalam perkara ini sebagai pihak pemohon, Ratu Wulla meminta semua masyarakat Sumba Barat Daya untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah tersebut.

Selain itu, Ratu Wulla juga meminta supaya para pendukung pada khususnya, pada umumnya masyarakat Sumba Barat Daya tidak melakukan euforia yang berlebihan.

“Saya meminta pendukung jangan ada euforia yang berlebihan. Kita menjaga wilayah tetap kondusif dan menantikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari,” pintah mantan anggota DPRI periode 2019-2024 itu.

Nantinya, seusai pelantikan, Ratu Wulla dan Angga Kaka akan segera kembali untuk melayani masyarakat dengan mewujudkan berbagai program prioritas yang menjadi visi misi mereka.

Penetapan ini baru dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya pasca putusan dismissal Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak gugatan pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu dengan nomor perkara 177/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Pasangan Ratu Angga resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Sumba Barat Daya, NTT, pada Kamis(06/02/2025) dalam berita acara nomor 10/PL.02.7 – BA/5318/2025 dan SK KPU nomor 5 Tahun 2025.

Sebelum membacakan berita acara penetapan, Ketua KPU Sumba Barat Daya, Hyronymus Malelak mengatakan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih merupakan tahap akhir dari 11 tahapan.

“Rapat pleno ini merupakan tahap akhir dari 11 tahapan. Setelah melewati berbagai tahapan. Hari ini ijinkan kami menetapkan secara resmi penetapan pasangan calon terpilih sebagai pemimpin Kabupaten Sumba Barat Daya untuk periode 5 tahun mendatang,” ucapnya.

Diketahui, Pasangan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka memenangkan Pilkada Sumba Barat Daya pada bulan November 2024 lalu dengan perolehan 74.559 suara.

Kemudian, Pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu peroleh 66.554 suara. Sedangkan Pasangan Agustinus Tamo Mbapa dan Soleman Lende Dappa peroleh 10.941 suara.

Dengan perolehan suara itu, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga unggul 8.005 suara atau 5,3 persen dari paslon nomor urut 02, Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu.

Dengan hasil ini, pasangan Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu memutuskan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.

Sayangnya, sejumlah dalil yang digugat oleh mereka, Mahkamah Konstitusi menyebut tidak menemukan fakta.

MK juga meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan.

Benar saja, saat ini Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Pasangan calon yang dikenal dengan Paket Rakyat itu resmi mengajukan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi, Senin(09/12/2024) kemarin.

Berdasarkan pantaun timexntt.id disitus resmi Mahkamah Konstitusi, Paket Rakyat telah memberikan kuasa kepada Gatut Hendrotriwidodo dan Rd Agung Fajar Apriliyano. Permohonan perkara itu tertuang dalam APPP Nomor : 179/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Untuk diketahui, KPU Sumba Barat Daya telah menetapkan Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dkminikus Aplhawan Rangga Kaka sebagai pemenang Pilkada tanggal 27 November lalu. Mereka peroleh 74.559 suara.

Sedangkan pasangan Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu peroleh 66.554 suara. Disusul oleh pasangan Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa dengan perolehan 10.941 suara.

Untuk diketahui, Kabupaten Sumba Barat Daya akan diikuti oleh tiga kandidat pada pemilihan serentak bulan November mendatang.

Ketiga kandidat dipastikan ikut berkompetisi seusai ditetapkan oleh KPU Sumba Barat Daya, NTT.

Saat ini, tiga pasangan calon tersebut sedang melakukan berbagai safari politik diberbagai wilayah kecamatan.

Disisi lain, Bawaslu SBD dan jajarannya rutin melakukan pengawasan pada tahapan kampanye yang sedang dilangsungkan.

Bukan hanya pada tahapan kampanye, Bawaslu SBD juga mengawasi pendistribusian logistik di KPU Sumba Barat Daya.

Sementara distribusi logistik berupa bilik suara tiba di KPU Sumba Barat Daya pada Minggu(29/09/2024) lalu.

Saat ini, KPU Sumba Barat Daya kembali memggunakan Rumah Budaya sebagai tempat penampungan logistik tersebut.

KPU Sumba Barat Daya menerima 203 box yang berisi 2.024 bilik suara yang akan digunakan pada perhelatan Pilkada mendatang.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian terpenting dalam memastikan keamanan dan ketepatan distribusi logistik tersebut.

Adapun tiga pasangan calon yang siap bertarung pada perheltan Pilkada SBD, diantaranya, Ratu Ngadu Bonu Wulla – Dominikus Alphawan Rangga Kaka. Fransiskus Marthin Adilalo – Yeremia Tanggu. Agustinus Tamo Mbapa – Soleman Lende Dappa.

Ketiga pasangan tedsebut akan mengikuti proses pengundian nomor urut yang akan dilakukan oleh KPU Sumba Barat Daya, NTT.

Dalam proses penetapan itu, Bawaslu SBD melakukan pengawasan yang ketat dalam memastikan segala bentuk administrasi persyaratan telah dipenuhi oleh ketiga pasangan calon yang akan berkompetisi.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan mengatakan, Bawaslu dan jajarannya tetap berkomitmen dalam melakukan berbagai upaya pengawasan dan pencegahan selama proses penyelenggaraan.

“Serta menghimbau kepada masyarakat agar bersama Bawaslu kabupaten Sumba Barat Daya berpartisipasi aktif mengawasi seluruh tahapan sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” tambah Yeremias.

Pleno penetapan itu dilakukan secara tertutup yang dituangkan dalam pengumuman nomor; 569/PL.02.2-Pu/5318/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemeilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dan berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 156/PL.02.2-BA/5318/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mengumumkan:

1. Pasangan calon atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 88.746 suara sah.