Persiapan menyambut event Tour De EnTeTe di Sumba Barat Daya dimatangkan oleh Pemerintah dalam rapat bersama sejumlah pihak, Kamis(04/09/2025) di aula gedung bupati.

Event ini akan diikuti oleh 13 negara dengan melalui sejumlah kabupaten/kota yang berada di Nusa Tenggara Timur. Adapun negara yang mengambil bagian dalam event ini, diantaranya Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Laos, Jepang, China, Hongkong, Thaiwan.

Pj Sekda Sumba Barat Daya, Etmundus Nobertus Nau mengatakan, event bergengsi ini merupakan hasil koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Pemprov NTT dan IO.

Dengan demikian, segala bentuk anggaran yang digunakan demi kelancaran kegiatan ini disediakan oleh ketiga lembaga tersebut. Sementara, Pemerintah Daerah terlibat, disebutnya hanya untuk memfasilitasi.

“Tujuannya adalah bagaimana kita promosikan Nusa Tenggara Timur di dunia Internasional. Tentunya kita menyadari bahwa banyak potensi yang ada dan salah satu yang sungguh-sungguh menjanjikan ekonomi pasar di NTT pada umumnya, pada khususnya Pulau Sumba adalah sektor pariwisata,” kata Etmundus.

Keluhan itu bukan hanya datang dari masyarakat yang membutuhkan material pembangunan ini, melainkan, juga datang dari komunitas sopir dump truck Sumba Barat Daya(SBD). Bahkan, mereka sudah melakukan audiens bersama Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla.

Saat itu, mereka mengaku bahwa larangan penambangan pasir dibeberapa titik menghambat pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Sebab, bekerja sebagai sopir dump truck pengangkut pasir laut menjadi mata pencarian mereka satu-satunya.

Menyikapi berbagai keluhan tentang kebutuhan pasir laut, Bupati Sumba Barat Daya turun langsung dalam melakukan survei dibeberapa titik untuk memastikan potensi pasir laut.

Diantaranya, di Pantai Marapu, Desa Waimaringi, Kecamatan Kodi Balaghar dan di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi. Jika potensi pasir laut di kedua lokasi itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, maka akan ditetapkan.

Selain ODDP, YHS juga melibatkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan stake holder lainnya.

Kegiatan ini mengangkat tema kebijakan inklusif disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran tingkat kabupaten.

Direktur Yayasan Harapan Sumba, Stefanus Segu mengatakan, tujuan workshop tersebut untuk mendiskusikan supaya ada kebijakan yang inklusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

“Di mana semua unsur masyarakat termasuk kaum marginal dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk terlibat serta peluang untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti warga Negara lainnya,” kata Stefanus ketika ditemui seusai workshop, Kamis(10/10/2024).

Selain itu, workshop ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran berbagai pihak terutama pemerintah tentang pembangunan serta memberikan dan memperhatikan kebutuhan semua orang terutama kelompok marginal dan rentan lebih khusus lagi kepada penyandang disabilitas.

Padahal, ketiga atlet tinju tersebut sudah mengaharumkan nama baik Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengantongi medali perak.

Saat ini, tinggal atlet tinju asal Sumba Barat Daya(SBD) yang belum pulang kampung. Mereka masih berada di Kupang, NTT.

Sedangkan atlet lainnya sudah diantar dan dilakukan penjemputan oleh Pemda dari Kabupaten/kota masing-masing.

Mirisnya lagi, para atlet itu sudah menghubungi Pertina SBD via whatshap, namun mendapat jawaban bahwa lagi sibuk urus politik.

Terkonfirmasi, seorang atlet tinju asal Desa Lagalete, Kecamatan Wewewa Barat, SBD, Dominika Asnat Bayo menceritakan segala bentuk perjuangannya hingga meraih juara 2 pada PON Aceh beberapa minggu lalu.

Anak dari pasangan suami istri yang berprofesi sebagai petani itu mengatakan, dirinya merasa bangga seusai memenangkan 3 pertandingan yang dihelat di Aceh.

Di atas ring, Dominika yang kerap disapa Asnat itu memulai pertandingan perdananya dengan menghadapi atlet tinju dari Papua. Ia menaklukan lawannya pada ronde ketiga dengan status menang KO.

Marciana didampingi Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, I Gusti Agung Komang Artawan dan Kasubbid Penindakan Keimigrasian, Cun Sudiharto.

Kedatangan Asisten I Setda Kabupaten SBD bersama Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD, Hermanus Rangga Horo untuk membahas pendekatan pelayanan Keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten SBD.

Menurut Christofel Horo, permintaan masyarakat terkait pelayanan Keimigrasian, khususnya layanan paspor sangat tinggi.

Selama ini, masyarakat harus datang ke Kantor Imigrasi di Kupang yang berbeda pulau dengan SBD sehingga menjadi kendala tersendiri.

Pihaknya berharap Kanwil Kemenkumham NTT melalui jajaran Keimigrasian dapat menyediakan layanan paspor di Kabupaten SBD.

Lebih lanjut dikatakan, layanan paspor yang semakin dekat dengan masyarakat juga menjadi salah satu upaya pencegahan adanya Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara (TKI AKAN) Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hingga saat ini, belum terkonfirmasi tindakan pihak-pihak terkait dalam mencegah peredaran rokok ilegal tersebut.

Padahal, edaran rokok ilegal dinilai sangat merugikan pendapatan Negara. Diketahui, mengutip dari berbagai sumber, rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya izin cukai.

Dimana, cukai merupakan salah satu pemasukkan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke masyarakat.

Jadi, dengan adanya rokok ilegal akan membuat pendapatan negara menurun. Uang yang kembali ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui pembangunan negara menurun pula.

Sayangnya, beberapa jenis rokok yang diduga ilegal malah beredar luas di wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur hingga diminati masyarakat luas.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur mengakui sulit menemukan akar permasalahan dan pengedar rokok ilegal di wilayah itu.

Hingga saat ini, belum tercium tindakan dari pihak terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Sumba Barat Daya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun timexntt, beberapa penjual rokok ilegal mengaku membeli rokok ilegal di Sumba Timur. Mereka pesan lalu kemudian akan diantar hingga di kios atau tokoh kecil.

Selain itu, ada juga yang langsung membeli di salah satu tokoh yang berada di Sumba Barat Daya. Mereka mengaku tidak mengetahui kalau itu rokok ilegal.

Sayangnya, tidak ada pencegahan hingga edaran rokok ilegal itu lolos masuk hingga di pedesaan.

Diketahui, merek dan jenis rokok yang beredar di tengah- tengah masyarakat saat ini semakin beragam, dengan berbagai macam kemasan hingga penawaran harga yang menarik.

Namun tidak semua produk yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut legal dan jika tidak jeli, masyarakat akan mengonsumsi rokok ilegal yang peredarannya justru sangat merugikan negara.

Selain kendala infrastruktur, pencarian akar permasalahan dari merek-merek rokok ilegal yang populer seperti Thanos dan NX juga menjadi tantangan Pemerintah daerah.

Hal itu diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Kepala Disperinda, Agus Dappa.

“Ini sangat diminati oleh masyarakat. Dan akarnya itu sulit kita ketemu,” ungkap Agus Dappa dikutip timexntt.id, Jumat(12/07/2024).

Menurutnya, kurangnya perwakilan Bea Cukai di daerah itu juga menjadi hambatan serius dalam upaya penindakan secara optimal.

“Itu yang menjadi kesulitan kita. Sementara di sini ada bidangnya yaitu bidang perlindungan konsumen,” tambahnya.

Respon Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menyebut keberadaan rokok ilegal di Sumba berdampak ada kerugian Negara. Sebab tidak ada kewajiban pembayaran cukai atas penjualan rokok tersebut.

Dugaan tersebut tercium setelah timexntt.id melakukan penelusuran disejumlah kios kecil di pedesaan dan dipinggir perkotaan.

Dari hasil penelusuran, ternyata pemilik kios-kios kecil itu mengakui hal yang sama bahwa mereka membeli rokok ilegal dengan berbagai merek di salah satu toko yang berada di pusat Kota Tambolaka, SBD, NTT.

“Cukup murah dan diminati perokok. Kadang, satu bal itu tidak sampai satu minggu. Saya beli di toko yang ada di Tambolaka,” ngaku seorang pemilik kios yang enggan namanya disebutkan, Senin(01/07/2024) kemarin.

Dia menyebut rokok yang diduga ilegal dibelinya tanpa memperhatikan label atau pita bea cukai. Sebab, dia hanya tergiur dengan harga yang disebutnya murah.

“Saya tidak perhatikan itu karena itu bukan rahasia lagi to. Kalau memang itu ilegal pasti orang rokok sembunyi atau jual sembunyi juga,” sebutnya.

Diketahui, pengedaran rokok ilegal di Sumba Barat Daya sudah terjadi hampir dua tahun. Diduga pengiriman barang ilegal itu melalui bandar udara dan pelabuhan.

Kendati marak beredar hingga di kios-kios kecil yang berada di pedesaan, masyarakat pun mulai tertarik untuk membeli. Sebab, harganya murah meriah alias terjangkau.

Diketahui pula, salah satu rokok ilegal merek Arrow pernah muncul dipermukaan publik. Namun demikian, rokok Arrow tersebut tiba-tiba hilang.

“Dulu saya rokok Arrow. Harganya Rp15.000 satu bungkus. Tapi sekrang tidak ada lagi yang jual,” ngaku Matius(29) ketika ditemui timexntt.com, Rabu(26/06/2024) kemarin.

Matius yang merupakan pecandu rokok Surya 12 kala itu beralih mengkonsumsi rokok Thanos. Sayangnya, karena ia menikmati aroma yang begitu tak sedap dalam mengisap rokok tersebut, ia pun beralih ke rokok NX.

“Saya pernah rokok Thanos harganya juga murah Rp15.000 satu bungkus. Mudah saya jangkau. Tetapi setelah saya tidak mau dia punya rasa, saya rokok NX sudah,” ngakunya.