Angga Kaka: Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan

Oleh karena itu, penyusunan RPKD Tahun 2025–2029 ini disebutnya sangat penting sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan di Sumba Barat Daya.

Forum Konsultasi Publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, lembaga masyarakat, akademisi, serta mitra pembangunan. Seluruh peserta diharapkan memberikan masukan konstruktif agar dokumen RPKD yang disusun mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta tantangan kesejahteraan masyarakat secara tepat.

Melalui penyelenggaraan forum ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap terwujudnya sinergi yang kuat dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada periode 2025–2029.***