Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah kepemimpinan Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka tidak tinggal diam.

Pemerintah juga terus melakukan upaya dalam memenuhi kebutuhan material bangunan berupa pasir laut. Bahkan, sudah dua titik yang disurvei, diantaranya, di Pantai Marapu, Desa Waimaringi, Kecamatan Kodi Balaghar dan di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi.

Bukan hanya itu, Pemda SBD juga telah meneken MoU dengan beberapa daerah di NTT untuk menyediakan kebutuhan pasir.

Kendati sudah memastikan kedua titik pantai bisa menyediakan pasir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk jangka pendek, Pemda SBD sudah melayangkan surat permohonan ke Pemprov NTT guna mendapatkan ijin.

Sayangnya, hingga saat ini, Pemprov NTT melalui Dinas Pertambangan belum turun di daerah ini untuk melakukan pengkajian lebih lanjut.

Ratu didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD, Bapenda, pihak Kecamatan Kodi Balaghar dan Pemerintah Desa Waimaringi.

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, kebutuhan pasir menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat hingga saat ini. Hal ini menjadi sorotan karena ada larangan penambangan pasir di sejumlah titik.

Bukan hanya itu, keluhan itu juga datang dari komunitas sopir dump truck yang menjadikan pekerjaan penambangan pasir sebagai mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Namun perlu diketahui, larangan ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjaga ekosistem lingkungan pantai.

Sebab, beberapa pantai yang dijadikan titik penambangan pasir sudah mengalami abrasi. Dampaknya, keindahan pantai menjadi rusak atau tak lagi elok dipandang mata.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla pun mengakui bahwa pasir merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk pembangunan.

Mereka diterima secara langsung oleh Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Kamis(06/03/2025) di ruang kerjanya.

Diketahui, Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla baru saja melakukan sidak disejumlah Puskesmas. Tak kenal lelah, wujud kecintaannya terhadap rakyat kecil, ia pun menerima komunitas dump truck yang hendak menyampaikan keluhan.

Seorang sopir dump truck dari Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Apolonio Kandi mengaku kehilangan mata pencairan pasca dikeluarkannya surat himbauan larangan penambangan pasir disejumlah titik beberapa bulan lalu.

Aplonio menyebut keluhan ini dialami oleh semua sopir dump truck yang hanya berharap mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Ia menuturkan bahwa di Sumba Barat Daya tidak ada tempat lain untuk menambang pasir kecuali dibeberapa titik yang sudah dilarang.

“Kami semua kehilangan pendapatan sejak ada larangan itu. Kami bingung mau kerja apa lagi. Dan ketika ada edaran itu kami juga setop sebagai tanda kami hargai kebijakan pemerintah. Untuk itu kami berharap ada solusi yang terbaik,” ngaku Aplonio ketika ditemui setelah audiens dengan Bupati SBD, Kamis(06/03/2025).