22 Kapal Nelayan Waikelo Difasilitasi Pengukuran, Ratu Wulla: Tidak Ada Anak Emas Dan Anak Tiri
STORINTT — Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan, serta menjamin keselamatan para nelayan.
“Bapak Ibu yang saya kasihi, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki kekayaan potensi di bidang Kelautan dan Perikanan yang sangat besar. Sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian daerah tetapi juga sumber utama penghidupan masyarakat pesisir,” kata Bupati Sumb Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sabtu(26/09/2026) dalam kegiatan pengukuran kapal perikanan dan sosialisasi pokmaswas di Pelabuhan Waikelo.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan pengukuran kapal ini adalah bentuk kehadiran negara yang berpihak kepada masyarakat, sebagai advokasi agar nelayan mendapatkan akses, kemudahan, dan perlindungan yang sama.
“Hari ini kegiatan sosialisasi dan pengukuran ini bentuk kehadiran negara yang berpihak kepada masyarakat. Ini advokasi, pembelaan negara kepada Bapak Ibu khususnya para nelayan, sehingga dalam usaha perikanan Bapak Ibu juga mendapatkan akses yang baik, mendapatkan kesempatan yang baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan,” tegas Bupati Ratu Wulla.
Bupati Ratu Wulla juga meluruskan anggapan bahwa regulasi selalu mempersulit nelayan. Menurutnya, semua regulasi yang dibuat pemerintah tidak untuk mempersulit atau menzalimi masyarakat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum.
Ia meminta masyarakat untuk merespon baik setiap program pemerintah, dan jika ada hal yang belum dipahami terkait aturan pengukuran kapal dan perizinan, agar langsung ditanyakan kepada petugas teknis agar mendapatkan penjelasan yang benar.
“Mungkin ada yang bingung, apalagi ini program hari ini ada ukur kapal ada surat ini surat itu. Semuanya ini dilakukan ini bentuk dari advokasi pemerintah kepada masyarakat. Bapak Mama tidak ada ketentuan yang dibuat itu untuk menzolimi masyarakat untuk mempersulit, tidak ada. Semua ketentuan, regulasi, aturan sudah digodok sedemikian rupa sehingga betul-betul ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” kata Bupati Ratu Wulla.
Terkait pembangunan, Bupati Ratu Wulla mengajak nelayan untuk aktif terlibat dalam Musrenbang di tingkat desa untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan tidak ada anak emas dan anak tiri dalam pembangunan, semua menjadi prioritas.
Untuk itu, Ia berharap supaya nelayan di Waikelo menjadi penyumbang kesejahteraan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan semangat mengoptimalkan potensi laut yang ada, sehingga angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi di daerah ini dapat diatasi bersama.
“Saya punya komitmen, tidak ada yang namanya masyarakat yang anak emas anak tiri, semuanya menjadi prioritas bagi saya. Bapak Ibu yang paling tahu kebutuhan, Bapak Ibu yang paling tahu kekurangan-kekurangan yang dihadapi. Kalau Bapak Ibu semangat bekerja, semangat beraktivitas mengoptimalkan semua potensi yang ada sudah pasti Sumba Barat Daya ini sejahtera,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Ratu Wulla juga mensosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Hanya dengan iuran Rp 16.800 per bulan atau sekitar Rp 200 ribu per tahun, nelayan sudah mendapat perlindungan penuh.
Menurutnya, jika mengalami kecelakaan kerja, mulai dari berangkat dari rumah ke pantai, membersihkan sampah, memperbaiki sampan, hingga menjual ikan, seluruh biaya pengobatan ditanggung negara tanpa batas, bahkan hingga Rp 1 miliar.
Lebih lanjut, Bupati Ratu Wulla menjelaskan, jika harus dirujuk ke Bali atau Jakarta, biaya transportasi, pesawat, hingga santunan upah Rp 50 ribu per hari selama dirawat juga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Ia klaim kalau program ini sudah dijalankan Pemerintah Sumba Barat Daya setiap tahun dengan target 5.000 pekerja rentan, termasuk nelayan, petani, dan penenun. Tahun lalu, kata dia, 5.000, tahun ini 5.000, sehingga sudah 10.000 masyarakat terlindungi.
“Jadi saya nanti akan bantu 3 bulan, tolong di data semua nelayan-nelayan kita yang memang semangat rajin bekerja agar masuk di alokasi program tahun 2027 atau di perubahan. Bulan keempat Bapak Ibu bayar sendiri sudah. Yang rokok kurangi rokok satu bungkus, yang makan pinang satu kapur kumpul Rp 5.000 ya satu hari, sisihkan Rp 2.500 selama 10 hari untuk bayar iuran BPJS Tenaga Kerja selama 1 bulan,” ujarnya.
Untuk itu, Bupati meminta semua nelayan yang rajin dan semangat bekerja segera didata melalui paguyubannya untuk masuk dalam alokasi program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2027 atau di APBD Perubahan.
Ia berharap seluruh masyarakat SBD mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan perhatian yang sama dari pemerintah demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan bersama.***
