Anggota DPR RI Umbu Kabunang Rudi: Masyarakat Sendiri yang Atur Adatnya, Pemerintah dan DPRD Hanya Melegalisasi
STORINTT – Anggota DPR RI, Umbu Kabunang Rudi, menilai Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa, dan Masyarakat Hukum Adat sebagai langkah cepat dan inovasi dalam melihat dinamika di masyarakat.
Menurutnya, Ranperda ini adalah bukti nyata bahwa Bupati bersama DPRD tidak menutup mata terhadap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Mereka bergerak cepat untuk merespon persoalan yang sudah lama dirasakan masyarakat, khususnya terkait adat istiadat. Apalagi, kata dia, Ranperda ini melibatkan seluruh masyarakat dalam merancang kepentingan dalam kehidupan mereka.
Salah satu buktinya adalah bagaimana penyederhanaan adat istiadat di masyarakat Sumba Barat Daya dengan tujuan kemandirian ekonomi, kemajuan ekonomi, menuju kesejahteraan masyarakat Sumba Barat Daya.
Ia menjelaskan, ada prosesi-prosesi adat di tengah masyarakat yang menurut kajian telah menimbulkan pemborosan ekonomi masyarakat, bahkan nilai-nilai kehidupan masyarakat sudah bergeser dari tujuan awalnya.
Padahal, adat istiadat seharusnya menjadi perekat sosial, penanda identitas, dan jalan menuju kesejahteraan. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang justru terbebani secara ekonomi karena tuntutan prosesi adat yang semakin besar dan tidak lagi sesuai dengan kemampuan.
Akibatnya, banyak keluarga yang harus berutang, menjual hewan ternak, bahkan menunda pendidikan anak hanya demi memenuhi tuntutan prosesi adat. Hal inilah yang menurutnya harus segera dibenahi bersama, tanpa menghilangkan nilai luhur dari adat itu sendiri.
“Maksudnya ini adalah penilaian dari eksekutif dan legislatif, tetapi kita kembalikan ke masyarakat. Di Ranperda ini kita mau melibatkan kembali masyarakat dalam menentukan bagaimana tata cara budaya adat istiadat yang dijalaninya ke depan,” kata Anggota DPR RI, Umbu Kabunang Rudi, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, nantinya, masyarakat akan dilibatkan dalam pembentukan satu Lembaga Adat Desa (LAD). Di situlah mereka merumuskan, memusyawarahkan, dan memutuskan tentang tata cara kehidupan adat istiadat mereka.
LAD ini menjadi ruang bersama bagi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan untuk duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan menentukan mana adat yang harus dipertahankan, mana yang perlu disederhanakan, dan mana yang harus disesuaikan dengan kondisi zaman.
Dengan cara ini, tidak ada lagi keputusan sepihak dari atas. Semua diputuskan dari bawah, dari masyarakat sendiri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing desa dan wilayah adat.
Setelah itu, hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada pimpinan daerah dan DPRD, untuk ditetapkan dalam suatu keputusan yang akan berlaku dalam satu wilayah Kabupaten.
“Begini, tata cara pembentukan suatu produk hukum, setiap kelembagaan mempunyai kewenangan masing-masing. Lembaga pemerintah ini tidak masuk sampai kepada kehidupan masyarakat, tetapi pemerintah daerah akan merespon itu melalui kebijakan secara umum,” ujarnya.
Umbu menegaskan, yang bisa menentukan penyederhanaan kebiasaan adat istiadat di tingkat kabupaten adalah masyarakat itu sendiri. Makanya dibentuklah Ranperda ini untuk menaungi adanya payung hukum terhadap keberadaan lembaga adat yang mewakili masyarakat.
Dengan adanya payung hukum ini, keputusan yang lahir dari musyawarah masyarakat melalui LAD memiliki kekuatan hukum yang jelas, tidak lagi sekedar kesepakatan lisan, tetapi diakui dan dilindungi oleh negara.
“Masyarakat itulah yang mengatur hidupnya sendiri. Nanti pimpinan daerah baru melegalisasi dan DPRD dalam bentuk Surat Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati (Perbup),” tutupnya.
Ia berharap, melalui Ranperda ini, masyarakat Sumba Barat Daya tidak lagi terjebak dalam pemborosan karena adat, tetapi justru mampu menjadikan adat sebagai kekuatan untuk membangun kemandirian ekonomi, kemajuan, dan kesejahteraan bersama.***