Hal itu diminta oleh Ketua Komisi I DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu ketika menyampaikan laporan terhadap pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna VII masa sidang II Tahun 2025.

Bukan hanya itu, Komisi I DPRD SBD juga meminta supaya sekolah yang berada dibawah naungan Yatutim yang melakukan praktek jual beli data siswa untuk memperoleh Dana BOS juga ditutup.

“Tenaga pengawas sekolah yang tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik agar menjadi perhatian khusus Pemerintah. Dan DPRD harus peroleh data-data siswa penerima beasiswa yang valid,” katanya lagi dalam membacakan laporan tersebut.

Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menurut Octavianus, Komisi I DPRD SBD meminta supaya Bupati memberhentikan sementara kepala desa jika ditemukan bermasalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Isu liar ini menjadi hangat diperbincangkan pasca Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara Komisi 3 bersama mitra kerja tentang polemik seleksi PPPK Tahap 2.

Meski dihantui berbagai isu liar tentang perpecahan dalam internal partai yang tidak solid dalam mendukung pemerintah buntut dari proses seleksi PPPK Tahap 2, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sumba Barat Daya, Octavianus Dapa Talu menanggapinya dengan santai.

Menurutnya, Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini sudah terbiasa diterpa isu-isu liar yang hendak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Padahal, kata dia, khusus di Sumba Barat Daya, Fraksi PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang kuat dan solid dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Apalagi, PDI Perjuangan merupakan partai yang mengusung calon Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka dan sudah dilantik.