Sebagai bentuk komitmen mereka, terbaru, mantan Kepala Desa Nangga Mutu, Kecamatan Kodi Utara menjadi korban pertama yang ditetapkan sebagai tersangka karena telah nekat membuat laporan fiktif dalam menggunakan uang desa hingga menyebabkan negara mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Tentunya, hal itu menjadi awal yang baik bagi penegak hukum di daerah ini dalam memberantas berbagai praktik korupsi.

Untuk itu, dengan berbagai temuan masyarakat atas penggunaan uang desa yang tidak tepat sasaran, bahkan ditemukan pula beberapa kegiatan yang tidak tuntas, Polres Sumba Barat Daya pun segera menelusuri penggunaan anggaran yang bombastis tersebut, salah satunya di Desa Langgalete, Kecamatan Wewewa Barat.

Hal itu dipertegas oleh Iptu Yakobus ketika wartawan menanyakan soal temua penyalahgunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan Bumdes Lagalete dengan anggaran kurang lebih Rp190 juta.

Marthen nekat membuat laporan fiktif atas kegiatan yang menggunakan uang desa, sebagaimana yang tercantum dalam APBDes. Dampaknya, negara mengalami kerugian Rp.605.039.766.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dibuatkan laporan pertanggungjawaban fiktif, yakni bantuan rumah layak huni dengan anggaran Rp410.218.054.

Bantuan bak penampung air hujan Rp162.971.712, dan Kegiatan peningkatan kaspasitas aparatur desa(Bimtek keluar daerah), juga ditemukan penyalahgunaan uang desa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.38.000.000.

Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, Iptu Yakobus Kokleo mengatakan, sebelum menetapkan tersangka, pihaknya juga melakukan pengambilan keterangan terhadap 40 orang lainnya sebagai saksi.

Diantaranya, AB sebagai TPK, DDM sebagai kepala dusun saat itu, FM sekretaris desa, WWA selaku pelaksana anggaran pada kegiatan rumah layak huni dan bak air hujan.

Anehnya, ketika ada indikasi tersebut, rekomendasi pencairan dari tahun ke tahun tetap saja berjalan normal. Seharusnya, desa-desa nakal seperti itu perlu dievaluasi atau kepala desa yang bersangkutan diberhentikan sementara supaya tidak menyebabkan “gali lubang tutup lubang”.

Dampaknya, anggaran dana desa yang miliaran rupiah justru tidak membawa perubahan apa pun di tingkat desa. Dengan demikian, aliran dana desa hanya memperkaya kelompok tertentu.

Menoleransi laporan fiktif sama saja dengan membiarkan perampokan masa depan warga desa itu sendiri. Sudah saatnya, para pengelola dana desa disadarkan.

Pembangunan desa diukur dari sejauh mana kehidupan warga berubah menjadi lebih baik, bukan dari seberapa tebal jilidan LPJ yang berhasil dibuat.

Alih-alih mendapat suntikan anggaran miliaran rupiah, 2 dari belasan desa di Kecamatan Wewewa Selatan, yakin Desa Wewulla dan Desa Bondo Ukka malah nekat membuat laporan fiktif demi melancarkan pencairan pada tahap-tahap berikutnya.