Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi hingga petani dalam satu ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program ini.

Kampus didorong untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri, sekaligus menjadikannya sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik.

“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dikutip, Selasa(19/05/2026).

Tak lama kemudian, MBG pun resmi masuk lingkungan kampus yang ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Meski diklaim sebagai laboratorium riset, kebijakan satu kampus satu dapur ini memicu gelombang penolakan keras dari berbagai Civitas Akademika.

Gubernur NTT meminta itu ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Timur sekaligus rapat bersama para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan mitra Badan Gizi Nasional(BGN), Sabtu (14/3/2026) di Aula Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba Timur.

Gubernur NTT Menegaskan, program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Program ini disebutnya telah mampu membuka lapangan kerja, mendorong sektor pertanian dan peternakan, serta menggerakkan ekonomi lokal karena adanya kebutuhan bahan pangan untuk dapur layanan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar pelaksanaan program MBG di NTT dapat mencapai 100 persen tahun ini. Karena itu ia meminta semua pihak bersama-sama mengidentifikasi kendala yang terjadi di Sumba agar percepatan pelaksanaan program bisa dilakukan secara terorganisir.

Selain mempunyai target dalam memperkuat pengolahan hasil di sektor Perikanan untuk kebutuhan wisata kuliner ikan, ia juga sedang memastikan kebutuhan budidaya ikan tawar jenis lele dan nila.

Hery mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendongkrak semua bidang pada dinas itu untuk memberi dampak pada peningkatan Pendapat Asli Daerah(PAD), termasuk pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis(MBG).

Menurutnya, Pemda SBD melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki dua lokasi untuk budidaya ikan tawar.

Namun, dikarenakan kekurangan air, budidaya ikan tawar di Karuni disebutnya kurang efektif. Sedangkan, di Wekelo Sawah disebutnya mempunyai potensi yang baik.

Selama ini, masih kata dia, satu-satunya yang potensial mendatangkan PAD di sektor perikanan adalah pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ini.

“Sekarang kita lagi pacu di semua lini, tentunya dari sisi budidaya ini juga yang cukup potensial,” kata Heri, Selasa(03/02/2026).

Siswa yang mengalami keracunan tersebut berasal dari SMA Don Bosco, SMA Negeri 1 Kota dan SMK Negeri 2 Tambolaka.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis ini disediakan oleh Yayasan Ronita Peduli Sosial.

Berdasarkan informasi yang dihimpun timexntt.id, siswa-siswi menerima Makanan Bergizi Gratis tersebut di jam istrahat.

Sedangkan, menu makanan yang disediakan diantaranya, ikan goreng tepung, tempe goreng dan sayur.

Selanjutnya, ketika siswa-siswi menyantap makanan tersebut, mereka mulai merasakan bibir gatal-gatal, pusing, mata merah dan mual-mual.

Akhirnya, pihak sekolah langsung membawa siswa-siswi tersebut ke rumah sakit Karitas Weetebula, RSUD Reda Mbolo dan Puskemas Rada Mata untuk mendapat pertolongan.

Menurut keterangan salah satu siswa yang tidak sempat menyantap makan siang tersebut, gejala keracunan mulai muncul tidak lama setelah para siswa selesai makan.

“Mereka awalnya makan seperti biasa, tapi tidak lama setelah itu mulai banyak yang mengeluh pusing, muntah, dan ada juga yang badannya gatal-gatal,” ungkapnya.***

Ribka menilai MBG yang menyasar siswa SD, SMP dan SMA/SMK ini tidak efektif dalam menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

Ia bahkan menilai tindakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memberikan bantuan MBG terhadap siswa SMA di Jakarta hanya sebagai pencitraan.

Menurutnya, untuk mencegah stunting, seharusnya Pemerintah menyasar ibu hamil dan anak-anak di Bawah Dua Tahun(Baduta) atau sejak 1000 hari pertama kehidupan.

“Saya dokter ya, itu harus mulai dari pembuahan, itu harus diawasi ibu hamil sampai Bawa Dua Tahun(Baduta). Jadi 1000 kehidupan pertama, itu kalau memang tujuan Pemerintah, memberikan Makan Bergizi Gratis untuk stunting, bukan anak SMP SMA, itu namanya pencitraan, ngak tepat sasaran,” kata Ribka kepada wartawan beberapa hari lalu.

Lebih lanjut, Ribka menyebut bahwa banyak pihak yang salah kaprah dengan definisi stunting. Menurutnya, stunting bukan hanya karena kerdil, tetapi Intelligence Quotient(IQ) dibawa 70 persen.

Salah satunya melalui program Presiden Prabowo Subianto tentang Makan Bergisi Gratis(MBG).

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla menegaskan, tujuan program Pemerintah Pusat ini untuk memastikan gisi pada anak terpenuhi.

Bukan hanya itu, disebutnya pula juga bertujuan untuk meningkatnya pendapat ekonomi masyarakat.

Menurutnya, perputaran ekonomi di masyarakat lokal dapat terjadi apabila seluruh kebutuhan dapur MBG diadakan dengan memanfaatkan tanaman-tanaman horti di kelompok tani.

“Pak Dandim, kelompok-kelompok masyarakat kita sudah siapkan, untuk bisa menyediakan pasokan ayam, telur dan sayur-sayuran dalam memenuhi kebutuhan MBG,” kata Bupati Ratu.

Menurutnya, Pemerintah Sumba Barat Daya mendukung program MBG tersebut dengan mengalokasikan anggaran dari APBD 2.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat Daya untuk terus menanam sayur-sayuran demi memenuhi kebutuhan MBG.