Wisatawan Kecewa, Padahal Air Terjun Pabeti Lakera Sudah Bersertifikat Kepemilikan

“Penganggaran kita kurang atau belum maksimal berpihak pada penataan potensi alam. Jadi tidak salah kalau Air Terjun Pabeti Lakera itu kurang terkontrol,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah berupaya agar bisa mengelolah semua potensi wisata yang ada demi kemakmuran masyarakat. Namun, karena keterbatasan anggaran sehingga belum bisa menjangkau semua potensi wisata yang ada.

Selain kedua destinasi wisata itu, sejumlah aset wisata milik pemerintah telah didata dan sedang dalam proses pembuatan sertifikat kepemilikan.

Hal itu demi memudahkan proses penataan pengembangannya. Misalnya untuk mendapatkan DAK pengembangan aset wisata, harus sertakan sertifikat kepemilikan pemerintah atas lahan itu.

Untuk itu, Ia pun percaya bila pariwisata maju maka tingkat kesejahteraan rakyat meningkat pula.

“Saat ini, tidak semua potensi wisata dikelolah langsung Dinas Pariwisata tetapi juga dikelolah desa. Secara teknis, pengelolaan aset wisata desa dilakukan oleh Bumdes. Meski demikian, selalu mendapat dukungan Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya selaku leading sectornya,” jelasnya.

Walau begitu, Agustinus menuturkan, Pemerintah SBD melalui Dinas Pariwisata akan mengupayakan pada tahun 2025 bisa mendapat Dana Alokasi Khusus(DAK) dari pemerintah pusat guna meningkatkan pengelolaan aset wisata.***