Ketua DPRD SBD sendiri tampak tersenyum dan sekali-sekali menoleh ke arah Bupati Ratu Wulla. Sepertinya ada hal serius yang sedang diperbincangkan dalam momen “satu payung” itu.

Tentunya, ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan juga tentang empati dan kerendahan hati.

Selain itu, momen itu juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik seragam dinas dan lencana emas, ada tanggung jawab untuk saling menjaga martabat sesama rekan kerja demi kepentingan rakyat yang lebih besar.

Dengan demikian, seorang pemimpin sejati tidak ragu untuk melakukan hal kecil bagi orang lain. Ini membuktikan bahwa jabatan hanyalah fungsi, namun kemanusiaan adalah yang utama.

Pemandangan tak biasa itu tertangkap kamera Protokol ketika Bupati Ratu Wulla dan Ketua DPRD SBD menghadiri kegiatan Musrembangcam di Kecamatan Kodi Utara, Selasa(24/02/2026). Kemudian video pendek dan foto itu juga telah diunggah oleh Bupati Ratu Wulla di akun media sosial resminya.

“Apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah keinginan kita semua dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya yang kita cintai,” kata Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Rabu(10/09/2025) ketika menerima mahasiswa yang melakukan aksi damai di Gedung DPRD.

Dihadapan para mahasiswa, Rudofl menggambarkan sepintas tentang tunjangan DPRD SBD. Menurutnya, penetapan tunjangan DPRD Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri).

Ia menyebut DPRD Kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perda dalam menaikan tunjangan. Jadi, segala bentuk keungan yang diterima oleh DPRD Kabupaten menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kaitan dengan tunjangan DPRD, saya gambarkan bahwa tunjangan DPRD ini dibawah Kementerian Dalam Negeri, kami tidak bisa membuat undang-undang untuk kesejahteraan kami sendiri di DPRD, beda kalau di Pusat, supaya kita bisa pilah,” jelas Rudolf.

RDP ini merupakan lanjutan dari RDP pertama dan kedua bersama BKPSDM tentang dugaan rekomendasi palsu yang diperoleh sejumlah peserta PPPK Tahap 2.

“Makanya, saya sendiri juga stand by di kantor untuk tunggu hasil. Saya juga belum dapat laporan dari ketua komisi tentang hasilnya,” kata Rudolf ketika ditemui, Selasa(03/06/2025).

Meski belum mendapat laporan resmi dari Ketua Komisi 3, Rudolf mengaku telah menghimpun beberapa poin hasil dari RDP tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang diperolehnya, direncanakan akan dilanjutkan dengan kemungkinan besar melibatkan semua komisi atau rapat umum pimpinan.

“Nah ini yang kita harapkan. Tidak sebatas sampai sini. Apalagi tadi menurut informasi bahwa mitra yang bersangkutan tidak menjelaskan sesuai harapan DPRD. Kita butuh inikan data-datanya,” katanya lagi.

Dengan informasi itu, DPRD SBD akan menentukan jadwal untuk menggelar rapat gabungan komisi.

Meski memiliki kewenangan yang terbatas, tentunya langkah ini sebagai wujud keseriusan DPRD Sumba Barat Daya sebagai penyambung “lidah” rakyat dalam menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada, termasuk pengaduan soal penggunaan dana desa.

Bukan hanya itu, Sejumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima belakangan ini akan dirampungkan pasca Kunjungan Kerja(Kunker). Kemudian DPRD Sumba Barat Daya akan menggelar rapat kerja bersama pihak terkait, seperti Inspektorat dan Dinas PMD.

Dalam kerja-kerja mereka ini sering menuai sorotan lantaran dinilai hanya sebagai pencitraan. Namun, DPRD Sumba Barat Daya dengan legowo menerima kritikan-kritikan itu.

Bahkan, mereka membuka ruang kepada siapapun untuk bersama-sama dalam mencari solusi demi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan yang lebih baik. Termasuk penggunaan dana desa.

“Terimakasih Ibu. Dan tentunya kami DPRD mendukung seluruh program yang ada,” kata Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo dalam rapat paripurna pidato perdana Bupati Sumba Barat Daya, Senin(03/03/2025) lalu.

Rudolf meyakini, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati yang baru akan membawa dampak terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan lebih baik.

“Saya percaya, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati saat ini kita akan membawa Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi lebih baik. Kami siap bekeraj sama untuk membangun daerah,” sebutnya.

Dikesempatan itu, DPRD SBD juga menyampaikan terimakasih kepada Pj Bupati, ir.Yohanes Oktovianus yang sudah memimpinan Sumba Barat Daya.

“Atas nama lembaga, saya mengucapkan profosiat kepada Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Ratu dan Bapak Angga masa jabatan 2025-2030. Selamat bergabung di pemerintahan daerah. One for all all for one, satu untuk semua, semua untuk satu,” tambah Rudolf dalam memberi ucapan selamat kepada Ratu Wulla dan Angga Kaka.

Efesiensi anggaran ini merupakan kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka terhadap seluruh daerah.

Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami efesiensi anggaran Rp88 miliar dari total anggaran Rp1 triliun lebih pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, Senin(03/03/2025) di Kantor DPRD SBD.

“Terkait efesiensi anggaran, palu sudah diketok pada bulan Desember 2024 lalu,” kata Rudolf.

Rudolf menjelaskan, efesiensi terbesar terjadi di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp65 miliar. Kemudian disusul oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada prinsipnya, kata dia, efesiensi ini terjadi diseluruh lembaga Dinas/Badan termasuk lembaga DPRD Sumba Barat Daya.

“Efesiensi ini terjadi di semua dinas/badan. Kami DPRD pun terjadi pemangkasan,” sebutnya.

Di lembaga DPRD, pemangkasan anggaran pada tahun 2025 Rp23 miliar lebih. Sedangkan pemangkasan ini menyasar pada biaya operasional. Salah satunya perjalanan dinas dalam daerah.***