BAHAYA! Rumpon di Depan Dermaga Waikelo Bikin Kapal Sabuk Nusantara 49 Hampir Terbalik di Ketewel

STORINTT — Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Waikelo mengeluarkan imbauan tegas kepada nelayan agar tidak menempatkan rumpon di dalam kolam labuh Pelabuhan Waikelo karena sangat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala KUPP Waikelo, Tonny E. Bokty dalam kegiatan pengukuran 22 kapal nelayan di Waikelo yang dihadiri Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sabtu(26/09/206).

“Kami menghimbau agar tidak menempatkan rumpon di kolam labuh karena sangat mengganggu aspek keselamatan keamanan pelayaran. Mohon izin kalau ada bapak-bapak pemilik rumpon yang dipasang di depan dermaga, melalui kesempatan ini kami mohon agar dapat dipindahkan,” tegas Tonny E. Bokty.

Pihak KUPP mengaku tidak menginginkan terjadinya kecelakaan kapal di perairan Waikelo. Terlebih, akhir-akhir ini musibah kecelakaan kapal di Indonesia terjadi bertubi-tubi seperti arisan.

“Bapak Menteri dalam hal ini menginstruksikan tidak ada kompromi untuk keselamatan keamanan pelayaran. Oleh karena itu, kami menghimbau sekali lagi bagi bapak-bapak yang memiliki rumpon yang dipasang di depan dermaga agar dipindahkan,” ujarnya.

Tonny mencontohkan kasus nyata yang baru terjadi beberapa waktu lalu. Kapal penumpang Sabuk Nusantara 49 yang berlayar dari Waikelo menuju Ende mengalami trouble di perairan Ketewel akibat terbelit tali rumpon.

“Itu untung kapalnya tidak terbalik. Kapalnya sempat berhenti sejenak dan dilakukan pemotongan terhadap tali rumpon yang terbelit di propeller kapal,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, KUPP juga menjelaskan pentingnya kegiatan pengukuran kapal dan penerbitan Pas Kecil yang dilaksanakan hari ini.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati SBD melalui Dinas Perikanan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

“Bapak-bapak yang berprofesi sebagai nelayan jangan berkecil hati, kapal-kapal Bapak ini sebenarnya negara yang berjalan. Makanya perlu didaftarkan kebangsaannya,” jelasnya.

Tonny menjelaskan bahwa setiap nama kapal tidak boleh sama. Contohnya Waikelo Indah dengan spasi satu dan Waikelo Indah dengan spasi satu dan angka Romawi I sudah dianggap berbeda dan akan diverifikasi.

Ia juga akan melakukan pengecekan tonase kapal. Jika kapal di bawah 7 GT akan diterbitkan Pas Kecil, sedangkan di atas 7 GT akan diberikan Pas Besar, Surat Laut, dan Pas Sungai Danau Penyeberangan.

“Kalau di kendaraan itu seperti BPKB, ini seperti akta lahir kapal. Satu orang tidak mungkin punya akta lahir dua,” kata Tonny.

Untuk kelengkapan dokumen, pemilik kapal diminta menyiapkan surat keterangan kepemilikan kapal dari camat dan surat keterangan tukang dimana kapal tersebut dibuat. Hal ini penting karena banyak kapal bantuan pemerintah yang telah dialihkan kepemilikannya sehingga perlu menghindari pendaftaran ganda.

Selain legalitas kapal, Tonny juga mengingatkan pentingnya legalitas nakhoda. Setiap nelayan yang membawa kapal wajib memiliki Surat Kecakapan Kapal (SKK), minimal SKK 30 mil maupun SKK 60 mil, hingga jenjang yang lebih tinggi seperti ANT-5 hingga ANT-1.

“Saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini sudah berpengalaman dalam hal berlayar di laut, saya tidak ragukan lagi. Tapi kalau bisa ke depan kita ada kegiatan terkait penerbitan SKK ya, dengan legalitas bisa membawa kapal,” ujarnya.

Untuk saat ini, Tonny mengaku masih menutup mata dan tidak melakukan pemeriksaan ketat agar tidak mempersulit nelayan Waikelo. Namun ke depan, aturan keselamatan akan mulai ditegakkan.

“Kami tidak mempersulit teman-teman saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan pelayaran di Waikelo, tapi ke depan tolong kita ya, karena keselamatan ini bukan hanya tugas Syahbandar, bukan hanya tugas operator, tapi tugas kita bersama,” tutupnya.***