Besaran Honor Tenaga Teknis, Kesehatan dan Guru PPPK Paruh Waktu Sumba Barat Daya
STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengangkat 1.665 tenaga teknis dan kesehatan, Rabu(11/02/2026).
Dari 1.665 orang itu terdiri dari 136 tenaga kesehatan dan 1.529 teknis. Sedangkan, pengangkatan 1.554 tenaga guru masih dalam tahap pemetaan pendistribusian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Meski terjadi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah(TKD) kurang lebih Rp215 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Sumba Barat Daya di bawah kendali Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka tetap mengupayakan membayar honor ribuan PPPK Paruh Waktu dengan nilai yang cukup besar.
Tentunya langkah itu sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam memaksimalkan keuangan daerah yang ada, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan tenaga PPPK Paruh Waktu.
Ditemui seusai penyerahan Surat Keputusan(SK) secara simbolis, Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengakui bahwa honor ribuan PPPK Paruh Waktu tidak bisa dibayarkan sesuai honor PPPK Penuh Waktu.
“Ya harap dimakluminya apalagi cukup besar anggaran yang akan terserap ya untuk membiayai P3K ya saya ini informasikan bapak ibu saat ini kita berhadapan dengan efisiensi anggaran pemotongan TKD kurang lebih Rp215 miliar dalam tahun ini. Sedangkan di sisi lain kita dipacu masih banyak persoalan yang kita hadapi di Kabupaten Sumba Barat Daya,” kata Bupati Ratu Wulla.
Menurutnya, dengan terjadinya pemangkasan TKD yang terbilang besar di daerah ini, Bupati Ratu Wulla menyebut honor PPPK Paruh Waktu khusus teknis dan kesehatan adalah kurang lebih Rp1 juta per bulan.
Pemerintah Sumba Barat Daya juga akan mengupayakan honor tenaga guru Rp1 juta setiap bulan. Namun demikian, khusus tenaga guru, saat ini pemerintah masih menunggu diskresi dari Kementerian Pendidikan. Sehingga belum bisa dipastikan besaran honor mereka.
Bupati Ratu Wulla tak menafikan jika besaran honor tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Apalagi tidak sesuai UMR. Namun, ia meminta dengan jumlah honor tersebut, PPPK Paruh Waktu di wilayah ini diminta untuk dapat mensyukurinya.
Sebab, dibeberapa daerah lain, disebutkan honor PPPK Paruh Waktu hanya berada di angka Rp300-Rp500 ribu setiap bulan.
“Kurang lebih Rp1 juta untuk tenaga teknis dan kesehatan. Tapi guru kita masih minta diskresi kepada Kementerian Pendidikan dalam rangka kita juga akan menggunakan dana Bantuan Operasioan Sekolah(BOS), karena juknis penggunaan dana BOS untuk sekolah swasta itu 40 persen, dan sekolah negeri 20 persen. Nah ini kita masih menunggu diskresi dari Kementerian, kalau belum ada, dalam waktu dekat saya akan ke Kementerian untuk berkoordinasi,” kata Bupati Ratu Wulla.***
