Salah satu terobosan baru yang dilakukan adalah dengan menerapkan absensi menggunakan mesin fingerprint.

Absensi dengan menggunakan mesin Fingerprint telah diterapkan sejak bulan Januari – Maret 2026. Seluruh ASN diminta untuk beradaptasi.

Dalam proses itu, masih ditemukan beberapa ASN yang kurang disiplin masuk kantor. Namun, mereka masih diberi ruang untuk membenahi diri.

“Kita sudah melakukan uji coba absensi menggunakn mesin fingerprint selama 3 bulan, itu supaya pegawai bisa beradaptasi. Ada juga, tetapi sebagian juga kita terus evaluasi, dan memberi himbauan setiap apel pagi untuk berbenah diri. Kalau penggunaan mesin fingerprint selama ini masih berjalan normal,” kata Sekda Sumba Barat Daya, Etmundus N.Nau, Senin(30/03/2026) ketika dihubungi via telefon whatshap.

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur juga mengalami pemangkasan dana transfer tahun 2026.

Untuk diketahui, total anggaran keseluruhan dikurangi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Kabupaten Sumba Barat Daya semestinya mendapat dana transfer ke daerah kurang lebih Rp1,1 Triliun.

Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Etmundus N Nau mengatakan, pemangkasan dana transfer ke daerah tahun 2026 untuk Sumba Barat Daya sebesar Rp215 Miliar.

Ia merinci, pemangkasan terbesar terjadi pada dana transfer umum Rp125 miliar, kemudian dana transfer kusus(DAK) dan lain-lain Rp63 miliar. Sedangkan dana desa dipangkas Rp19 miliar, dana insentifiskal daerah Rp7 miliar lebih.

Menurutnya, untuk DAK paling besar tertinggal di Dinas Pekerjaan Umum(PU) dengan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Rp11 miliar dan Rp600 juta santitasi.

“Anggaran seluruhnya dikurangi dari PAD itu Rp1,1 Triliun. Sekarang tersisa Rp980-an Miliar dan itu hampir Rp400 juta sudah termasuk gaji atau honor,” kata Etmundus, Senin(201/10/2015).

Bupati Ratu Wulla menegaskan, Edmundus dilantik berdasarkan kualifikasi, potensi dan kinerja bukan karena kedekatan atau kepentingan politik.

“Pelantikan hari ini bukan semata kegiatan serimonial tetapi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Serta penegasan komitmen kita untuk memperkuat birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas,” tambah Bupati Ratu Wulla.

Bupati Ratu Wulla mengakui bahwa proses untuk menetapkan sekretaris daerah tentu telah melewati proses yang panjang dan sistematis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pembentukan pansel, seleksi kompetensi, pengusulan nama terpilih hingga konsultasi dan koordinasi di tingkat provinsi.

Menurutnya, dengan proses yang panjang ini diperlukan guna menghasilkan calon sekretaris daerah yang kompeten dan berintegritas serta dinilai mampu untuk terjemahkan kebijakan strategis daerah yang termuat dalam rancangan jangka menengah Kabupaten Sumba Barat Daya 5 tahun ke depan.

Sebelumnya, ada 7 nama yang telah mengikuti proses seleksi administrasi hingga uji kompetensi beberapa minggu lalu.

Untuk diketahui, saat ini posisi Sekda Sumba Barat Daya dijabat sementara oleh Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Etmundus N Nau.

Pasca mengikuti uji kompetensi, dari 7 nama tersebut menyisahkan 3 nama lainnya yang akan mengikuti tahap berikutnya ke tingkat Provinsi yang nantinya akan diusulkan di Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri).

3 nama yang diumumkan itu tertuang dalam pengumuman nomor 15/Peng/PANSEL.02/IX/2025 tentang hasi 3 besar nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025.

Kemudian, berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 10 PANSEL(02/SBD/IX/2025 tentang penetapan akhir hasil penilaian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Sejumlah nama dikabarkan mendaftarkan diri dalam mengikuti seleksi administrasi yang dibuka sejak 11-15 September 2025.

Setelah dinyatakan lulus administrasi, peserta seleksi akan mengikuti tahap berikutnya, yakni uji kompetensi.

Tentunya, proses seleksi Sekda Sumba Barat Daya yang sedang berlangsung ini menarik perhatian publik. Sebab, beberapa peserta diantaranya disebut-sebut sebagai pendatang baru.

Menariknya lagi, berdasarkan informasi yang diperoleh timexntt.id, Kamis(18/09/2025) ada peserta yang sebelumnya pernah mengikuti proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada perhelatan Pilkada SBD tahun 2024.

Adapun nama-nama yang pernah mengikuti proses perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya Periode 2024-2029, diantaranya, Yengo Tanda Kawi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Ia pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati disejumlah partai politik kala itu.

Sebelumnya, seorang Kepala Desa yang namanya diminta untuk tidak diberitakan blak-blakan dalam membuka seluruh bentuk intervensi yang dilakukan oleh pegawai Dinas PMD dalam meminta jatah kegiatan dana desa.

Dalam kasus ini, oknum pegawai Dinas PMD itu juga mengintervensi kewenangan kepala desa dalam menunjuk pihak ketiga yang hendak mengerjakan kegiatan tersebut.

Sayangnya, sebagai kepala desa tidak bisa menolak permintaan itu lantaran oknum pegawai Dinas PMD itu memiliki peran yang cukup penting. Beberapa kegiatan tersebut tidak terealisasi alias nihil. Dampaknya, kepala desa yang menuai sorotan dari masyarakat.

Menyikapi informasi tersebut, Pj Sekda Sumba Barat Daya, Etmundus N Nau turut angkat bicara. Ia merasa terkejut ketika ada oknum ASN yang diduga bermain proyek yang bersumber dana desa.

Dalam waktu dekat, dirinya akan segera koordinasi dengan Kepala Dinas PMD, Semon Lende dan Kepala Inspektorat, Theofilus Natara.

Paslon dengan sandi nama Rakyat itu memastikan pencalonan mereka lolos setelah PAN dan Hanura memberi penugasan sebagai calon bupati dan wakil bupati Periode 2024-2029.

Mereka susul pasangan calon Ratu Ngadu Bonu Wulla Talu dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka yang juga dikabarkan sudah mengunci 19 kursi.

Saat ini masih tersisa satu pasangan calon yang masih dalam proses berjuang untuk mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik. Yakni, Dominggus Dama dan Richardus Holo Kondo.

Kedua pasangan tersebut masih punya peluang besar untuk mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik lainnya.

Paslon Rakyat Tiba Dibandara Lede Kalumbang Didampingi Ketua DPC Hanura SBD

Setelah mengantongi SK Partai Hanura, calon Bupati SBD, Fransiskus M Adilalo tiba di Sumba Barat Daya(SBD) untuk kembali melakukan safari politiknya. Ia didampingi oleh ketua DPC Hanura SBD, Yohanes Ngongo, Senin(29/07/2024).

Menariknya, ketiga pasangan calon tersebut memasuki babak semi final. Merekan akan merebut tiket terakhir untuk melaju pada babak selanjutnya.

Persaingan ketat kian nampak. Ketiga paslon terus melakukan penjajakan politik di tingkat pusat.

Terbaru, dikabarkan, pasangan calon Ratu Ngadu Bonnu Wulla Talu dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka sudah berada posisi aman dengan mengantongi 19 poin alias 19 kursi.

Adapun partai politik yang dikunci oleh pasangan Ratu-Angga diantaranya, Nasdem 5 kursi, PDIP 5 kursi, Perindo 5 kursi, PKS 1 kursi dan PKB 3 kursi.

Kendati sudah mengunci 19 kursi, pasangan Ratu-Angga dikabarkan masih berjuang dalam mengunci beberapa partai politik lainnya sebagai pendukungan di final nanti.

Diketahui, masih 12 kursi yang tersisa hingga saat ini. Yakni, Gerindra 3 kursi, Golkar 5 kursi, Hanura 3 kursi dan Demokrat 1 kursi.

Sedangkan, Yeremias Tanggu mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati. Keduanya melakukan pendaftaran di sekretariat DPC PDIP SBD, Selasa(30/04/2024).

Fransiskus M Adilalo dan Yeremias Tanggu akan berpasangan pada perhelatan Pilkada SBD di bulan November nantinya.

Ditemui seusai menyerahkan berkas, Fransiskus M Adilalo mengatakan, dirinya serius ikut berkompetisi pada pilkada yang akan segera diselenggarakan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dia menyadari bahwa pencalonannya membutuhkan partai politik yang hendak mengusungnya sebagai bakal calon Bupati SBD periode 2024-2029.

Untuk itu, Frasiskus M Adilalo melakukan pendaftaran di PDIP guna mendapat dukungan partai bermoncong putih tersebut.

“Itulah bukti bahwa partai ini memiliki integritas dan keterbukaan kepada semua masyarakat. Terutama kami yang meminang partai ini. Tentunya kami berharap di akomodir. Saya juga suka baju merah. Tapi semuanya kami kembalikan kepada panitia,” kata Fransiskus yang akrap disapa Adilalo.

Menanggapi itu, Ketua DPC GMNI SBD, Dediyanto Daghu Kezo menyebut pernyataan Bupati SBD sebagai bahasa pelarian untuk mengamankan diri.

“Masa ia(Bupati SBD) sekelas pimpinan daerah yang diketahui sebagai pihak yang sponsori PD Lawadi dengan kontrak kerjasama belum mengetahui seberapa besar kontribusi PD Lawadi terhadap daerah. Bagi saya pernyataan bupati SBD hanyalah bahasa pelarian untuk mengamkan dirinya,” tegas Dediyanto, ketika dimintai tanggapannya, Rabu(17/04/2024).

Padahal, kata mantan Ketua Gematamera itu pemerintah telah meneken kerjasama sejak beberapa tahun lalu dengan menyuntik anggar sekitar Rp5.150.000 Miliar.

Dengan anggara yang bombasti itu, dia menyayangkan pernyataan Bupati SBD yang mengaku belum mengetahui kontribusi perusahan Lawadi SBD.

“Toh sampai dengan detik ini juga belum di ketahui seberapa besar kontribusi PD Lawadi terhadap daerah, ini pembohongan apa lagi? Sangat disayangkan hal – hal seperti ini segala upaya dilakukan untuk di tutup tutupi. Maka jadi apa, ini Kabupaten SBD kedepannya?” kesalnya.

Tuntutan tersebut buntut dari kerugian perusahan BUMD Lawadi SBD sebesar 2 Miliar dari total anggaran Rp5.150.000.000.

Kerugian itupun di akui oleh Direktur Perusahan BUMD Lawadi SBD setelah menerima massa aksi GMNI SBD, Jumat (16/06/2023).

Setelah tiba di gedung Bupati SBD, mahasiswa diterima secara langsung oleh Sekda SBD, Fransiskus Adilalo.

Dikesempatan itu, Sekda SBD, Fransiskus Adilalo mengatakan, pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat Daya sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahan BUMD Lawadi SBD.

“Perjanjian Kerja Sama itu dengan mengalokasikan anggaran yang pertama Rp150.000.000 dan yang kedua Rp5.000.000.000,” kata Fransiskus Adilalo.

Namun demikian, Dia menuturkan bahwa sampai saat ini, belum ada pertanggungajwaban perusahan BUMD Lawadi soal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai hasil Perjanjian Kerja Sama.

“Hasil dari perjanjian kerja sama yang kita harapkan untuk kontribusi terhadap PAD belum ada pertanggung jawaban” tuturnya.