Sebab, persyaratan itu menjadi salah satu syarat penting yang wajib dipenuhi guna mendapatkan rekomendasi dari Dinas Nakertrans Sumba Barat Daya, NTT.

Selain itu, SKCK dinilai penting guna memastikan integritas calon pekerja sebelum bekerja di luar negeri, serta mengurangi risiko masalah hukum di negara tujuan.

Persyaratan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Nakertrans Sumba Barat Daya, Agustinus Dapa ketika sejumlah perusahan perekrut CPMI melakukan permintaan maaf, Selasa(10/03/2026) malam tadi.

Menurut Agustinus, ke depan, pihaknya akan memberlakukan salah satu persyaratan sesuai kearifan lokal tentang kelengkapan dokumen lainnya sperti SKCK.

Ia menyebut, sesuai peraturan atau petunjuk yang ada, persyaratan SKCK itu diperbolehkan. Sehingga ia meminta perusahan-perusahan perekrut CPMI di Sumba Barat Daya dapat mendukung langkah pemerintah tersebut.

Permintaan maaf itu dilakukan buntut dari informasi yang beredar luas tentang dugaan pungli yang dilakukan oleh Dinas Nakertrans. Mereka menyebut informasi tersebut adalah hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bahkan, mereka sudah meminta supaya berita atau informasi yang disebarluaskan untuk segera ditarik kembali atau ditake down.

Penegasan itu mereka sampaikan di depan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Kepala Dinas Nakertrans, Agustinus Dapa.

Mereka juga mengakui bahwa informasi yang telah beredar telah merugikan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Nakertrns Sumba Barat Daya, NTT.

Adapun perusahan yang melakukan permintaan maaf, diantaranya, PT Falia Sinatrya Sejati, PT Karya Abadi Timur, PT Okdo Harapan Mulia, PT Arny Famili, PT Alhikma Jaya Bhakti, PT Tegar Sukses Abadi, PT Alfa Nusantara Perdana dan PT Mutiara Timur Mitra Perkasa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa arah kebijakan penempatan ke depan tidak lagi berorientasi pada kuantitas semata, melainkan kualitas dan akses ke negara-negara dengan standar upah tinggi serta sistem perlindungan yang kuat.

Hal ini diungkapkannya usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (24/02/2026).

“Saya dan Pak Menteri P2MI akan segera rapat dengan duta-duta besar melalui online maupun langsung menyangkut prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skill, minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita,” ucap Menko Muhaimin.

Menko Muhaimin juga menyoroti pentingnya peran atase ketenagakerjaan dan perwakilan RI di luar negeri untuk membuka akses pasar kerja yang lebih luas, termasuk ke negara-negara dengan standar gaji tinggi dan jaminan sosial yang lebih baik.

Sosialisasi di masyarakat desa, pada khususnya terhadap calon Pekerja Migran Indonesia(PMI) dinilai penting karena masyarakat dapat terlindung dari Tindakan Perdagangan Orang(TPO).

Hal itu diminta oleh Bupati Ratu Wulla dalam kegiatan sosialisasi tentang peningkatan pemahaman pemberangkatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia(PMI), Selasa(13/01/2026) di Kecamatan Wewewa Barat.

“Berangkat kerja tapi tidak ada alamat yang jelas, ini menjadi persoalan, perdagangan orang ada juga bapak ibu, yang berangkat sehat pulang sakit, berangkat hidup, pulang meninggal dunia,” kata Bupati Ratu Wulla.

Lebih lanjut, Bupati Ratu Wulla mengulang pengalamannya pada saat menjadi anggota Komisi IX DPR RI. Saat itu, kata dia, ada keluhan dari salah satu keluarga PMI yang meninggal dunia di luar Negeri.

Mereka lebih memilih melalui PT Ilegal karena di iming-imingi gaji yang besar tanpa pertimbangkan jaminan keselamatan dalam bekerja.

Bahkan, ada juga yang mencari kerja melalui jalur mandiri tanpa melapor resmi kepada Pemerintah. Dampaknya, ketika ada persoalan, Pemerintah kesulitan dalam mendeteksi identitas TKI tersebut.

Kepada wartawan, Plt Kadis Nakentrans, Ian Horo mengatakan, jika calon tenaga kerja dalam Negeri maupun di luar Negeri melalui PT yang resmi atau melaporkan ke dinas, tentunya masih melalui beberapa proses tahapan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan calon tenaga kerja benar-benar siap untuk bekerja di tempat tujuan.

Namun, selama ini lebih banyak yang berangkat mencari kerja tanpa melaporkan diri lagi. Sebab, ketika melalui jalur mandiri atau pun PT ilegal tidak lagi berproses dalam mempersiapkan mental dan SDM.

Ia merasa direndahkan lantaran mempunyai gaji Rp44 juta selama berkerja sebagai TKW di Taiwan.

Kini Baby Aisyah menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Termasuk di facebook.

Baby Aisyah meminta anaknya supaya bantuan makan siang gratis yang merupakan program Prabowo Gibran itu tidak menerimanya.

Ia juga menyebut bahwa bantuan makan siang gratis dari pemerintah seolah-olah dirinya tidak mampu memberi makan kepada keluarga tetlebih khusus kepada anaknya yang mendapat makan siang gratis.

Ketika mendapat informasi kalau anaknya juga mendapat makan siang gratis, Baby Aisyah pun meminta untuk tidak mengambilnya.

“Pas telfonan hari ini anakku dapat makan siang gratis dari program pemerintah, tapi bagiku merendahkan kayak nghak bisa kasi makan keluarga (emoji marah). Kalau bisa nggak usah kamu ambil nak, ibu pendapatan di taiwan sebulan 80.000NT-90.000NT kok,” tulis Baby Aisyah pada akun tiktok, dikutip timexntt.id, Minggu(19/01/2025).

Marciana didampingi Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, I Gusti Agung Komang Artawan dan Kasubbid Penindakan Keimigrasian, Cun Sudiharto.

Kedatangan Asisten I Setda Kabupaten SBD bersama Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SBD, Hermanus Rangga Horo untuk membahas pendekatan pelayanan Keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten SBD.

Menurut Christofel Horo, permintaan masyarakat terkait pelayanan Keimigrasian, khususnya layanan paspor sangat tinggi.

Selama ini, masyarakat harus datang ke Kantor Imigrasi di Kupang yang berbeda pulau dengan SBD sehingga menjadi kendala tersendiri.

Pihaknya berharap Kanwil Kemenkumham NTT melalui jajaran Keimigrasian dapat menyediakan layanan paspor di Kabupaten SBD.

Lebih lanjut dikatakan, layanan paspor yang semakin dekat dengan masyarakat juga menjadi salah satu upaya pencegahan adanya Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara (TKI AKAN) Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).