Pengungkapan itu dilakukan setelah personel Intelmob Satbrimob Polda NTT melakukan pemantauan intensif dalam waktu cukup lama terhadap aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penimbunan BBM subsidi.

Sementara pengamanan itu terjadi pada 11 Mei 2026 di Jalan Samratulangi, kawasan Pulau Indah, Kota Kupang. Ada sekitar 770 liter lebih BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar yang dikemas menggunakan jerigen.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, BBM subsidi tersebut diduga akan didistribusikan menuju wilayah Naikliu, Kabupaten Kupang, menggunakan bus.

Usai pengamanan, personel Intelmob Satbrimob Polda NTT langsung berkoordinasi dengan jajaran Polresta Kupang Kota untuk menyerahkan barang bukti dan melakukan proses hukum lebih lanjut, termasuk pengembangan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan BBM subsidi tersebut.

Ia resmi menjadi Wakapolres Kupang seusai terjadinya rotasi terhadap sejumlah perwira menengah dan pertama di Polda Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu.

Saat ini, jabatan Wakapolres Sumba Barat Daya diisi oleh mantan Wakapolres Nagekeo, Kompol Marthinus Ardjon.

Pengisian jabatan tersebut ditandai dengan serah terima yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Barat Daya, AKBP Harianto Rantesalu.

Diketahui, Kompol Marthinus Ardjon sebelumnya menjabat sebagai Kasubbid Penmas Polda Nusa Tenggara Timur.

Pergeseran jabatan ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi ditubuh Polri yang dilakukan secara rutin.

Kapolres Sumba Barat Daya, AKBP Harianto Rantesalu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Wakapolres di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier serta upaya peningkatan kinerja organisasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” Kata AKBP Harianto Rantesalu.***

Kegiatan ini dilakukan sebagai respons cepat atas kondisi jembatan yang licin dan derasnya arus sungai akibat hujan, sehingga menghambat aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Sebanyak 34 personel diterjunkan dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon C Pelopor, KOMPOL Dennis Y. N. Leihitu dengan melibatkan masyarakat setempat secara gotong royong.

Peralatan dan material pendukung yang digunakan antara lain dua unit gergaji mesin, paku ukuran 10 (4 kg), paku ukuran 15 (3 kg), pelampung SAR, serta tali nilon.

Untuk sementara, kondisi di lokasi masih cukup menantang karena arus air yang deras dan keruh, serta permukaan jembatan yang licin akibat hujan. Pengerjaan akan dilanjutkan kembali pada Rabu pagi.

Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, melalui Kabidhumas Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan darurat ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Sidang kelulusan seleksi SIP ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN) Polda NTT, Kombes Pol. Nanang Putu Wardianto, Jumat(21/02/2025).

Ia didampingi Kabidpropam Polda NTT, Kombes Pol. Robert A. Sormin, S.I.K., serta Auditor Kepolisian Madya TK. III Itwasda Polda NTT, Kombes Pol. FX Irwan Arianto, S.I.K., M.H.

Kapolda NTT melalui Ka SPN Polda NTT, Kombes Pol. Nanang Putu Wardianto mengatakan, seleksi SIP angkatan 54 di Polda NTT awalnya diikuti oleh 276 peserta.

Namun, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat hingga tahap sidang kelulusan hanya 175 peserta.

“Keseluruhan peserta yang lolos adalah anggota Polisi Laki-laki (Polki),” tambahnya.

Ia menjelaskan, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan sistem perengkingan dengan komponen penilaian meliputi Tes Kemampuan Jasmani 20 persen, Tes Psikologi 35 persen, Tes Pengetahuan Kepolisian 35 persen serta Tes Keterampilan Komputer 10 persen.

Kedua oknum anggota Polri di Sumba Barat ini diduga melakukan pengeroyokan kepada dua anggota Sat Pol PP yang sedang bertugas di rumah jabatan Bupati Sumba Barat.

Dikutip dari tribratanewsntt, Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa tersebut bermula ketika korban dan saksi yang merupakan petugas honorer Satpol PP sedang berjaga malam di rumah jabatan Bupati Sumba Barat, NTT.

Kemudian, mereka mendengar keributan dan mencoba menegur sekelompok pemuda yang sedang mengonsumsi alkohol.

Namun, teguran tersebut berujung pada pengeroyokan yang menyebabkan dua petugas Satpol PP mengalami luka-luka.

Kabidmumas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., memberikan tanggapan terkait kejadian ini.

“Kami membenarkan adanya laporan dugaan pengeroyokan yang melibatkan dua anggota Polri di Kabupaten Sumba Barat. Saat ini, kasus tersebut sudah dalam penanganan pihak Polres Sumba Barat,” ujarnya.

Berdasarkan catatan dari Bidpropam Polda NTT, Rudi Soik terlibat dalam 12 kasus pelanggaran selama bertugas, dengan tujuh di antaranya terbukti bersalah dan telah menjalani berbagai hukuman.

Riwayat pelanggaran disiplin yang berulang-ulang membuatnya dianggap tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Ariasandy, menegaskan bahwa hukuman disiplin dan kode etik yang dijatuhkan kepada Rudi Soik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Serangkaian pelanggaran kode etik dan disiplin yang berulang-ulang menunjukkan bahwa Ipda Rudi Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri,” ujar Kombes Pol. Ariasandy pada Kamis (17/10/2024).

Proses Sidang Komisi Kode Etik Polri

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menangani kasus ini dipimpin oleh perwira senior.

Sidang tersebut mencakup berbagai aspek profesionalitas Rudi Soik, termasuk sikap, perilaku, dan pelanggaran yang dilakukannya terhadap etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Proyek yang menelan anggaran negara 10,8 Miliar ini merupakan salah satu proyek yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai.

Menariknya, saat isu nepotisme mencuat ke permukaan, Kejari Manggarai, baru mengetahui informasi bahwa Kontraktor dan PPK memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat.

Kasi Intel Kejari Manggarai, Zaenal mengatakan hal tersebut saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu.

“Kami tau informasi tersebut dari pemberitaan media dan kami sudah laporkan ke pimpinan yah,” kata Zaenal sebagaimana dikutip timexntt.id, pada Minggu(13/10/2024).

Zaenal mengaku sedang melakukan pendekatan persuasif lewat pendampingan datun saat suara buruh menanyakan progres dari pimpinan setelah isu nepotisme tersebut dilaporkan.

“Kami mau pastikan dulu berbagai kewajiban kontrak selesai,” ujarnya.

Zaenal mengklaim, permohonan untuk pendampingan kejaksaan dari PPK tidak diajukan oleh PPK sejak proses pelelangan.

Untuk diketahui, Kapolres Manggarai menggelar konferensi pers dalam menyikapi berbagai informasi tentang penangkapan Pimpinan Redaksi Floresa.co, Herry Kabut.

Dalam keterangan persnya, Kapolres Manggarai, AKBP Edwin Saleh membantah seluruh tudingan yang diarahkan keoada anggotanya yang sedang melakukan pengamanan aksi warga yang menolak proyek geotermal di Poco Leok.

Menanggapi pernyataan pers Kapolres Manggarai, AKBP Edwin Saleh terkait kasus kekerasan terhadap Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut dan warga Poco Leok yang disebarluaskan pada 5 Oktober 2024 kepada media dan masyarakat umum, Flores menyebut klarifikasi Kapolres Manggarai sebagai bentuk menyangkal atas kebenaran.

Bukan hanya itu, Floresa.co juga menilai klarifikasi Kapolres Manggarai sedang berusaha mengkriminalisasi korban.

Berikut tanggapan Floresa.co sebagaimana siaran pers yang diperoleh timexntt.id, Minggu(06/10/2024).

Kapolres Manggarai, AKBP Edwin Saleh membantah semua tudingan yang diduga dilakukan anggotanya saat menjalankan tugas pengamanan aksi penolakan warga terhadap proyek geotermal.

Bantahan itu disampaikan oleh Kapolres Manggarai ketika konferensi pers, Sabtu(05/10/2024) dalam menyikapi berbagai informasi tentang dugaan tindakan kekerasan dan penangkapan oleh anggota Polres Manggarai.

Dalam siaran persnya, AKBP Edwin memgatakan, kegiatan siang ini untuk mengklarifikasi pemberitaan yang tersebar di media online terkait adanya dugaan kasus yang dilakukan oleh anggota Polres Manggarai saat pelaksanaan pengamanan aksi penolakan warga terhadap proyek geotermal.

“Sampai saat ini, Polres Manggarai belum menerima laporan atau aduan terkait konseptualisasi yang dilakukan oleh anggota saya, bahkan sekarang yang ada hanyalah kasus intimidasi dan pengrusakan rumah warga yang pro pembangunanan dan korban sudah membuat laporan ke SPKT Polres Manggarai,” kata AKBP Edwin sebagaimana dikutip timexntt.id dari tribratamanggarainews, Minggu(06/10/2024).

Diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Pocoleok menolak kehadiran proyek ini karena melihat sejumlah dampak buruk PLTP lain di Indonesia seperti di Sorik Merapi dan Mataloko dan terutama akan mengancam keselamatan warga setempat dan menghilangkan ruang hidup masyarakat yaitu kesatuan yang utuh kampung halaman (golo lonto, mbaru ka’eng, natas labar), kebun mata pencaharian (uma duat), sumber air (wae teku), pusat kehidupan adat (compang takung, mbaru adat).

Dari 14 Gendang/persekutuan masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah Pocoleok, sebanyak 10 gendang dengan tegas dan secara tertulis menolak kehadiran proyek ini.

Dari data yang ada bahwa 10 Gendang dari 14 gendang yang hidup dan tinggal di Pocoleok menolak rencana tersebut dan sejumlah 369 Keluarga (1.632 Jiwa) dengan tegas menolak Rencana perluasan dan pengembangan Geothermal Ulumbu di wilayah Pocoleok.

Karena sejak awal seluruh proses investasi proyek tersebut melangkahi dan menyalahi semua standard investasi yang diatur dalam peraturan perundang-udangan maupun ketentuan internasional mengenai investasi dan hak asasi manusia.

Herry Kabut harus menerima pemukulan hingga dicekik oleh komplotan oknum polisi saat menjalankan tugas jurnalisnya dalam meliput aksi penolakan warga terhadap proyek Geotermal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Rabu(02/10/2024) lalu.

Komnas HAM telah melayangkan surat kepada Kapolda NTT buntut dari kasus tersebut. Termasuk Kompolnas juga angkat bicara dalam menyikapi tindakan komplotan oknum polisi terhadap Herry Kabut.

Timexntt.id pun berhasil memperoleh pernyataan resmi dari Flores.co terkait kasus kekerasan yang menimpah salah wartawan mereka.

Berikut adalah siaran pers yang merupakan pernyataan resmi Floresa.co dalam menyikapi tindakan komplotan oknum polisi yang melakukan penganiayaan hingga mencekik Herry Kabut.

Rekan-rekan yang kami hormati, menyikapi kasus penangkapan dan penganiayaan terhadap Pemimpin Redaksi, Herry Kabut pada 2 Oktober, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam pernyataan resminya, Nardi Jaya menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis merupakan serangan terhadap kebebasan pers.

Ia menyerukan agar pihak berwenang segera menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, untuk memastikan perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Pemred Floresa mengalami serangan ketika sedang meliput aksi protes warga Poco Leok menentang proyek geotermal pada 2 Oktober kemarin.

Insiden ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk organisasi media dan masyarakat sipil, yang mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas.

Ketua AJO menambahkan bahwa keamanan jurnalis adalah hal yang fundamental dalam demokrasi, dan setiap tindakan yang mengancam kebebasan pers harus ditanggapi dengan serius.

Ia juga menyerukan solidaritas antar jurnalis dan media untuk bersama-sama melawan praktik-praktik intimidasi.

Buntut dari itu, berbagai kecaman datang dari berbagai pihak yang menilai tindakan oknum aparat kepolisian di Kabupaten Manggarai itu melawan hukum.

Kali ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Republik Indonesia angkat bicara dalam menyikapi tindakan oknum polisi yang sudah melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Herry Kabut.

Komnas HAM melayangkan surat di Kapolda NTT perihal permintaan keterangan mengenai penangkapan atau pengamanan yang dilakukan oleh anggota polres Manggarai terhadap warga Desa Poco
Leok dan Pemimpin Redaksi Floresa dengan nomor: 831/PM.00/TL.02/X/2024.

Surat tersebut dilayangkan pada Jumat 04 Oktober 2024 di Jakarta yang ditandatangan oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing.

Berdasarkan berita yang dipublikasikan melalui floresa.co, Herry Kabut diangkut dalam mobil aparat bersama beberapa warga Poco Leok lain yang juga ditangkap.

Menurut keterangan warga, Herry ditarik dan diangkut paksa ke dalam mobil aparat sambil dianiaya. Kejadian tersebut didokumentasi oleh warga setempat.

Proyek ini merupakan kerjasama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang juga merupakan bagian dari proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2021-2030.

PLN dan Pemerintah Kabupaten Manggarai memaksa masuk ke wilayah Pocoleok untuk membuka akses jalan proyek Geothermal pada Rabu kemarin.

Diketahui, sebagaiman rilis yang diperoleh timexntt.id, Jumat(04/10/2024), Herry Kabut hendak melakukan peliputan terhadap aksi warga yang menolak proyek geotermal di Pocok Leok Kabupaten Manggarai, Rabu(02/10/2024) lalu.

Namun demikian, Herry Kabut malah mendapat intimidasi serta penganiayaan dari oknum aparat.

Ia dituding sebagai provokator dan anak buah Direktur JPIC-SVD, Pater Simon yang selama ini mendampingi warga Poco Leok.

Dengan berbagai bentuk penganiayaan, Herry Kabut diminta untuk menunjukan id curd yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang wartawan.

Herry Kabut berupaya dalam memberi penjelasan. Namun demikian, dirinya tidak pernah diberi kesempatan serta mendengarkan penjelasannya tersebut.

Dengan berbagai upaya yang dilakukannya, akhirnya, oknum aparat pun mendapati identitas lengkap Herry Kabut bahwa benar ia adalah seorang Pemimpin Redaksi Floresa.co.

Pada 2 Oktober, saya berangkat menuju Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai setelah mendapat informasi bahwa tiga orang warga adat Poco Leok ditangkap aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa menolak proyek geotermal.

Informasi itu menggerakkan saya untuk meliput aksi itu. Warga dari 10 kampung adat atau gendang di wilayah itu melakukan aksi yang mereka sebut sebagai “jaga kampung”

Aksi itu berlangsung di titik pengeboran atau wellpad D, di Lingko Tanggong, yang juga menjadi bagian dari tanah ulayat Gendang Lungar.

Saya berangkat dari Ruteng sekitar pukul 13.10 Wita dan tiba sekitar pukul 14.00 Wita tiba di Lingko Tanggong.

Saat saya tiba di lokasi, situasi sudah tenang di mana warga tidak lagi berkonfrontasi dengan aparat keamanan.

Saat itu warga tampak duduk santai selesai makan siang. Beberapa warga menyapa saya dan saya membalas sapaan mereka.

Pada tahun in, Polri mengangkat tema tentang Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas.

Merujuk pada tema tersebut, Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga melalui Kapolres SBD, AKBP Sigit menjelaskan, hal itu menggambarkan visi Polri untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan visi Indonesia emas 2045.

Untuk itu, Kapolda NTT menekankan kepada seluruh personel supaya terus mendukung pembangunan perekonomian di daerah dengan cara bersinergi bersama pemerintah dan stake holder lainnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data dari kantor kewilayahan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT melambat dan masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.