Kendati mendapat temuan dari KPK RI karena tidak membayar pajak sejak bulan April 2023 hingga bulan Juli 2024, seorang mantan karyawan Bandara Lede Kalumbang, Gunter Guru Ladu Meha angkat bicara.

Gunter mengapresiasi KPK RI yang sudah melakukan sidak dan menemukan adanya tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh PT JAS.

Dengan adanya temuan tunggakan pajak di PT JAS, Gunter mendorong KPK RI untuk mencabut ijin operasional perusahan tersebut.

“Maka dari itu saya atas nama Gunter Guru Ladu Meha, sangat mengapresiasi KPK RI dan Semua stalk holder yg ada mengangkat persoalan ini,” apresiasi Gunter kepada KPK RI dan Pemda SBD ketika menghubungi timexntt.id beberapa hari lalu via whatshap.

Selain itu, Gunter juga berharap supaya persoalan sebelumnya yang sudah diadukan ke Dinas Nakertrans SBD dapat diungkit kembali.

Bahkan ia mengurai kembali perjuangannya bersama karyawan PT JAS yang sudah diberhentikan.

KPK RI melakukan sidak dalam menelusuri sejumlah PT, Hotel yang berada di wilayah Sumba Barat Daya. Termasuk Yayasan Sumba Hospitality.

Kehadiran KPK RI di Sumba Barat Daya ternyata berhasil membongkar beberapa lembaga yang tidak membayar pajak. Bahkan ada Yayasan ditemukan ogah membayar pajak sejak tahun 2016.

Sebagai bukti peringatan dan teguran, KPK RI pun menempel stiker berlogo KPK RI sebagai bukti bahwa lembaga tersebut tidak taat membayar pajak di Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya, NTT.

Selain itu, kehadiran mereka di Sumba Barat Daya juga sebagai bentuk mengedukasi masyarakat agar taat membayar pajak demi kemajuan daerah itu sendiri.

Berikut beberapa nama lembaga menjadi temuan KPK RI yang malas tahu membayar pajak.

1). Yayasan Sumba Hospitality 

Setelah disidak oleh KPK RI dan Dispenda SBD, Yayasan Sumba Hospitality akui belum bayar pajak dari tahun 2016. Padahal, salah satu Yayasan ternama di Sumba Barat Daya itu memiliki hotel dan resto.