Kendati mendapat perlakuan yang tidak adil, 5 kelompok meminta bantuan DPRD SBD untuk menyuarakan persoalan tersebut hingga mendesak Dinas Pertanian untuk tidak mempersulit proses pencairan.

Keluhan itu pun memantik rasa empati dari anggota DPRD Sumba Barat Daya melalui ketua Komisi II, Heribertus Pemu Dadi.

Untuk diketahui, 5 kelompok yang gagal mencairkan tahap I dan II diduga karena tidak mengikuti intervensi pihak dinas dalam menggunakan pompa merk Lorentz.

Adapun 5 kelompok yang mendapat perlakuan tidak adil dari Dinas Pertanian SBD, diantaranya, kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

Selain 5 kelompok itu, 2 kelompok lainnya di Kecamatan Wewewa Barat, yakni kelompok tani Setia Mandiri, Desa Wali Ate dan kelompok tani Subur Makmur, Desa Kalimbu Tillu tidak pernah melakukan proses pencairan karena pekerjaan belum pernah dilakukan. Namun, anggaran Rp300 juta disebut sudah masuk ke rekening kelompok.

Mereka semakin mengeluh karena prerjuangan mereka sejak awal Mei belum mendapat kepastian tentang proses pencairan tersebut.

Sejumlah permintaan pihak Dinas Pertanian SBD selama ini pun mereka telah menuruti, termasuk membawa daftar harga barang yang sudah dibelanjakan.

Kendati sudah menuruti sejumlah permintaan pihak dinas, petani justru kembali perlakuan tak adil. Dengan begitu, pihak dinas pun dinilai hanya mau mencari alasan dalam mempersulit petani.

Untuk diikuti, bantuan sumur bor ini bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) anggaran tahun 2024 dengan sistim swakelola.

Sedangkan ada 33 kelompok tani sebagai penerima manfaat dengan total anggaran Rp300 juta per unit. 5 diantaranya harus menelan pil pahit karena gagal mencairkan tahap II dan III karena menggunakan pompa merk Lorentz.

Adapun 5 kelompok yang mendapat perlakuan tidak adil Dinas Pertanian SBD, diantaranya, kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

Ditemui, Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara membantah pernyataan Dinas Pertanian yang menyebut proses pencairan tahap II dan III baru dilakukan seusai pemeriksaan yang dilakukan pihaknya.

Menurutnya, soal dilayani pencairan atau tidak itu menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis. Apalagi tidak ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut.

“Siapa yang bilang menunggu dari Inspektorat? Jadi begini, tidak ada sangkut paut mau pencairan tunggu Inspektorat, tidak ada itu. Dia mau cair, cair sendiri, tidak ada mekanisme itu yang bilang tunggu Inspektorat. Kalau soal dilayani pencairan atau tidak itu tidak berkaitan dengan kami,” kata Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara dalam membantah pernyataan pihak Dinas Pertanian ketika ditemui, Senin(25/08/2025).

Oknum pegawai di Dinas itu diduga mencatut nama pegawai lain guna mendapatkan jatah dari perjalanan DAK. Pencatutan nama ini untuk perjalanan dinas berupa kegiatan fisik, termasuk perjalanan dalam monitoring pekerjaan sumur bor.

Perbuatan itu terbongkar ketika ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) yang berlangsung di Dinas Keuangan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam pemeriksaan itu, sejumlah nama pegawai termasuk tenaga kontrak mendapat undangan dari BPK RI untuk memberikan klarifikasi tentang perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK).

Dikesempatan itulah sejumlah pegawai yang dipanggil terkejut karena nama mereka dicatut, bahkan tanda tangan pun ditiru oleh oknum pegawai Dinas Pertanian yang tak bertanggungjawab. Dampaknya, mereka diminta untuk kembalikan uang yang tidak pernah diterima dari perjalanan dinas.

Sementara belasan kelompok lainnya yang menggunakan pompa merk Lorents disebut mendapat perlakuan berbeda. Hal ini pun memunculkan dugaan bahwa Dinas Pertanian SBD telah meneken MoU dengan perusahan Lorents untuk pengadaan barang.

Terbaru, 5 kelompok tani yang menggunakan pompa merk grundfos kembali mendapat undangan dari Kepala Dinas Pertanian, Yohanis Frin Tuka untuk membahas persoalan tersebut.

Meski sudah berkali-kali melakukan tatap muka, petani masih saja mendapat penjelasan yang sama, sehingga mereka menyebut Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD) menyangkal hingga dinilai ‘putar balik’ tentang pekerjaan sumur bor anggaran tahun 2024.

“Kemarin itu dinas bilang jangan ungkit yang lama ketika mereka(dinas-red) melakukan monitoring. Jadi mereka bilang lagi tunggu Inspektorat turun periksa,” kata Ketua Kelompok Lara Daha, Marta Muda Kaka ketika dihubungi, Jumat(22/08/2025).

Berdasarkan isi Surat Perjanjian Kerja(SPK), pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 April hingga tanggal 10 Desember 2024 dengan sistem sewakelola. Dengan total anggaran satu kelompok Rp300 juta.

Sayangnya, meski pekerjaan ini menggunakan sistem sewakelola, Dinas Pertanian SBD disebut-sebut melakukan intervensi besar-besaran terhadap kelompok supaya memesan barang sesuai keinginan mereka. Bahkan, setiap kelompok diwajibkan menyetor uang Rp7,4 juta secara tunai.

Padahal, dalam proses sosialisasi pada bulan Mei 2024, kelompok diberi kewenangan penuh untuk memanfaatkan dana tersebut dengan baik.

Namun, dalam kenyataannya, pihak dinas justru menekan kelompok untuk memesan barang melalui perusahan Lorentz. Mereka juga menerbitkan 2 RAB yang membuat petani terjebak ketika melakukan belanja barang.

Seorang staf Dinas Pertanian SBD inisial H disebut telah meniru tanda tangan fasilitator yang mendampingi salah satu kelompok penerima bantuan sumur bor.

Bantuan sumur bor ini bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) anggaran tahun 2024 dengan sistim sewakelola. Dalam kegiatan ini, ada 33 kelompok tani yang menerima bantuan tersebut.

Ditemui, salah satu kelompok yang juga penerima bantuan sumur bor ini mengaku bahwa staf dinas pertanian dengan inisial H telah melakukan pemalsuan dokumen dengan meniru tanda tangan fasilitator.

H disebut nekat meniru tanda tangan karena fasilitator yang mendampingi kelompok itu sedang tidak berada di dinas.

“Fasilitator saya kurang tahu, kan dulu kami pencairan itu Pak H tiru saja tanda tangan. Saya bilang mau panggil, ada ini tanda tangan dia bilang begitu. Jadi dia(H) tiru sudah,” ungkap kelompok tersebut yang namanya diminta tidak dipublikasikan, Senin(11/08/2025).

Bukan hanya pengadaan papan informasi, pihak dinas juga meminta pengadaan marmer, meskipun tidak tercantum dalam RAB.

Sayangnya, hingga saat ini, papan informasi tersebut tidak terpasang di kelompok tani sejak bulan juli tahun 2024 hingga saat ini.

Untuk diketahui, bantuan sumur bor ini memggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus(DAK) tahun 2024 dengan sistem sewakelola.

Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete mengatakan, dirinya sudah menyetor uang Rp7,4 juta atas permintaan salah satu staf pada dinas tersebut. Uang tersebut ia setor pasca pencairan tahap I pada 05 Juli 2024.

“Rp7,4 juta itu Pak Hans yang minta. Saya serahkan di Ibu Elsi Keraf 06 Juli 2024, sebenarnya saya serahkan di Pak Hans, tapi Pak Hans bilang serahkan di Ibu Elsi. Saya minta kuitansi, Ibu Elsi jawab bilang macam tidak percaya saya lagi, macam saya tipu lagi, jadi saya diam saja,” kata Theodorus, Senin(11/08/2025) ketika ditemui dikediamannya.

Petani pertanyakan kesepakatan hasil sosialisasi yang mana, pencairan akan dilakukan secara kolektif. Artinya, jika ditemukan kelompok yang bermasalah, maka akan berdampak dikelompok lain.

Sayangnya, ketika 5 kelompok dianggap bermasalah oleh pihak dinas, pencairan di kelompok lain pun tetap dilakukan.

Hal ini pun yang memicu amarah petani semakin memuncak. Mereka menduga bahwa ada yang tidak beres di dinas tersebut.

Untuk diketahui, 5 kelompok yang dianggap bermasalah ini bukan karena tidak menyelesaikan pekerjaan sumur bor, melainkan diduga karena menggunakan merk pompa Grundfoz. Sedangkan kelompok yang menggunakan pompa merk Lorentz mulus-mulus saja melakukan pencairan.

Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete mengatakan, sesuai hasil kesepakatan awal pada saat sosialisasi, pihak dinas menyampaikan bahwa proses pencairan dilakukan secara kolektif.

“Saya tidak kerja memang itu sumur bor. Memang saya ada minta tapi karena saya merasa cukup sulit, jadi saya batalkan,” kata Soleman, Kamis(07/08/2025) ketika diemui dikediamannya.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal, seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan mengaku sudah memperoleh informasi dari dinas bahwa anggaran sudah masuk direkening kelompok.

Namun, ia harus gagal melakukan pekerjaan tahap I karena pihak dinas belum kunjung kembalikan buku rekening dan stempel kelompok.

“Ada di dinas, setelah kami buka rekening, dinas tahan itu rekening karena nanti pencairan baru kami kasih mereka bilang begitu,” kata seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan ketika ditemui, Rabu(06/08/2025).

Menurutnya, pekerjaan tahap I tidak tersentuh bukan karena keinginan dirinya untuk tidak mengerjakannya. Melainkan, pengebor yang ditunjuk oleh dinas hanya satu kali datang ke lokasi tanpa melakukan aktivitas apapun.

Mirisnya, salah satu kelompok yang juga sebagai penerima bantuan sumur bor anggaran tahun 2024 hingga saat ini belum kunjung dikerjakan karena buku rekening masih ditahan oleh pihak dinas.

Dampaknya, kelompok itu gagal mengerjakan sumur bor dari tahap I. Pasalnya, hingga saat ini, mereka tidak diberikan buku rekening tersebut untuk proses pencairan tahap I.

Ditemui, seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan mengaku sudah memperoleh informasi dari dinas bahwa anggaran sudah masuk direkening kelompok. Namun, ia harus gagal melakukan pekerjaan tahap I karena pihak dinas belum kunjung kembalikan buku rekening dan stempel kelompok.

“Ada di dinas, setelah kami buka rekening, dinas tahan itu rekening karena nanti pencairan baru kami kasih mereka bilang begitu,” kata seorang ketua kelompok yang namanya enggan diberitakan ketika ditemui, Rabu(06/08/2025).

Menurutnya, pekerjaan tahap I tidak tersentuh bukan karena keinginan dirinya untuk tidak mengerjakannya. Melainkan, pengebor yang ditunjuk oleh dinas hanya satu kali datang ke lokasi tanpa melakukan aktivitas apapun.

Ia meminta salah satu kelompok tani untuk membayar pemilik mesin bor yang ditunjuk oleh mereka(dinas-red) untuk melakukan pengeboran di kelompok tersebut. Padahal, dalam Perjanjian Kontrak(PK), baru bisa dibayarkan apabila air sudah naik.

Untuk diketahui, dalam pekerjaan tahap I ini, Dinas Pertanian juga mengintervensi kelompok untuk menggunakan pengebor sesuai keinginan mereka. Pekerjaan ini juga mendapat suntikan dana Rp300 juta dari Dana Alokasi Kusus(DAK) tahun 2024 dengan sistem sewakelola.

Ditemui, seorang ketua kelompok tani yang namanya diminta tidak diberitakan mengaku bahwa pengeboran pernah dilakukan sekitar bulan Agustus atau September tahun 2024. Namun, tidak ada air yang ditemukan.

“Sehingga yang bor itu tidak mau lanjut lagi. Saya tidak bayar memang dan dia(pengebor) juga tidak mau dibayar karena air tidak ditemukan. Yang kirim orang bor ini dari dinas sendiri,” katanya lagi ketika ditemui, Rabu(06/08/2025) dikediamannya.

Diketahui, 5 kelompok tani yang hingga saat ini belum melakukan pencairan tahap II dan III, diantaranya kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

Awalnya, 5 kelompok ini diminta oleh Kepala Dinas Pertanian, Yohanis Frin Tuka untuk memasukan berkas daftar belanja barang untuk proses pencairan tahap II, Karolina justru memberi alasan berbeda.

Karolina disebut memberi penjelasan tidak sesuai dengan permintaan Frin Tuka ketika ditemui oleh Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete, Selasa(05/08/2025) di Dinas Pertanian.

Menurut Theodorus, Karolina menyampaikan kalau saat ini belum bisa proses pencairan karena mendapat surat dari pihak Inspektorat tentang penggunaan DAK pada pekerjaan sumur bor tahun 2024.

Theodorus merasa heran atas penjelasan Karolina yang berbeda dengan penyampaian Kepala Dinas yang meminta memasukan

Berdasarkan isi Surat Perjanjian Kerja(SPK), pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 April hingga tanggal 10 Desember 2024 dengan sistem sewakelola. Dengan total anggaran satu kelompok Rp300 juta.

Namun, hingga saat ini, Kepala Dinas Pertanian SBD, Yohanis Frin Tuka berupaya memberi penjelasan yang dinilai hanya untuk mempersulit 5 kelompok tani dari 33 kelompok yang menerima bantuan sumur bor anggaran tahun 2024.

Adapun 5 kelompok tani yang hingga saat ini belum melakukan pencairan tahap II dan III, diantaranya kelompok Hidup Bersama, Ngindi Ate, Mbeinya Mopir, Lara Daha dan Lara Moripa.

5 kelompok di atas mendapat perlakuan tak adil dari Dinas Pertanian SBD lantaran menggunakan pompa merk Grundfos. Padahal, dalam RAB yang pertama ditanda tangan oleh kelompok tidak menyebut merk tertentu.

Selama proses pekerjaan tahap I, tidak ada pencegahan atau teguran dari dinas ketika mendapati 5 kelompok ini sudah memasang pompa dan intalasi lainnya yang dipesan dari perusahan yang diyakini mempunyai barang yang berkualitas.

Dalam kasus ini, ada 5 kelompok tani yang dipersulit untuk melakukan pencairan tahap I dan II karena diduga tidak mengikuti intervensi dinas dalam menggunakan pompa merk Lorentz.

Padahal, pada saat sosialisasi, Dinas Pertanian meminta kelompok yang mendapat bantuan untuk menggunakan anggaran supaya tepat sasaran untuk kebutuhan pekerjaan sumur bor. Apalagi, pekerjaan ini menggunakan sistem sewakelola.

Saat itu, mereka juga menandatangani RAB dan Surat Perjanjian Kerja(SPK). Setelah tanda tangan RAB yang pertama, kelima kelompok ini telah meminta pihak dinas untuk juga diberikan salinan. Namun, pihak dinas menyebut RAB tersebut masih sedang diperbanyak(Fotocopy).

Ketika 5 kelompok ini melakukan pemesanan barang, termasuk pompa yang bermerk Groundfos, dinas malah tidak melayani pencairan tahap II.

Padahal, pekerjaan tahap I sudah diselesaikan sesuai RAB yang juga dikeluarkan oleh pihak Dinas Pertanian.

Yohanis berdalil bahwa uang dikembalikan di khas daerah karena kelompok tidak melakukan proses pencairan.

Padahal, 5 kelompok ini sudah berulang-ulang meminta rekomendasi pencairan tahap II seusai pekerjaan tahap I, namun pihak dinas dinilai mempersulit.

Anehnya lagi, Yohanis mengatakan, jika anggaran pekerjaan tahap II dan III telah dikembalikan di khas daerah kurang lebih Rp225 juta. Yohanis menerangkan itu tanpa menunjukan bukti pengembalian.

Sayangnya, Yohanis malah kena semprot dari petani ketika anggaran tersebut masih ada direkening kelompok yanh dibuktikan dengan hasil prin rekening koran.

Mendengar penjelasan itu, Ketua Kelompok Ngindi Ate, Theodorus Bilhelus Reda Lete mengecam keras pernyataan Yohanis tersebut. Ia meminta supaya Yohanis sebagai pimpinan pertanggungjawabkan persoal yang dialami 5 kelompok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun timexntt.id, buku rekening dan stempel kelompok tani saat ini ada ditangan pihak Dinas Pertanian SBD.

Berdasarkan isi Surat Perjanjian Kerja(SPK) pekerjaan tersebut, pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 April hingga tanggal 10 Desember 2024 dengan sistem sewakelola.

Sayangnya, memasuki pertengahan tahun 2025 ini, Dinas Pertanian justru dinilai telah mempersulit kelima kelompok yang menggunakan pompa air merk Groundfos. Perlakuan ini pun berbeda dengan kelompok lain yang menggunakan merk Lorentz. Mereka bahkan sudah 100 persen melakukan pencairan.

Kendati menuai sorotan, pada 06 Mei 2025, Kepala Dinas Pertania SBD, Yohanis Frin Tuka mengambil sikap tanpa mempersoalkan lagi soal merk yang digunakan oleh 5 kelompok tersebut.

Dia bahkan mencoba meyakinkan petani bahwa tindakan yang dilakukan selama ini bukan bermaksud mempersulit melainkan guna memastikan kualitas barang yang dibelanjakan melalui perusahan Groundfos. Sayangnya, pemberitaan yang menayangkan pernyataannya itu malah disebutnya lagi hanya omong kosong.

Saat itu, Frin Tuka meminta 5 kelompok tani yang menggunakan merk Gronvos untuk mengantar laporan, tepatnya pada 06 Mei 2025 ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan.

“Silakan, besok kelompok antar laporan belanja barang yang sudah ada saat ini. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, tahap II bisa segera dicairkan. Kalau alasan bungkusan sudah hilang, bisa tunjukan dokumentasi berupa foto bungkusan barang sebagai bukti pertanggungjawaban,” kata Firn Tuka, Selasa(06/05/2025) ketika ditemui diruang kerjanya kala itu.

Sayangnya, ketika kelompok tani konfirmasi atas pemberitaan tersebut melalui WAG Sumur Bor yang beranggotakan seluruh kelompok tani penerima manfaat, Frin Tuka malah menuding pemberitaan wartawan tentang pernyataannya sendiri adalah omong kosong.

Hal itu ia sampaikan ketika ditemui oleh sejumlah wartawan, Selasa(06/05/2025) di ruang kerjanya.

Menurutnya, laporan yang dimaksud adalah tentang pertanggungjawaban pekerjaan tahap I dan pembelanjaan barang untuk kebutuhan tahap II yang sudah ada.

Khusus untuk belanja barang tahap II, Frin meminta supaya kelompok bisa pertanggungjawaban dengan baik. Dengan demikian, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi pencairan tahap II.

Terkait barang yang sudah dibelanjakan, Frin meminta supaya disertakan dengan bungkusan(dus). Sebab, kata dia, memesan barang lewat pabrik pasti akan ada bungkusan pabrik.

“Silakan, besok kelompok antar laporan belanja barang yang sudah ada saat ini. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, tahap II bisa segera dicairkan. Kalau alasan bungkusan sudah hilang, bisa tunjukan dokumentasi berupa foto bungkusan barang sebagai bukti pertanggungjawaban,” kata Yohanis yang kerap disapa Frin.

Sebelumnya, ketika ada permintaan mengganti barang karena tidak sesuai speck, kelompok sudah mengikuti dan menggunakan yang sesuai speck.

Barang yang tidak sesuai speck itu dipesan karena memesan tanpa melihat RAB. Sebab, kelompok belum mengantongi RAB saat itu.

Sementara itu, berdasarkan isi Surat Perjanjian Kerja(SPK) pekerjaan tersebut, pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 April hingga tanggal 10 Desember 2024.

Namun demikian, kelompok tani yang mendapat bantuan tersebut baru mendapat sosialisasi dari Dinas Pertanian SBD di akhir bulan Mei 2025.

Dalam sosialisasi itu, kelompok diminta oleh pihak dinas supaya memesan barang yang berkualitas tanpa menyebut nama merk tertentu.

Bahkan, ketika menandatangani RAB, kelompok tidak menemukan nama merk sebagaimana yang menjadi persoalan saat ini.

Sayangnya, ketika pekerjaan tahap I sudah selesai, kelompok mendapat tekanan dari Dinas Pertanian SBD hingga menyebabkan batalnya pencairan tahap II.